Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Rutin Sosialisasikan Bangunan Cagar Budaya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Ibnu Ubayd Dilla SE minta Pemko Medan agar tetap proaktif menerapkan Perda Pelestarian Cagar Budaya di kota Medan. Perda hendaknya dijalankan dengan benar sehingga seluruh bangunan bersejarah dapat terlindungi dengan bagus.

Seluruh bangunan bersejarah di Medan supaya dirawat dan dilestarikan. Sehingga generasi muda tidak lupa akan cagar budaya. Pemko Medan diminta dapat merawat dan rutin mensosialisasikan seluruh bangunan bersejarah yang ada di kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Ibnu Ubad Dilla SE (Partai PBB) saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 2 /2012 tentang pelestarian bangunan cagar budaya di Jalan Utama No 171 Kelurahan Kota Matsum II, Kec Medan Area, Jumat (1/3/2019). Hadir saat sosialisasi Perda, tokoh agama, tokoh masyarakat, mewakili OPD Pemko Medan dan ratusan kostituen.

Diharapkan, seluruh ketentuan yang ada dalam perda supaya terus dijalankan. Juga, Pemko Medan diharapkan bekerjasama dengan pihak sekolah, sehingga para pelajar dan mahasiswa dipastikan mana saja bangunan dan tempat bersejarah yang ada di Medan.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 2 Tahun 2012 tentang Pelesatarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya terdiri 49 Pasal, XX BAB. Dalam BAB II disebutkan, adapun tujuan Perda yakni pada Pasal 2 mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam BAB III ditentukan wewenang Pemko Medan dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Dalam pasal 5 disebutkan agar Pemko Medan melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya. Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya.

Sedangkan pada pasal 6 disebutkan, Pemko Medan harus menyediakan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan cagar budaya. Pemko wajib melakukan sosialisasi peraturan dan perundang undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran cagar budaya kepada masyarakat.

Begitu juga pada BAB IV masalah hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 disebutkan masyarakat berhak menikmati keberadaan bangunan cagar budaya. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya. Masyarakat juga harus berperan serta dalam rangka pengelolaan bangunan dan cagar budaya sesuai aturan.

Sedangkan kewajiban masyarakat diatur di pasal 8 yakni setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian bangunan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan.

Bahkan pada BAB VIII diatur soal inventarisasi. Pada pasal 26, tim (Pemko Medan) melakukan review terhadap inventarisasi bangunan cagar budaya. Melakukan evaluasi terhadap hasil inventarisasi yang dilakukan secara periodik setahun sekali. Dan hasil inventarisasi harus dilaporkan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut hasil inventarisasi diatur dalam Perwal dengan mendapat persetujuan dari DPRD Medan.

Pada BAB XVIII diatur masalah ketentuan Pidana, Pasal 46 disebutkan perbuatan pidana terhadap penyelenggara pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan. Perda itu ditetapkan di Medan 8 Maret 2012. (lamru)