Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Segera Berlakukan Perda MDTA dan Kompetensi Guru Diperhatikan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Deni Maulana Lubis minta kepada Pemko Medan supaya segera memberlakukan perda Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan. Perda MDTA diharapkan terus ditingkatkan terutama kualitas dan kompetensi para pengajar MDTA.

“Dirasakan saat ini minat siswa untuk belajar MDTA masih minim, itu sangat kita rasakan. Tentunya banyak faktor yang harus terus dibenahi agar kedepan MDTA menjadi sarana yang diinginkan masyarakat,” ucap H.Daud saat mengikuti Sosialisasi ke-IV Tajun 2019 Perda Kota Medan No 5/ 2014 tentang MDTA yang digelar Anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis di Jalan Denai Gang Buntu, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II, Kecamatan Medan Denai, Selasa (5/3/2019).

Kompetensi pengajar misalnya, katanya, harus menjadi salah satu faktor yang diperhatikan keberadaanya.

“Sekolah sudah gratis tapi tetap saja minat siswa belajar di MDTA masih minim mungkin ini karena kompetensi para pendidik yang masih kurang,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Deni Maulana Lubis mengatakan adanya Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang MDTA patut diapresiasi.

“MDTA ini adalah sekolah non formil khusus bagi siswa yang beragama Islam. Kita sangat berharap kedepannya MDTA ini dapat meningkatkan kapasitas para siswa muslim di Kota Medan baik secara emosional maupun spritual,” jelasnya.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu mengatakan, jika ada warga masyarakat yang ingin membuat MDTA dapat langsung berkoordinasi. “Insyaa Allah akan kami bantu untuk pengurusan administrasi nya,” jelasnya.

“Jika MDTA ini ada, kita berharap lima tahun ke depan, anak-anak sudah melek Alquran, dengan demikian tingkat religius anak-anak di Medan juga akan semakin tinggi. Jika mereka sudah paham isi Alquran, diharapkan tawuran yang kerap terjadi antarsekolah pun bisa berkurang. Karena itu kita minta Pemko Medan agar mengeluarkan Perwal untuk MDTA agar Perda ini bisa segera diterapkan, “katanya.

Dia mengungkapkan, melihat kondisi masyarakat terutama generasi muda di Kota Medan ini bisa dibilang sudah sangat darurat dalam hal pengetahuannya tentang agama. Oleh karena itu, dengan adanya Perda ini maka dapat membentengi  anak-anak penerus bangsa untuk dapat memahami pentingnya ilmu agama.

Karena, dalam Perda tersebut ada pelajarab Alquran, hadist, fiqih, praktek ibadah, sejarah islam dan bahasa arab.

“Sama-sama kita ketahui, anak-anak banyak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lantaran kurangnya pemahaman tentang agama. Makanya, Pemko Medan membuat perda tersebut karena melihat kondisi itu dan mengancam masa depan bangsa,” katanya.

Lebih lanjut Deni mengatakan, dalam perda itu dibuat untuk anak-anak SD. Ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya SMP dan SMA, maka perlu ada semacam surat keterangan seperti MDTA tersebut.

“Jadi bagi anak yang beragama islam ini kewajiban untuk punya Ijazah MDTA jika mau melanjutkan ke SMP.Atau, bagi yang belum punya ijazah MDTA nya maka harus mengikuti pendidikan khusus selama dua tahun, “jelasnya.

Diuraikannya, isi Perda dalam Pasal 3, MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam nonformal. Dan pada Pasal 4 disebutkan lagi Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu.

Sebagaimana diketahui Perda No 5 Tahun 2014 Pemko Medan tentang Wajib Belajar  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal. (lamru)