Connect with us

Ekonomi

RI-Australia Resmi Teken Perjanjian Kesepakatan Perdagangan Bebas

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Australia.

Proses perundingan perdagangan bebas antar kedua negara sudah melalui proses sejak 9 tahun lalu. Perjanjian dicetuskan April 2005 dan disepakati deklarasi bersama tentang kemitraan komprehensif Indonesia-Australia.

Acara penandatangan tersebut dihadiri oleh wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Beliau mengatakan IA-CEPA adalah tonggak baru di bidang ekonomi bilateral bagi Indonesia dan Australia.

Jusuf Kalla pada tanggal 4 Maret di hotel JS Luwansa mengatakan perjanjian ini dibentuk melalui kepercayaan untuk pengembangan bisnis. Kesepakatan ini tidak hanya berguna untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan juga baik untuk program layanan dan investasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kesempatan yang sama, berharap perjanjian ini dapat membawa hubungan dua belah negara ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, IA-CEPA diharapkan dapat membawa perkembangan positif bagi dua belah negara di tengah persaingan global.

“Setelah 9 tahun proses negosiasi akhirnya kita mencapai momen penandatanganan ini. Saya berharap (IA-CEPA) akan membawa dua negara tumbuh bersama lebih baik dari hari ini,” lanjut Enggar.

Ia menuturkan bahwa IA-CEPA tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa, dan investasi tetapi meliputi kemitraan komprehensif. Selain itu, perjanjian ini juga meliputi kerja sama di bidang keamanan, lingkungan, pendidikan, isu-isu transnasional, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Enggar menambahkan, investasi di Indonesia tidak hanya perdagangan, namun yang paling penting adalah investasi sumber daya manusia. Australia telah merancang beragam skema dalam pengembangan sumber daya manusia mulai program keahlian.

Dengan disetujuinya perjanjian ini, Indonesia akan mendapatkan fasilitas 100 persen bebas bea masuk, karena Australia akan mengeliminasi 6.474 pos tarif menjadi 0 persen. Sementara itu, Australia mendapatkan bebas bea masuk sebesar 94 persen dari Indonesia.

Sektor industri utama di kedua negara seperti otomotif, tekstil, alas kaki, agribisnis, makanan dan minuman, dan furnitur akan mendapat manfaat dari penghapusan tarif ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunujukkan nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia sebesar US$8,6 miliar pada 2018. Ekspor utama Indonesia ke Australia mencakup minyak bumi, furnitur, ban, dan alas kaki. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Australia meliputi gandum, minyak bumi, ternak hidup, batu bara, dan gula mentah.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BMKG

515 KK Pengungsi Desa Berastepu Tuntut Janji Pembayaran Sewa Rumah Tahun 2017

Published

on

foto (edy surbakti) saat warga pengungsi dari desa berastepu melakukan komunikasi dengan pihak pihak terkait yang juga dihadiri oleh pihak BPBD Karo,kecamatan dan unsur pengamanan dari Polres Karo beserta Sat Pol PP kabupaten karo, jumat (3/5/2019) dihalaman taman makam pahlawan kabanjahe

Tanahkaro – Geosiar – Ratusan pengungsi erupsi gunung api sinabung dikabupaten karo turun kejalan, jumat (3/5) sekira pukul 09.00 Wib untuk menuntut janji Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Karo terkait sewa rumah yang telah dijanjikan sebesar Rp 4.200,000. per Kepala Keluarga yang seyogianya untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017.

Kordinator dan penanggungjawab Aksi, Norman batunanggar mengatakan ” kami Warga desa beras tepu sebanyak 515 Kepala Keluarga (KK) turun kejalan dan menggelar Aksi ini dikarenakan sudah diterlantarkan dengan janji janji pembayaran dan sangat mengeluhkan rumitnya berkas berkas yang selalu menjadi alasan mereka belum terpenuhi sesuai regulasi praturan yang mengatur.

