Connect with us

Politik

Sabar: Pemko Didorong Tingkatkan Kesejahteraan Warga Miskin Kota Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk menganggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Sabar Syamsurya Sitepu SI.Kom dalam Sosialisasi ke II Tahun 2019  Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Gedung Barokah Jalan AR Hakim Gang Sukmawati No 21 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Selasa (19-02-2019).

Dikatakan Sabar, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan  berkesinambungan serta menuntut  keterlibatan semua pihak.

Untuk politisi senior Partai Golkar ini mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan, mengurangi angka kemiskinan bagi warga Medan.

Hadir dalam Sosialisasi tersebut antara lain Camat Medan Area Ali Sipahutar, Perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Tonbi Nasha Nasution ST, MT, Rosawati Fortuna ST dan Perwakilan Dari Dinas Sosial Emma Kumalasari Msi.

Dalam Sosialisasi yang dihadiri ratusan warga Medan Area ini, sabar juga memaparkan berbagai program penanggulan kemiskinan sebagaimana yang termaktub dalam Perda No 5 tahun 2015 tersebut.

Sebab kata Sabar, akan menjadikan sosuli solusi terhadap penanganan warga miskin di kota Medan jika perda ini benar-benar di jalankan. Warga miskin di Medan dipastikan semakin berkurang, jika saja Perda ini benar benar diterapkan, ujar Sabar dihadapan  ratusan konstituen.

Untuk itu Sabar menekankan agar  Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Minta Walikota Medan Perbaikan Jalan dan Drainase di Harjosari II

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera memperbaiki Jl Stasiun Gg Keluarga serta drainase Gg Tower Kelurahan Harjosaari II Kec Medan Amplas. Kondisi jalan rusak parah dan saluran drainase tidak berfungsi menjadikan lingkungan banjir dan kumuh.

Seperti Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas kondisinya sangat memprihatinkan apalagi di musim hujan berlumpur dan becek. Sama halnya drainase di Gg Tower yang tidak berfungsi terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Senin (18/3/2019). Menurut Hendra, lokasi infrastruktur yang buruk itu sudah ditinjau dan warga berharap ada perbaikan.

Disampaikan Hendra DS yang juga anggota Komisi D DPRD itu, kondisi jalan dan drainase tersebut sudah 15 tahun dirasakan warga. Warga terus kesulitan akses jalan dan rumah kerap kebanjiran.

Ditambahkan Hendra, pembangunan infrastruktur didaerah itu sangat buruk dan tampak kumuh. Pembangunan disana jauh ketinggalan dan terkesan dianaktirikan.

“Kita harapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan keluhan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang,” ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com