Connect with us

Daerah

Humas PT. DRM : PT SGM Tidak miliki Koridor Jalan Sendiri Untuk Mengeluarkan Kayu Pinus Dari Lokasi Penebangan

Published

on

koridor jalan yang dibuka dan dibuat PT. DRM di pertibi tembe terlihat dilalui dan dipakai oleh PT SGM untuk mengangkut Kayu pinus keluar dari lokasi pemotongan

Geosiar – Tanahkaro – Berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat terkait keterlambatan PT. Siparanak Gabe Maduma (SGM) untuk menyelesaikan pengadaan lahan relokasi mandiri tahap Tiga yang seharusnya sudah selesai per 31 Desember 2018, serta diduga tidak membuat dan tidak memiliki koridor pemakaian jalan sendiri untuk melakukan pengangkutan kayu pinus keluar dari lokasi penebangan.

Selanjutnya, Tim – awak media mendatangi lokasi Relokasi mandiri tahap tiga yang berlokasi dikawasan Siosar, kecamatan Merek Kabupaten Karo, senin (4/3/2019).

Pantauan awak media dilapangan melihat lahan yang masih jauh dari kata penyelesaian, dan lebih aneh lagi ketika diketahui bahwa PT. SGM sebagai pelaksana diduga tidak memiliki dan tidak membuat sendiri Koridor jalan tersendiri untuk mengangkut Kayu pinus keluar dari lokasi penebangan.

Awak media mencari tahu dan mencoba menggali informasi terkait kebenaran bahwa PT. SGM tidaklah membuat dan tidak miliki koridor jalan yang harus dibuatnya sendiri, akhirnya Tim – awak media menemui mantan kepala desa Pertibi Tembe Maskot Pintu Batu (4/3/2019) disekitar lokasi jalan yang sedang dipergunakan PT SGM untuk mengangkut Kayu Pinus.

Maskot yang juga masih tercatat hingga kini sebagai Humas dari PT. Dirgantara Raja Mandiri (DRM) menjelaskan kepada Tim bahwa jalan ini kami buka bersama PT. DRM ditahun 2017, dan tujuan utamanya untuk mengangkut balok keluar dari lokasi penebangan sesuai persyaratan yang diwajibkan harus membuat koridor jalan sendiri sebagai persyaratan agar dapat mengikuti dan memenangkan tender.

Lanjut Maskot, nantinya setelah pekerjaan PT. DRM selesai, maka jalan yang kita buat bersama PT. DRM ini dijadikan jalan umum, walaupun begitu jalan ini teteaplah tidak boleh dilalui oleh mobil mobil pengangkut kayu pinus milik PT. SGM, karena bukan PT. SGM yang membuatnya.

Saya sebagai perintis pembuatan dan pembukaan jalan ini, jadi saya tahu persis terkait jalan ini, dan jalan yang kita buat bersama PT. DRM inilah yang kita dipakai saat itu untuk mengeluarkan kayu pinus dari lokasi menuju Tempat Penampungan Kayu (TPK), jelas Maskot.

Kami tidak mengetahui saat pertamakali PT. SGM mempergunakan akses jalan yang kami buat ini, dan sebelumnya juga sudah kita larang, akhirnya kami juga sangat bingung dari mana sebenarnya ijin mereka harus melewati desa kami, dan parahnya lagi hingga hari ini jalan kami ini semakin rusak dan tetap tidak diaspal, ujar Maskot.

Lanjutnya lagi, saya ceritakan sedikit sejarah dan kronologis dari pembukaan jalan ini, pada saat kami bersama PT. DRM membuka dan memperlebar jalan ini dahulunya ada memberi ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terkena pelebaran, terang humas PT. DRM.

Saat ini jalan yang kita buat bersama PT. DRM ini dipergunakan oleh PT. SGM untuk mengeluarkan balok balok kayu pinus dari lokasi penumbangan, padahal sebelumnya PT. SGM mengangkut kayu pinus melalui jalur desa Nagara, dan ternyata warga desa Nagara tidak senang dan melakukan aksi protes dengan alasan kuat merusak akses jalan menuju dan keluar masuk desa Nagara.

Selanjutnya PT SGM mengalihkan jalurnya melalui Desa Kacinambun, dan tetap juga mendapat perlawanan dari warga setempat, hingga akhirnya PT SGM mengalihkanya dengan memakai akses jalan yang telah kita buat bersama PT. DRM ini, jadi hingga kini kami tidak pernah mengetahui dimana lokasi jalan yang telah dibuat sendiri oleh PT. SGM untuk mengangkut kayu pinus keluar dari lokasi penebangan, tutup Maskot.

Soni Ginting menambahkan, menurut keterangan Maskot diatas yang mana sebagai perintis pembuatan jalan yang dilalui oleh mobil pengakut kayu pinus milik PT. SGM sudah membuktikan bahwa PT. SGM tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender, dan itu terlihat dikarenakan PT. SGM tidaklah memiliki koridor pemakaian jalan yang diwajibkan dibuatnya sendiri.