Lanjutnya lagi, kami berharap dengan adanya aksi ini pemkab karo segera merealisasikan janji pada tanggal 24 september 2018 diaula kantor Bupati Karo untuk tahapan pembayaran yang seharusnya dibayarkan di akhir bulan maret tahun 2019 ini, dan rencana kami ini digelar hingga tuntutan kami dapat diberikan pihak Pemkab karo bersama Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, ujar batunanggar dilokasi aksi tepatnya dihalaman makam pahlawan kabanjahe, jumat (3/5).

Gemuk Sitepu, Kepala desa Berastebu yang hadir turut menjelaskan “kami menuntut agar segera direalisasikan janji yang sudah cukup lama terjadi ini, dan ini untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017, bila tidak direalisasikan hari ini juga, kami dengan jumlah penduduk sebanyak hampir 2000 orang ini tetap bertahan dijalan,tegas kades desa Berastepu.

Ditemui dilokasi Aksi, direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Kinerja Pemerintahan Kabupaten Karo, Ikuten sitepu saat diminta menanggapi terkait aksi warga pengungsi yang menuntut janji pemkab dan BPBD Karo mengatakan “dengan adanya aksi sepertini, diharapkan agar pemerintah segera melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi hal ini dan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat pengungsi, maka pihak BPBD harus turun langsung kemasyarakat untuk menuntun dan mengarahkan agar dapat terpenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Seharusnya sebagai instansi pemerintahan terkait yang sudah mejanjikan dan kini dituntut oleh masyarakat pengungsi asal desa berastepu untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017 ini dapatlah segera menyelesaikanya, kita sangat mengapresiasi bila atasnama Pemerintahan tidak mengingkari janji yang telah dilakukan dikantor bupati karo beberapa waktu yang lalu, dan kita juga siap mendampingi masyarakat untuk mendapatkan hak hak yang memang harus didapatkan, ujar Ikuten sitepu.

Nius dari BPBD Karo yang ditemui dilokasi aksi menjelaskan ” kita sudah coba dan tetap akan berupaya untuk membantu dan memberikan pengarahan serta penuntunan kepada para masyarakat untuk memenuhi persyaratan pencairan yang sangat sensitf dengan regulasi regulasi aturan dan peraturan yang ada, serta sebenarnya kami juga tidaklah tinggal diam dalam hal ini, kita berharap hari ini juga dapat terselesaikan permasalahan pemenuhan administrasi yang dibutuhkan untuk dapat dilakukan pencairan untuk sewa rumah yang dituntut saudara saudara kita, ucap pihak BPBD Karo./edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Terkait Kucuran Dana Pinjaman Kredit Modal Kerja, Yoan Diburon Polres Karo

Published

on

Kantor Cabang Bank BRI Kabanjahe dijalan Veteran Kabanjahe Tanahkaro

Geosiar – Kabanjahe – Tanahkaro – Bermula dari mendapatkan informasi yang beredar diseputaran terminal kabanjahe tentang adanya laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepada kepolisian resor (Polres) Tanahkaro maupun kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra utara tentang dugaan adanya penyimpangan didalam wewenang dan jabatan dikantor cabang Bank BRI Kabanjahe terkait pengucuran dana pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diduga tidak sesuai dengan peruntukan.

Berbekal dari informasi yang didapat dari berbagai sumber, Geosiar langsung mendatangi Kantor Cabang (Kacab) Bank BRI Kabanjahe, senin (29/4) sekira pukul 12.00 Wib dengan tujuan agar informasi yang didapat awak media terverifikasi kebenaranya, namun Pimpinan Cabang (pinca) sedang tidak berada dikantor, dan seorang wanita yang mengaku sebagai sekertaris Bank BRI Kabanjahe menghubungi pinca melalui nomor seluler memberitahukan kedatangan Media geosiar untuk konfirmasi, pinca mengatakan dapat bertemu esok hari sekira pukul 10.00 Wib.

Selasa, (30/4) sekira pukul 10.00 Wib geosiar kembali mendatangi Kantor Bank BRI cabang kabanjahe untuk melakukan konfirmasi sesuai janji Pinca dihari sebelumnya, setelah menunggu hampir satu jam lamanya sekertaris Bank BRI menghampiri awak media dan mengajak menuju salah satu ruangan dilantai dua kantor tersebut.

