Connect with us

Politik

Warga Medan Denai Keluhkan Mahalnya Tarif Dasar Listrik

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan Denai keluhkan tarif dasar listrik yang cukup mahal. Sehingga pembayaran setiap bulannya membengkak mencapai 300 persen. Warga minta agar penetapan tarif dasar listrik ditinjau kembali.

Keluhan dan aspirasi itu disampaikan Meisarah saat mengikuti reses I Tahun 2019 Gelombang ke II Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE di Jl Pasti Barat Gg Keluarga Kel Binjai Kec Medan Denai, baru baru ini. Hadir saat reses tokoh masyarakat, ibu ibu pengajian, dan ratusan konstituen.

Sebagaimana disampaikan Meisara, sebelumnya di rumah mereka terpasang meteran listrik dengan besar daya 450 MW. Namun karena ada anjuran dari pihak PLN supaya meteran harus diganti dengan daya lebih besar yaknin1300 MW. Maka Meisara pun ikut anjuran PLN.

Ternyata kata Meisara, pembayaran setiap bulannya membengkak hingga 300 persen dari yang semula. “Pemakaian sama saja sejak awal. Tapi pembayarannya sangat mahal. Kita sangat terbebani pak,” ujar keluh Meisara.

Pada kesempatan itu Meisara minta Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga (Partai Gerindra) supaya memfasilitasi ke pihak PLN dan pemerintah supaya dilakukan penurunan tarif dasar listrik. Sebab, kata Meisara listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar maka perlu kemudahan membantu ekonomi.

“Rakyat kecil seperti kami, jangan lah terbebani mahalnya biaya listrik, sama halnya air. Karena itu kebutuhan sangat mendasar. Seharusnya pengusaha yang perlu dibebankan biaya listrik yang mahal,” ujar Meisara sedih.

Pada kesempatan itu, H Ihwan Ritonga SE mengaku sangat menyesalkan penetapan pemerintah pusat terkait tarif dasar liatrik yang sangat bahal. Ihwan pun minta agar tarif listrik ditinjau kembali. “Soal tarif listrik memang itu keputusan pemerintah pusat. Kita pun tidak setuju dengan harga yang melambung,” ujar Ihwan.

Sebelumnya, Siti Haminah Harahap mengeluhkan kondisi proyek yang baru selesai dibangun namun sudah rusak. Persisnya, penutup beton parit yang rusak/jebol berjatuhan ke dalam parit. Sehingga terjadi lobang dan parit pun tumpat. Persisnya kata Siti, di Jl Harapan Pasti simpang Harapan Pasti Timur.

Sama halnya, adanya lobang di Jl Harapan Pasti simpang Jl Seksama. Persis di sudut badan jalan, dari Jl Harapan Pasti belok kiri arah jembatan Seksama sering pengguna kendaraan masuk lobang. Warga minta Ihwan memfasilitasi ke Dinas PU Medan supaya segera perbaikan.

Menyahuti keluhan warga keseluruhan, H Ihwan Ritonga SE yang juga Caleg DPRD Medan (Partai Gerindra) periode 2019-2024 dapi IV No urut 1 menyampaikan, Ianya akan berbuat semaksimal mungkin membantu keluhan warga agar untuk perbaikan. Seluruh aspirasi sudah ditampung dan ditindaklanjuti supaya terealisasi. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Warga Medan Diingatkan Tidak Merokok Sembarangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Medan diingatkan untuk tidak lagi merokok ditempat umum sembarangan. DPRD dsn Pemerintah Kota Medan telah menghasilkan Paraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Produk hukum itu untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

“Merokok, bukan hanya merugikan bagi perokok sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitarnya atau sering disebut dengan perokok pasif,” sebut Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli ketika menggelar sosialisasi ke IX Perda No. 3 tahun 2014 tentang KTR di Jalan Garuda Gang Langgar, Kecamatan Sunggal, Minggu (12/5/ 2019).

Didalam Perda, kata Nanda telah diatur tempat-tempat yang dilarang merokok, yakni tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum. “Tujuannya adalah untuk memastikan merokok tidak di sembarangan tempat,” ujarnya.

Tempat anak bermain, sebut Ketua PDK Kosgoro 1957 Medan ini, meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat hiburan anak dan tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah, sambung Nanda, meliputi masjid/musholla, gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya serta angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

“Jadi, semua itu termasuk area KTR. Di area itu dilarang merokok dan kalau merokok di area itu akan dikenakan sanki pidana berupa kurungan badan ataupun denda seperti yang disebutkan diatas,” sebutnya.

