Connect with us

Politik

Hendra DS : Terapkan Perda Persampahan dan Siapkan Sarana Pendukung

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS desak Pemko Medan segera menerapkan Perda Pengelolaan Persampahan di Kota Medan. Seiring memaksimalkan penerapan Perda tersebut Pemko dituntut menyediakan sarana pendukung agar kota Medan indah dan asri.

Harapan dan anjuran itu dikemukakan Hendra DS (Partai Hanura) saat sosialisasi III Tahun 2019 Perda No 6 /2015 tentang Pengelolaan Persampahan, anggota DPRD Medan Hendra DS (Partai Hanura) di Jl Japaris, Gg Bahagia Lingkungan 25 Kelurahan Kota Maksum, Kec Medan Area. Hadir saat sosialisasi sekretaris Camat Medan Area Tomi Sidabalok, Lurah Kota Matsum I Indra Oloan Nasution, Kepling, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Ditambahkan Hendra DS, hingga saat ini sarana pendukung penerapan Perda belum terlihat. Seperti bak sampah di lingkungan masih saja minim. Sehingga masyarakat mengeluhkan sampah yang menumpuk di lingkungan yang kerap menimbulkan bau dan kumuh.

Pada kesempatan itu, Hendra DS berharap Pemko Medan secepatnya melakukan pembenahan lingkungan untuk mendapatkan kebersihan lebih baik.

Sebelumnya, disela acara sosialisasi, beberapa warga mengeluhkan lingkungan kumuh karena sampah yang berserakan karena ketiadaan bak sampah dan sering terlambat diangkut.

Bahkan warga masing saja mengeluhkan limbah rumah tangga karena parit yang tumpat. Lingkungan warga menjadi kumuh dan bau. Warga berharap melalui sosialisasi Perda menjadi lingkungan lebih bersih.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)