Sesampainya didalam ruangan tersebut awak media bertemu dua orang pria yang salah seorangnya mengaku sebagai super visior dan mengaku bernama Robert Tarigan untuk mewakili pinpinan cabang didalam memberikan keterangan untuk informasi yang dibutuhkan awak media guna pemberitaan.

Awak media langsung menyampaikan informasi yang didapat sembari mempertanyakan keberadaan serta jabatan Ahmad jihan dan Yoan Putra dikantor BRI Cabang Kabanjahe sekaligus memastikan kebenaran adanya informasi laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atas nama Ahmad Jihan sebagai pelapor terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi didalam Program pemberian pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diduga akibatkan adanya kerugian hingga Miliaran rupiah.

Pinpinan Bank BRI kantor cabang Kabanjahe, Bakti Agung melalui Robert Tarigan menjelaskan “kalau laporan kepolisi memang ada, tapi kami tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan pertanyaan lainya, dikarenakan kasus ini sudah dalam proses penanganan Aparat Penegak Hukum, dan untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi pihak lawyer BRI, pak Sastro ujar Tarigan sembari memberikan nomor seluler milk Sastro 081319406xxx agar dapat dihubungi.

Namun sayang, nomor seluler tersebut saat dihubungi berdering tanda masuk tetapi tidak tersambung pembicaraan dikarenakan tidak diangkat pemilik nomor seluler tersebut.

Untuk mencari agar lebih akurat informasi yang didapat, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Tanahkaro, selasa (30/4) melalui kasat reskrim AKP Ras Maju Tarigan menjelaskan ” Perkara laporan pidana umum sudah kita tangani dengan tersangka Yoan Putra, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Untuk kasus korupsi masih tingkat Penyelidikan dan belum ada ditetapkan sebagai Tersangka (Tsk), ujar Kasat Reskrim melalui Aplikasi nomor seluler miliknya.

Selanjutnya awak media mendatangi Kantor Kejaksaan Negri Kabanjahe untuk memastikan telah sampai dimana tahapan penanganan perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Korupsi dikantor cabang Bank BRI kabanjahe, staf di kantor seksi pidana khusus (Pidsus) menjelaskan “Benar ada menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres karo tertanggal 27 february 2019 dan masih sebatas pemberitahuan, ujarnya kepada geosiar./edy surbakti

Continue Reading

Daerah

BPK Masih Lakukan Audit Keuangan Pemda Karo TA 2018 Hingga 4 Mei 2019

Published

on

foto diambil dari luar ruangan (edy surbakti)

Tanahkaro – Geosiar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih dalam tahapan melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Kabupaten Karo TA 2018 bertempat diruangan area kantor Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Karo.

Bermula saat awak media melintasi ruangan rapat sekda karo yang dipakai auditor BPK sebagai tempat untuk melakukan pengauditan seluruh keuangan Pemkab Karo pada hari senin 29 april 2019 sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya geosiar mempertanyakan langsung kepada dua orang yang sedang berada didalam ruangan tersebut terkait kegiatan apa diruangan ini, serta mengapa tidak ada tanda tanda yang menginformasikan kegiatan yang sedang berlangsung.

Petugas yang mengaku bernama Weni dan sebagai auditor menjawab “kita pinjam ruangan untuk melakukan audit keuangan pemda karo ditahun anggaran 2018, kegiatan ini dimulai dari tanggal 17 april hingga tanggal 4 mei 2019, serta saat ini sudah masuk dalam minggu kedua. dan untuk keterangan lebih lanjut silahkan konfirmasi kepada humas pemda karo, ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Selanjutnya geosiar mendatangi ruangan subbag humas pemdakaro dan mempertanyakan kebenaran kegiatan yang berada diruang rapat sekda kabupaten karo, salah seorang staf menjelaskan ” benar bang, tapi itu masih dalam tahapan pemeriksaan dan belum selesai, nanti kalau sudah selesai pasti akan diumumkan hasilnya, ujar staf dikantor subbag humas pemda karo./edy surbakti.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com