Connect with us

pemilu 2019

KPU Tantang Fahri Hamzah Sebut 15 Juta Pemilih Invalid

Published

on

Ilustrasi DPT

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ditantang oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra untuk menunjukkan data pemilih invalid yang disebut Fahri mencapai 15 juta pemilih. Ilham mengatakan, Fahri merujuk pada pengakuan sejumlah ahli yang membenarkan 15 juta data invalid tersebut.

“Ya artinya kita sudah melibatkan para pihak, Fahri Hamzah datanya dari mana kan begitu. Ahli-ahli mana? Siapa? Tunjukkan ahli-ahlinya. Bawa ke KPU biar temen-teman juga trace (telusuri),” kata Ilham Saputra saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).

KPU sudah melakukan penelusuran data pemilih dengan melibatkan para peserta pemilu 2019 dan Bawaslu. Penelusuran data tersebut dilaksanakan dengan transparan dan terbuka, sehingga semua pihak bisa terlibat untuk memastikan validitas daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019.

“Lalu kalau mau dibuktikan lagi ya, kita berkordinasi lagi dengan partai-partai itu. Kita akan berkoordinasi dengan partai-partai itu, apakah betul itu, benar atau tidak,” ujar Ilham Saputra.

Menurut Ilham, kecurigaan Fahri terkait data 9 juta orang yang lahir pada 1 Juli kemungkinan disebabkan karena kesalahan pemilih yang lupa akan tanggal lahirnya. Dia mencontohkan pengalaman Pemilu 2014, di mana orang salah menulis tanggal lahir, seperti lahir tanggal 1 Juli, tetapi ditulis 1-7 sehingga dikira tanggal 17 Januari.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan ada sekitar 15 juta data pemilih yang invalid. Menurut Fahri, data invalid tersebut merupakan indikasi kecurangan di Pemilu 2019 lewat penetapan DPT oleh KPU.

“Jadi begini modus kecurangannya itu merupakan pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta (pemilih) invalid yang tak bisa diverifikasi oleh KPU. KPU ini tertutup dengan 15 juta invalid ini,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Bawaslu Tolak Laporan Keterlibatan ASN di Pemilu 2019

Published

on

Ilustrasi Kantor Bawaslu

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)mementahkan laporan BPN atas dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima. Dengan demikian dugaan pelanggaran pemilu TSM nomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019 kami nyatakan selesai,” tutur Abhan di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi mengatakan, pelapor hanya melampirkan barang bukti berupa 73 print out dari beberapa media online. Sehingga, barang bukti tersebut belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018.

“Bukti print out 73 berita tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada surat dan video yg terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria,” imbuh Ratna dalam putusan pendahuluan.

Selain itu, Ratna menjelaskan, dari 73 bukti yang dilampirkan tidak ada satu pun yang menjurus kepada dugaan laporan BPN.

“Dari 73 bukti yang dilampirkan, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan perbuatan yang direncanakan terlapor (Jokowi), berupa adanya pertemuan yang diinisiasi terlapor,” tandas Ratna.

Untuk itu, Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti proses hukum terkait laporan BPN atas dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019.

Continue Reading

pemilu 2019

BPN Tanggapi Soal Bawaslu Tolak Laporan TSM

Published

on

Sidang Bawaslu terkait laporan pihak BPN Prabowo-Sandiaga yang menuding ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dugaan kecurangan terstrukur, masif dan sistematis (TSM) yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Penolakan itu beralaskan karena kurangnya barang bukti yang diberikan pihak BPN terkait kecurangan TSM. Dalam sidang Bawaslu, pelapor (BPN) hanya membawa print out berita online sebagai barang bukti.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima,” tutur Ketua Bawaslu, Abhan, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Pelapor, Dian Islami Fatwa menilai, Bawaslu terlalu cepat mengambil keputusan penolakan karena hanya tertuju pada satu bukti tanpa mempertimbangkan bukti lain, yaitu keterangan saksi.

“Saya menyayangkan bahwa keputusan tersebut tidak merekomendasikan laporan kami diteruskan karena saksi-saksi ini belum sempat ditanyakan. Kan mestinya ada saksi, kami sudah menyiapkan sejumlah saksi dan belum diperiksa. Dan bagi saya ini enggak fair dan juga ada beberapa dokumen yang sebelumnya sudah kita siapkan,” kata Dian usai sidang di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Kendati demikian, Dian mengakui bahwa barang bukti yang mereka lampirkan memang sangat minim. Sebab, jangka waktu antara mengumpulkan bukti dengan mengajukan laporan sangat mepet.

“Karena antara jangka waktu saya menemukan dan harus melaporkan ini jangka waktunya sangat mepet sekali. Jadi yang terpikir oleh saya adalah melaporkan dulu karena terbatas tujuh hari,” lanjut Dian.

Sebagai informasi, BPN melaporkan dua kasus kecurangan kepada Bawaslu. Satu laporan mengatasnamakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso. Sementara laporan kedua, mengatasnamakan Sekjen Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Dian Islami Fatwa.

Continue Reading

pemilu 2019

Rekap Suara Nasional Pilpres 2019 di Papua Barat: Selisih Suara 380.265, Siapa Unggul?

Published

on

Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pilpres 2019 untuk Provinsi Papua Barat, hari ini, Sabtu (18/5/2019) di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Hasil rapat pleno itu menyebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas rivalnya, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf mengantongi 508.997 suara, sementara paslon 02 Prabowo-Sandi mengantongi 128.732 suara. Selisih suara kedua pasangan kandidat itu cukup besar. yakni 380.265 suara.

“Jumlah suara sah sebanyak 637.729 dan suara tidak sah 12.462. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 650.191,” kata Komisioner KPU Papua Barat, Jotam Senis saat rapat pleno di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Berikut data pemilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua Barat:

  1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 742.291
  2. DPTb (DPT tambahan) sebanyak 7.776
  3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 45.350
  4. Daftar pemilih A1, A2, dan A3 sebanyak 795.417

Sementara, jumlah pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua Barat:

  1. pengguna hak pilih DPT sebanyak 600.250
  2. pengguna hak pilih DPTb (DPT tambahan) sebanyak 5.920
  3. Pengguna hak pilih DPK sebanyak 44.021

“Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa cadangan sebanyak 107.603. Surat suara yang digunakan 650.191,” pungkas Komisioner KPU Papua Barat, Jotam Senis.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com