Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak Ajak Masyarakat Medan Bayar PBB Tepat Waktu

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengajak masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) tepat waktu. Dengan kesadaran membayar pajak sangat membantu peningkatan kemajuan pembangunan di kota Medan.

Hal itu disampaikan Pa Mei Anton Simanjuntak saat menggelar sosialisasi ke IV Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, di Jalan Ambai, Kecamatan Medan Tembung, Senin (4/3/2019). Hadir saat sosialisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Disebutkan Paul MA Simanjuntak, setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan wajib membayar PBB setiap tahun. Sebelum 2011, PBB dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan formasi 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pusat. Pada 2011 lahirlah perda Nomor 3 Tahun 2011, sehingga PBB 100 persen diterima dan dikelola pemda.

Namun beberapa tahun belakangan ini, pembayaran PBB mengalami penurunan. “Padahal dari PBB ini sebagian besar untuk pembangunan Kota Medan, “bilang Paul yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini.

Sementara, Camat Medan Tembung yang diwakili oleh Kasi Pem, Samsul Nasution menyatakan, sejak 2017 pembayaran PBB mengalami penurunan drastis dan tak mencapai target.

“Di tahun 2017, PBB yang diperoleh sekitar 72 persen. Nah, di 2018 hanya dapat 54 persen saja. Apa karena ada kenaikan pajak, sehingga masyarakat banyak yang tak membayar atau karena ada hal lain. Permasalahan yang sering kami temui, adanya SPPT ganda atau pun si pemilik objek sudah pindah,”kata Samsul seraya meminta agar anggota dewan mendongkrak PBB masyarakat.

Menanggapi itu, Paul pun meminta warga agar segera membayar PBB sebelum 31 Agustus, karena lewat tanggal tersebut akan kena denda. Meski demikian, pemerintah membutuhkan denda sebesar 48 persen, sampai berapa tahun pun PBB yang belum dibayar, dendanya tetap 48%. “Pembangunan jalan dan drainase anggarannya bersumber dari pajak, salah satunya dari PBB. Maka mari kita bayar PBB agar pembangunan kota Medan makin lancar,”himbaunya.

Pada acara tersebut, B Sibarani, warga Jalan Bantan, Tembung, menyoalkan masyarakat yang ‘ogah’ membayar PBB lantaran tak mendapat kenyamanan dari pemerintah. Seperti jalan rusak, drainase tumpat dan persoalan sampah.

“Dicari tahu dulu, apa penyebab masyarakat enggan bayar PBB. Ya bisa jadi kami kecewa, jalan-jalan kami rusak, parit tumpat. Camat Tembung aja tak pernah meninjau parit tumpat, malah anggota dewan yang turun ke lapangan,”kata Sibarani.

Sedangkan Aden Sijabat, warga Jalan Gereja, meminta agar pemerintah melakukan pemutakhiran data secara otomatis jika masyarakat melakukan pengurusan surat tanah. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Warga Medan Diingatkan Tidak Merokok Sembarangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan diingatkan untuk tidak lagi merokok ditempat umum sembarangan. DPRD dsn Pemerintah Kota Medan telah menghasilkan Paraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Produk hukum itu untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

“Merokok, bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli ketika menggelar sosialisasi ke IX Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR di Jalan Garuda Gang Langgar, Kecamatan Sunggal, Minggu (12/5/ 2019).

Didalam Perda, kata Nanda telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat,” ujarnya.

Tempat anak bermain, sebut Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Nanda, meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” sebutnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Puluhan Pendukung Prabowo-Sandi Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jember

Published

on

Pendukung Prabowo-Sandi Berdemo di Depan Kantor KPU Jember (Detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (20/5/2019) siang ini.

Kumpulan pendukung Prabowo ini mengklaim KPU melakukan kecurangan.

“Rakyat berhak bertanya apa yang terjadi? Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin dipecah-pecah dengan kebijakan tak adil,” ujar koordinator aksi, Syafa.

Para pendukung Prabowo juga mengaku prihatin dengan meninggalnya 628 orang yang bertugas selama proses pemungutan suara.

Pendukung Prabowo mendesak agar dibentuk tim pencari fakta terkait kematian 628 orang petugas KPPS tersebut.

“Ini nyawa manusia. Itu yang ingin kita ketuk hari ini. Kita ingin ketuk KPU,” imbuh Syafa.

Syafa menolak sebutan makar terhadap gerakan mereka. “Aksi seperti ini dilindungi undang-undang,” katanya.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut. Aksi massa itupun berjalan dengan dijaga ratusan orang polisi.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Bangun Rumah Singgah bagi ODHA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong supaya segera membangun Rumah Singgah khusus bagi Orang Dengan Penderita HIV/AIDS (ODHA). Terkait penganggaranya, DPRD Medan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah Singgah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Irsal saat menerima kunjungan Yayasan Medan Plus di ruang transit Sekretariat Gedung DPRD Medan, Senin, (20/5/ 2019).

Dikatakan, keberadaan rumah singgah ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya untuk membina para penderita ODHA. Tetapi kembali lagi kepada niat dan keseriusan Pemko itu sendiri dalam mengatasi persoalan ini.

“Pada prinsipnya, saya di sisa masa jabatan saya akan berupaya mendorong Pemko Medan melalui Dinsos Medan untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi ODHA yang ada di daerah ini, ” katanya dihadapan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin.

Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS di Medan khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama Pemko Medan.

Apalagi,sambungnya, di Medan juga telah memiliki Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja memang, belum berjalan maksimal karena belum adanya Perwal-nya.

Untuk itu, Irsal kembali menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinsos Medan guna membahas terkait rencana usulan pembangunan Rumah Singgah bagi ODHA tersebut.

“Medan sudah darurat HIV/AIDS seharusnya ada langkah nyata dari Pemko Medan salah satunya yaitu dengan membuat Rumah Singgah bagi ODHA, ” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya bertemu dengan anggota Komisi II,Irsal Fikri guna meminta dukungan dari DPRD Medan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Medan.

Dikatakan Erwin, bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Medan perlu mendapatkan perhatian dari semua stakeholder.

Peran pemerintah, NGO maupun swasta sangat diperlukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya di Medan.

“Dimana hingga 2018, Yayasan Medan Plus telah mendampingi ODHA sebanyak 5.114 orang, ” jelasnya.

Turut serta dalam kunjungan itu, Samara Yudha (Jaringan Indonesia Positif), Priasih (Program Manager Medan Plus, Wahyudi (ACS dari IAC), Katarina Gea (IPPI) serta Sawfani (Medan Plus).(lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com