Connect with us

Politik

Abd Rani : Pemko Diminta Sungguh Sungguh Terapkan Perda No 7/2016

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Abd Rani SH berharap agar Pemko Medan sungguh sungguh menerapkan isi Perda No 7 Tahun 2016. Sehingga, Perda berjalan maksimal sesuai harapan yakni melayani kesehatan warga miskin untuk hidup lebih baik.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Medan Abd Rani SH (PPP) saat menggelar acara sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 7/2016 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Jl Sunggal/Murai Batu No E 8, Minggu, (3/3/2019). Pelaksanaan Perda dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu perwiritan dan ratusan masyarakat.

Abdul Rani yang juga Ketua Komisi D DPRD Medan itu mengatakan, Perda jangan sebagai pajangan namun harus diberlakukan dengan benar. “Perda harus tetap disosialisasikan dan penerapannya diawasi oleh Pemko Medan dengan maksimal,” unjar Abd Rani.

Selain itu kata Rani, tidak dikenakannya biaya retribusi perobatan di Puskesmas berdasarkan Perda belum tentu menjadi hal yang utama. Tetapi kata Abd Rani yang saat ini Caleg DPRD Medan periode 2019-2024 dapil II (Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli dan Medan Labuhan). Yang paling utama, Pemko Medan harus meningkatkan pelayanan di Puskesmas dan penambahan pengadaan fasilitas serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para tenaga medis.

Sebagaimana diketahui, pada BAB IX Pasal 16 menyebutkan bahwa pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Perda itu terdiri XX BAB dan 30 Pasal, kata Abd Rani SH, Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan itu perlu disempurnakan. Karena, belum jelas definisi wajib retribusi kesehatan di dalam Perda tersebut.

Di Bab II Pasal 5 Perda tersebut bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (lamru)