Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak Ajak Masyarakat Medan Bayar PBB Tepat Waktu

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengajak masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) tepat waktu. Dengan kesadaran membayar pajak sangat membantu peningkatan kemajuan pembangunan di kota Medan.

Hal itu disampaikan Pa Mei Anton Simanjuntak saat menggelar sosialisasi ke IV Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, di Jalan Ambai, Kecamatan Medan Tembung, Senin (4/3/2019). Hadir saat sosialisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Disebutkan Paul MA Simanjuntak, setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan wajib membayar PBB setiap tahun. Sebelum 2011, PBB dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan formasi 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pusat. Pada 2011 lahirlah perda Nomor 3 Tahun 2011, sehingga PBB 100 persen diterima dan dikelola pemda.

Namun beberapa tahun belakangan ini, pembayaran PBB mengalami penurunan. “Padahal dari PBB ini sebagian besar untuk pembangunan Kota Medan, “bilang Paul yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini.

Sementara, Camat Medan Tembung yang diwakili oleh Kasi Pem, Samsul Nasution menyatakan, sejak 2017 pembayaran PBB mengalami penurunan drastis dan tak mencapai target.

“Di tahun 2017, PBB yang diperoleh sekitar 72 persen. Nah, di 2018 hanya dapat 54 persen saja. Apa karena ada kenaikan pajak, sehingga masyarakat banyak yang tak membayar atau karena ada hal lain. Permasalahan yang sering kami temui, adanya SPPT ganda atau pun si pemilik objek sudah pindah,”kata Samsul seraya meminta agar anggota dewan mendongkrak PBB masyarakat.

Menanggapi itu, Paul pun meminta warga agar segera membayar PBB sebelum 31 Agustus, karena lewat tanggal tersebut akan kena denda. Meski demikian, pemerintah membutuhkan denda sebesar 48 persen, sampai berapa tahun pun PBB yang belum dibayar, dendanya tetap 48%. “Pembangunan jalan dan drainase anggarannya bersumber dari pajak, salah satunya dari PBB. Maka mari kita bayar PBB agar pembangunan kota Medan makin lancar,”himbaunya.

Pada acara tersebut, B Sibarani, warga Jalan Bantan, Tembung, menyoalkan masyarakat yang ‘ogah’ membayar PBB lantaran tak mendapat kenyamanan dari pemerintah. Seperti jalan rusak, drainase tumpat dan persoalan sampah.

“Dicari tahu dulu, apa penyebab masyarakat enggan bayar PBB. Ya bisa jadi kami kecewa, jalan-jalan kami rusak, parit tumpat. Camat Tembung aja tak pernah meninjau parit tumpat, malah anggota dewan yang turun ke lapangan,”kata Sibarani.

Sedangkan Aden Sijabat, warga Jalan Gereja, meminta agar pemerintah melakukan pemutakhiran data secara otomatis jika masyarakat melakukan pengurusan surat tanah. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Minta Walikota Medan Perbaikan Jalan dan Drainase di Harjosari II

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera memperbaiki Jl Stasiun Gg Keluarga serta drainase Gg Tower Kelurahan Harjosaari II Kec Medan Amplas. Kondisi jalan rusak parah dan saluran drainase tidak berfungsi menjadikan lingkungan banjir dan kumuh.

Seperti Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas kondisinya sangat memprihatinkan apalagi di musim hujan berlumpur dan becek. Sama halnya drainase di Gg Tower yang tidak berfungsi terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Senin (18/3/2019). Menurut Hendra, lokasi infrastruktur yang buruk itu sudah ditinjau dan warga berharap ada perbaikan.

Disampaikan Hendra DS yang juga anggota Komisi D DPRD itu, kondisi jalan dan drainase tersebut sudah 15 tahun dirasakan warga. Warga terus kesulitan akses jalan dan rumah kerap kebanjiran.

Ditambahkan Hendra, pembangunan infrastruktur didaerah itu sangat buruk dan tampak kumuh. Pembangunan disana jauh ketinggalan dan terkesan dianaktirikan.

“Kita harapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan keluhan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang,” ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com