Kami juga menduga terkait hal yang dilakukan oleh PT. SGM telah mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan kami curiga terkait proses pemenangan PT SGM dalam tender berbau kecurangan, seperti yang dikatakan oleh maskot bahwa PT SGM tidak terlihat membuat dan memiliki koridor jalan sendiri untuk mengangkut kayu pinus keluar dari lokasi, ujar Soni mengakhiri./ mawar

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Longsor di Boyolali, Dua Orang Meninggal Dunia

Published

on

Petugas BPBD bersam warga saat memeriksa lokasi kejadian di Dukuh Tunggulsari Desa Sukabumi Kabupaten Boyolali (Antara)

Geosiar.com, Boyolali – Longsor menimbun lokasi penambangan Dukuh Tunggulsari, Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (11/5/2019). Akibat peristiwa ini, dua orang korban meningga dunia.

Korban meninggal dunia tersebut yakni Tono (35) dan Triyanto (45) keduanya warga Dukuh Tunggulsari RT 13/RW 3 Desa Sukabumi Cepogo Boyolali.

Kepala Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali Fajar Kurniawan beserta pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapatkan informasi tersebut.

“Peristiwa tanah longsor sebuah tebing di Desa Sukabumi Boyolali itu, terjadi sekitar pukul 11.45 WIB. Dua korban berhasil dievakuasi dari material longsoran sekitar pukul 12.30 WIB dalam kondisi sudah meninggal,” ungkap Fajar Kurniawan di lokasi kejadian.

Fajar mengatakan, warga yang melihat kejadian tanah longsor yang menimbun kedua korban itu saat melakukan aktivitas penambangan itu, langsung memberikan pertolongan dengan menyingkirkan material dengan cara manual.

“BPBD saat tiba ke lokasi kedua korban sudah berhasil dievakuasi warga setempat,” ujarnya.

Akan tetapi kedua korban yang kondisinya sempat mengalami luka parah akibat tertimbun longsoran itu, pada akhirnya meninggal di lokasi kejadian.

Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian setempat untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, dan kemudian menyerahkan kedua jenazah korban kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan.

Continue Reading

Daerah

Rutan Siak Rusuh, Kapolda Riau Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa

Published

on

Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo saat meninjau Rutan Siak, Sabtu (11/5/2019).

Geosiar.com, Riau – Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mendatangi lokasi Rumah Tahanan (RUtan) Kelas II B Siak Sri Indrapura yang sudah habis terbakar akibat kerusuhan yang dibuat para narapidana pada Sabtu (11/5/2019) dini hari.

Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mengucapkan syukur saat mendapati tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut.

“Kita berusaha masuk ke dalam, kondisi kebakaran sudah bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Siak. Alhamdulillah tak ada korban manusia,” ucap Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo saat mengunjungi Rutan Siak Sri Indrapura, Sabtu (11/5/2019).

Kendati demikian, seorang perwira yakni Kasat Narkoba Polres Siak, AKP Jaelani dilaporkan tertembak saat terjadi kerusuhan. Saat ini, AKP Jaelani sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak.

Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mengatakan, saat ini aparat sedang melakukan negosiasi dengan warga binaan yang masih tersisa di dalam rutan agar mereka berkenan pindah ke rutan lain berhubung Rutan Siak sudah terbakar.

”Kondisi sudah aman. Api sudah padam. Sekarang aparat sedang masuk ke dalam untuk melakukan negosiasi,” sambung Irjen Pol Widodo.

Atas kerusuhan itu, sekitar 110 warga binaan yang sudah dievakuasi ke Gedung Serbaguna Maharatu. Sementara jumlah keseluruhan warga binaan di Rutan Siak adalah sebanyak 648 orang.

“Kita akan cek berapa sehingga kita bisa apa jumlahnya sebanyak 648 kurang 110 itu, kalau tidak berarti ada yang lari, tapi kita belum bisa lakukan perincian itu,” lanjutnya.

Kerusuhan itu terjadi akibat amukan dari warga binaan hingga membakar bangunan di bagian depan Rutan Siak pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

Selain itu, dari dalam rutan terlihat lemparan batu dan seperti mercon bahkan api mulai terlihat dari sisi kanan dari luar rutan. Kemudian, api semakin membesar dan berkobar sampai kepada atap pintu masuk rutan. Bahkan, Widodo membenarkan ada letusan senjata dari dalam rutan pada saat kejadian.

Kerusuhan dan kebakaran di Rutan Siak ini diduga dipicu adanya pemukulan dari seorang sipir terhadap 3 tahanan. Para tahanan itu diamankan setelah petugas melakukan razia dan menemukan narkoba di sel blok wanita.

