Connect with us

Daerah

Bawaslu Kabupaten Karo Tertibkan APK Menyalahi Aturan

Published

on

Divisi pencegahan dan hubungan antara lembaga Bawaslu Karo Abraham Tarigan dan Staf Diva Arjuna Depari (Geosiar.com)

Geosiar.com, Karo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo, menertibkan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dianggap menyalahi aturan. Penertiban dilakukan serentak di 17 Kecamatan Kabupaten Karo.

Ketua Bawaslu Karo, Eva Juliani Pandia melalui Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Abraham Tarigan didampingi staf Diva Arjuna Depari mengatakan, pembersihan APK merupakan tugas rutin yang diadakan Bawaslu.

“Mekanisme yang dilakukan Bawaslu adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karo selaku executor. Dalam proses di lapangan adalah Polisi Pamong Praja,” jelasnya kepada awak media Geosiar diruang kerjanya, Rabu (27/2/2019).

Abraham menambahkan, pemasangan dan persediaan APK sudah difasilitasi KPU. Begitu pula fasilitas percetakan APK. Apabila peserta penyelenggara merasa kurang maka harus mengajukan izin desain. Apabila sudah mengajukan izin desain baru bisa dicetak.

“Ijin desain sangat diperlukan, karena akan menjadi acuan yang tidak menimbulkan hoax. Apabila sudah lulus ijin desain maka peserta penyelenggara pemilu mengajukan titik pemasangan yang telah ditentukan KPU. Dan bisa juga diletakkan dilokasi yang diinginkan apabila ada ijin dari pemilik lahan atau pemilik rumah, sesuai aturan dan ketetapan yang telah kita paparkan,” tambahnya lagi.

Menurutnya, penertiban  APK liar ini dilakukan karena melanggar ketentuan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tentang kampanye. Seperti APK yang dipasang di pohon, didekat rumah ibadah, fasilitas umum dan di tempat pendidikan.

Sesuai peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Legislatif, lokasi terlarang pemasangan alat peraga ialah di Jalan Protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman serta pepohonan.

Abraham mengungkapkan, penertiban APK liar akan terus dilakukan di setiap kecamatan dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), karena diduga APK liar masih banyak diwilayah pedesaan.

Banwas (badan pengawas) juga berharap agar masyarakat sadar dan kedepannya lebih obyektif dalam berperan, serta mencermati kinerja dari Banwas agar Lebih giat dan kreatif untuk menjalankan fungsi dan tugasnya./Mawar