Connect with us

Nasional

Masuki Ruang Sidang, Ratna Sarumpaet Acungkan Kode Dua Jari Simbol Dukung Prabowo

Published

on

Ratna Sarumpaet mengacungkan 2 Jari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Jelang sidang perdana, tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks (berita palsu), Ratna Sarumpaet (69), mengacungkan kode dua jari. Gestur yang ditunjukkannya sama persis dengan yang digunakan pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi saat berkampanye.

Tidak ada pernyataan yang dilontarkan Ratna jelang sidang yang beragendakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (28/2/2019) itu. Dia cuma menunjukkan pose kode dua jari (telunjuk dan jempol) saat awak media ingin mengabadikan fotonya.

Tampak hadir yang mendampingi Ratna Sarumpaet di ruang persidangan, Atiqah Hasiholan yang memberi support dalam sidang perdana ini.

Ratna Sarumpaet diduga menyebarkan hoaks setelah mengaku kepada sejawat politiknya bahwa dirinya dipukul sekelompok orang di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada waktu yang lalu.

Sontak pengakuannya memicu keriuhan di media sosial. Belakangan wajah Ratna bengkak di bagian mata dan pelipis ini karena sebelumnya menjalan operasi plastik untuk kecantikan.

Namun akhirnya Kebohongan itu diakui Ratna. Dia pun juga sudah meminta maaf atas kebohongan yang dibuatnya. Bahkan dirinya menyebut dirinya,”Pembuat hoaks terbaik.”

Hingga kini polisi masih tetap mendalami kasus Ratna. Sejumlah politikus dan anggota tim pemenangan Prabowo-Sandi juga diperiksa polisi selama pengusutan kasus ini.

Ratna ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2018 lalu. Ratna dijerat Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dnegan hukuman 10 tahun penjara.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ajak Kepung KPU 22 Mei, Eks Danjen Kopassus Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Published

on

Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (Foto: CNN Indonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Seorang pengacara bernama Humisar Sahala melaporkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Soenarko ke Bareskrim Polri atas dugaan provokasi dan tindakan adu domba pada Senin (20/5/2019).

Dalam laporannya, Humisar menyebut, pernyataan-pernyataan yang diserukan Soenarko dapat menimbulkan keresahan publik. Pasalnya, Soenarko menyerukan agar masyarakat mengepung KPU dan Istana pada 22 Mei dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Seruan Soenarko itu terekam dengan format video dan tersebar luas di media sosial.

“Pernyataan yang membuat keresahan adalah memerintahkan mengepung KPU dan Istana,” tutur Humisar di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebagai rakyat biasa, kata Humisar, dia merasa resah dan tidak nyaman dengan seruan dan hasutan Soenarko tersebut.

“Saya di sini menjadi pelapor karena sebagai rakyat, saya merasa resah dan tidak nyaman dengan ajakan-ajakan dan hasutan-hasutan ini,” ujarnya.

Selain itu, pernyataan yang lebih meresahkan Humisar adalah saat Soenarko dinilai sedang mengadu domba antara Polri dan TNI.

“Dan kemudian menyatakan seakan-akan polisi akan bertindak keras, tentara tidak, dan provokasi tentara pangkat tinggi sudah bisa dibeli, yang di bawah tetap membela rakyat. Itu menurut saya pernyataan yang mengadu domba dan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, demi memperkuat laporannya, Humisar menyertakan bukti berupa rekaman video dalam sebuah Flashdisk dan print out berita.

Humisar melaporkan Soenarko tentang Keamanan Negara atau Makar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Juncto Pasal 108 Ayat 1, Kejahatan terhadap ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

Laporan tersebut bernomor registrasi LP/B/0489/V/2019/BARESKRIM tertanggal 20 Mei 2019.

Surat laporan (Foto: Suara.com)

Continue Reading

Nasional

Ditangkap Polisi, Jubir BPN: Enggak Adil

Published

on

Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma saat digiring ke Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). (Foto: Jawapos)

Geosiar.com, Jakarta – Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Juru bicara BPN, Lieus Sungkharisma atas kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar.

Lieus ditangkap pada sebuah apartemen di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) pukul 06.40 WIB. Kini, Lieus telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.10 WIB.

Sesampainya di Mapolda, tangan Lieus tampak diborgol oleh petugas. Pada media, Lieus mengungkapkan kekecewaan terhadap aparat kepolisian atas penangkapan terhadap dirinya.

“Saya langsung ditarik, diangkat, kayak ogoh-ogoh. Enggak adil, lah,” ucap Lieus di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5/2019).

Selain itu, Lieus mengatakan tak akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan penyidik.

“Pokoknya saya udah bilang polisi saya enggak akan jawab satu patah katapun, dia mau tulis apapun mana ada takutnya kita, kita berjuang untuk kedaulatan rakyat,” imbuh Lieus.

Penangkapan atas Lieus Sungkharisma dilakukan karena sebelumnya dia tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes pada Selasa (13/5/2019). Saat itu, kasusnya belum dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Eman Soleman atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan makar ke Bareskrim Polri pada 7 Mei 2019 dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim.

Continue Reading

Nasional

Digugat Sofyan Basir, KPK Minta PN Jaksel Tunda Praperadilan

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif, Sofyan Basir terkait kasus suap engadaan proyek PLTU Riau-1. (Foto: Kompas)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka kasus suap pengadaan proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/5/2019).

Dalam gugatanya, Sofyan berniat untuk melawan KPK terkait penetapan status tersangka yang diterimanya. Gugatan itu didaftarkan Sofyan pada Rabu (8/5/2019) lalu.

Atas gugatan tersebut, KPK meminta PN Jaksel untuk menunda dan menjadwalkan ulang sidang praperadilan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif itu. Surat itu disampaikan pada Jumat (17/5/2019).

“Praperadilan SFB (Sofyan Basir) KPK sudah sampaikan surat ke PN Jaksel. Permintaan penjadwalan ulang sidang,” tutur Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, permohonan penundaan dan penjadwalan ulang sidang praperadilan tersebut berhubungan dengan kebutuhan koordinasi KPK.

“Pertimbangannya kebutuhan koordinasi terkait kebutuhan praperadilan,” jelas Febri.

Seperti diketahui, Sofyan Basir merupakan tersangka kelima dalam rangkaian kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. KPK menduga, Sofyan terlibat untuk membantu tersangka Eni Maulani mendapatkan suap dari tersangka Johanes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan disangkakan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera terealisasi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com