Didalam Perda, tambahnya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang merokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, lanjutnya, setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di area yang dinyatakan KTR diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). “Artinya, promosi juga tidak boleh sembarangan,” katanya.

Sedangkan bagi setiap pengelola/penyelenggara, pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang lain merokok dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, katanya, diancam kurungan paling lama 15 hari atau denda pidana paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Area atau tempat yang dinyatakan KTR sesuai Pasal 7, sebutnya, adalah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan dan laboratorium. Tempat proses belajar mengajar, meliputi sekolah perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus serta tempat proses belajar mengajar lainnya.

“Jadi, out put yang didapat dari penerapan Perda ini adalah bahwa DPRD bersama Pemko Medan konsern terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga, sarana pelayan umum terhindar dari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan,” ungkapnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Puluhan Pendukung Prabowo-Sandi Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jember

Published

on

Pendukung Prabowo-Sandi Berdemo di Depan Kantor KPU Jember (Detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (20/5/2019) siang ini.

Kumpulan pendukung Prabowo ini mengklaim KPU melakukan kecurangan.

“Rakyat berhak bertanya apa yang terjadi? Kita semua cinta Indonesia. Kita tidak ingin dipecah-pecah dengan kebijakan tak adil,” ujar koordinator aksi, Syafa.

Para pendukung Prabowo juga mengaku prihatin dengan meninggalnya 628 orang yang bertugas selama proses pemungutan suara.

Pendukung Prabowo mendesak agar dibentuk tim pencari fakta terkait kematian 628 orang petugas KPPS tersebut.

“Ini nyawa manusia. Itu yang ingin kita ketuk hari ini. Kita ingin ketuk KPU,” imbuh Syafa.

Syafa menolak sebutan makar terhadap gerakan mereka. “Aksi seperti ini dilindungi undang-undang,” katanya.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memantau langsung aksi unjuk rasa tersebut. Aksi massa itupun berjalan dengan dijaga ratusan orang polisi.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Bangun Rumah Singgah bagi ODHA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong supaya segera membangun Rumah Singgah khusus bagi Orang Dengan Penderita HIV/AIDS (ODHA). Terkait penganggaranya, DPRD Medan siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Rumah Singgah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II Irsal saat menerima kunjungan Yayasan Medan Plus di ruang transit Sekretariat Gedung DPRD Medan, Senin, (20/5/ 2019).

Dikatakan, keberadaan rumah singgah ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya untuk membina para penderita ODHA. Tetapi kembali lagi kepada niat dan keseriusan Pemko itu sendiri dalam mengatasi persoalan ini.

“Pada prinsipnya, saya di sisa masa jabatan saya akan berupaya mendorong Pemko Medan melalui Dinsos Medan untuk segera membangun rumah singgah khusus bagi ODHA yang ada di daerah ini, ” katanya dihadapan rombongan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin.

Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS di Medan khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus terutama Pemko Medan.

Apalagi,sambungnya, di Medan juga telah memiliki Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Hanya saja memang, belum berjalan maksimal karena belum adanya Perwal-nya.

Untuk itu, Irsal kembali menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinsos Medan guna membahas terkait rencana usulan pembangunan Rumah Singgah bagi ODHA tersebut.

“Medan sudah darurat HIV/AIDS seharusnya ada langkah nyata dari Pemko Medan salah satunya yaitu dengan membuat Rumah Singgah bagi ODHA, ” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Medan Plus, Erwin menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya bertemu dengan anggota Komisi II,Irsal Fikri guna meminta dukungan dari DPRD Medan terkait upaya penanggulangan HIV/AIDS di Medan.

Dikatakan Erwin, bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Medan perlu mendapatkan perhatian dari semua stakeholder.

Peran pemerintah, NGO maupun swasta sangat diperlukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Sumut khususnya di Medan.

“Dimana hingga 2018, Yayasan Medan Plus telah mendampingi ODHA sebanyak 5.114 orang, ” jelasnya.

Turut serta dalam kunjungan itu, Samara Yudha (Jaringan Indonesia Positif), Priasih (Program Manager Medan Plus, Wahyudi (ACS dari IAC), Katarina Gea (IPPI) serta Sawfani (Medan Plus).(lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com