Continue Reading

Daerah

Penangkapan 5 Pelaku Money Politik Oleh Polres Karo Diduga Salahi Prosedur Dan Etika

Published

on

Kantor Sekertariat Gakkumdu disamping Kantor Bawaslu Kabupaten Karo dikabanjahe

Geosiar – Kabanjahe – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan adanya tindak pidana politik uang yang terjadi didaerah kecamatan Tigabinanga dan Polres Karo amankan beberapa orang laki laki yang diduga sebagai pelaku dan diamankan bersama barang bukti, senin (15/4) yang lalu, dan kini disinyalir akan berbuntut panjang karena diduga menyalahi prosedur dan etika sebagai pengawas pemilu langsung melakukan penangkapan tanpa melalui proses dan tahapan yang seharusnya dipedomani.

Pasalnya berdasarkan informasi yang selanjutnya dibenarkan oleh Kapolres Karo melalui Kasat Reskrim polres Karo AKP Ras Maju Tarigan diruang kerjanya mengatakan “Benar ketua Bawaslu kabupaten Karo sudah membuat Laporan Polisi di SPKT polres karo dengan no Lp 269 tertanggal 8 Mei 2019, untuk selanjutnya kita akan proses dulu, ucap Tarigan.

Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Karo Corry Srywati Sebayang saat dikonfirmasi diruang Kerjanya menjelaskan, kamis (9/5) menyebutkan sebelumnya Polres Karo lebih dahulu melakukan penangkapan secara langsung terhadap 5 orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu (moneypolitik) didaerah kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo – Sumatra utara.

Ketua ranting gerindra Tigabinanga yang sedang membawa uang untuk saksi partai sebesar 11 juta ditangkap hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, dan pihak Bawaslu serta Panwaslu tidak turut serta didalam kegiatan penangkapan, saya juga berharap agar pihak kepolisian bersama Gakkumdu berani memperjelas dan mempublikasikan dimana Tempat penangkapan serta saat melakukan kegiatan apa sehingga harus dilakukan penangkapan, pinta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo.

Lanjutnya, berdasarkan informasi diberbagai media bahwa Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Karo sukses mengungkap dua tindak Pidana Pemilu melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dan langsung melakukan Pemaparan dimapolres Karo, ini sudahlah patut kita duga tidak lagi sesuai dengan prosedural cara kerja Gakkumdu sesuai amanah peraturan yang ada.

Pihak kepolisian dengan semangat mengekspose kejadian ini dan disiarkan melalui media televisi dengan mengabaikan prosedur dan tahapan yang ada, sesungguhnya itu tidak boleh terjadi karena belum melalui tahapan tahapan yang diamanahkan undang undang dan peraturan tentang penanganan tindak pidana pemilu, pengeksposan ini dapat menciderai nama baik partai gerindra nantinya, ujar Corry Sebayang.

Lebih aneh lagi, mengapa Polres Karo melakukan Konference Pers dimapolres karo, dan tidak dilakukan di kantor sekertariat Gakkumdu serta tanpa dihadiri oleh unsur unsur yang tergabung didalam Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) seperti pihak kejari karo yang tidak terlihat hadir, serta penangkapan dan pengamanan yang dilakukan polisi dari polres tanahkaro patut diduga “Cacat Hukum” dan melanggar etika.

Tambahnya lagi, saat konference pers dilakukan terkait hasil tangkapan polres karo di kantor polres karo kabanjahe, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan kepada media ” terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp)” agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu. ucap ketua DPC Gerindra Karo

Padahal setelah penangkapan oleh petugas dari Polres Karo barulah dilakukan tahapan klarifikasi hingga pelaporan ke SPKT Polres Karo tertanggal 8 mei 2019, seharusnya dalam menerima Laporan/Temuan, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu juga seharusnya untuk melakukan Pendampingan tindakan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan tersebut dengan melepaskan wewenang dari instansi sebelumya, dan selanjutnya Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi terlebih dahulu.

Kenapa pihak Kepolisian harus langsung melakukan penangkapan, kam tanyalah pihak polres karo, apakah ini Oprasi Tangkap Tangan (OTT) seperti pidana umum lainya dan ataukah ini harus melalui proses penegakan tindak pidana pemilu melalui tahapan dan proses yang sudah ditetapkan oleh aturan dan peraturan, jelas cory.

Pengamat Pelaksanaan Pemilu dikabupaten Karo, Surya Girsang dikabanjahe saat dimintai menanggapi permasalahan ini, kamis (9/5) mengatakan ” Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditunjuk seharusnya terlebih dahulu melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat perintah Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dilanjutkan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

Lanjutnya, didalam Pembahasan Pertama Gakkumdu diwajibkan harus melakukan Pembahasan atas laporan tersebut 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya laporan/temuan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan hasil Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Pengawas Pemilu harusnya tidak langsung melakukan penangkapan, mereka dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi, dimana keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, dan bila laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, barulah dapat memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan, jelas Surya.

Sekedar mengingatkan, baca : www.geosiar.com 5 Pelaku Politik Uang Untuk Caleg Dari Partai Gerindra Ditangkap Polres Karo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp) agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu./Edy surbakti.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com