Connect with us

Nasional

Penjaringan Tenaga Konsultan KOTAKU di Sumut Dituding Curang

Published

on

Medan, Geosiar.com – Puluhan tenaga konsultan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Sumatera Utara (Sumut) mengaku kecewa terkait seleksi penjaringan (assessment) perpanjangan kontrak. Mereka menduga terjadi kecurangan seleksi penjaringan perekrutan konsultan sehingga hasil ujian tidak transparan.

“Kami minta supaya ada transparansi panitia seleksi terkait hasil ujian semua peserta. Sehingga peserta mengetahui dimana kekalahannya,” ujar Rudjan Daulay salah satu peserta ujian yang dinyatakan gugur kepada wartawan di Medan, Kamis (28/2/2019).

Dikatakan Ruzzan Daulay didampingi Salman Siregar, mereka telah mengikuti ujian seleksi perpanjangan kontrak yang dilakukan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) melalui panitia Konsultan Manjemen Wilayah (KMW) Propinsi Sumut untuk menjalankan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Minggu, 17 Peb 2019 di Grand Antares Medan.

Namun pada hasil keputusan akhir kemarin, dari 258 peserta yang ikut ujian seleksi dinyatakan 192 lulus dan 66 gugur. Sedangkan, Ruzzan Daulay dan Salman Siregar termasuk peserta yang gugur. Kedua peserta itu merupakan konsultan yang sudah lebih 10 Tahun mengabdi di Medan sejak adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Pada hal kata Salman dan Ruzzan, materi yang diuji seperti masalah pendidikan, pengalaman kerja, online dan evaluasi kerja. Dari materi yang diuji, mereka merasa tidak ada kurang. Untuk itu lah, mereka menuntut adanya transparansi hasil ujian sesui ketentuan dimana perekrutan berdasarkan rangking.

“Kami menduga ada kecurangan panitia sehingga penentuan peserta yang lulus berdasarkan selera. Jadi yang kami tuntut supaya hasil seleksi ujian diumumkan secara terbuka. Jika hal itu tidak dilakukan transparan dan tidak ada tindaklanjut, maka kami akan menggugat ke PTUN (red, Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar Rudjan seraya mengaku siap untuk ditest kembali.

Secara tegas, Ruzzan dan Salman mengatakan, sebelum ada kejelasan terkait transparansi hasil ujian diminta supaya penandatangan kontrak ditunda dulu. Sehingga dugaan kecurangan manipulasi data dari konsultan manajemen wilayah team leader dapat terjawab.

Sebagaimana diketahui, Program Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah ada pertama kali sejak Tahun 2006 di Sumut yang dulunya P2KP dan berubah nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMP). Dan sejak 2016 menjadi program Kotaku. Namun program tersebut tetap membidangi Tridaya yakni sosial ekonomi, lingkungan dan infrastruktur. (lamru).