Connect with us

Politik

Hendra DS Gelar Sosialisasi Perda, Masuk SMP Wajib Miliki Ijazah MDTA

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta kepada Pemko Medan untuk segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5/2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) itu juga sudah lama diterbitkan.

Sayangnya, sampai saat ini, atau hampir 4 tahun berlalu, Perda tersebut belum juga memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal) yang akan menjadi Juknis (Petunjuk Teknis) pelaksanaannya.

“Jika MDTA ini ada, kita berharap lima tahun ke depan, anak-anak sudah melek Alquran, dengan demikian tingkat religius anak-anak di Medan juga akan semakin tinggi. Jika mereka sudah paham isi Alquran, diharapkan tawuran yang kerap terjadi antarsekolah pun bisa berkurang. Karena itu kita minta Pemko Medan agar mengeluarkan Perwal untuk MDTA agar Perda ini bisa segera diterapkan, “katanya
saat melaksanakan Sosialisasi II 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Jalan Amaliun Gang Kp. Boyan, Kelurahan Komat IV, Kecamatan Medan Area, Senin (25/2/2019).

Politisi Hanura itu mengungkapkan, melihat kondisi masyarakat terutama generasi muda di Kota Medan ini bisa dibilang sudah sangat darurat dalam hal pengetahuannya tentang agama. Oleh karena itu, dengan adanya Perda ini maka dapat membentengi  anak-anak penerus bangsa untuk dapat memahami pentingnya ilmu agama.

Karena, dalam Perda tersebut ada pelajaran Alquran, hadist, fiqih, praktek ibadah, sejarah islam dan bahasa arab.

“Sama-sama kita ketahui, anak-anak banyak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lantaran kurangnya pemahaman tentang agama. Makanya, Pemko Medan membuat perda tersebut karena melihat kondisi itu dan mengancam masa depan bangsa,” katanya.

Lebih lanjut anggota Sekretaris Fraksi Hanura itu mengatakan, dalam perda itu dibuat untuk anak-anak SD yang beragama Islam. Ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya SMP dan SMA, maka perlu ada semacam surat keterangan seperti MDTA tersebut.

“Jadi bagi anak yang beragama islam ini kewajiban untuk punya Ijazah MDTA jika mau melanjutkan ke SMP. Atau, bagi yang belum punya ijazah MDTA nya maka harus mengikuti pendidikan khusus selama dua tahun, “jelasnya.

Diuraikannya, isi Perda dalam Pasal 3, MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam nonformal. Dan pada Pasal 4 disebutkan lagi Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu.

Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

Dikatakannya, Perda dalam Pasal 9 menyebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan.Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Seperti pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diketahui Perda No 5 Tahun 2014 Pemko Medan tentang Wajib Belajar  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal.

Hadir dalam kesempatan itu Sekcam Medan Area Toni Sidabalok yang menyebutkan pentingnya pendidikan di madarasah untuk menangkal generasi muda dari tindakan-tindakan penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminalitas.

Hadir juga Lurah Komat IV Idham Sah serta ratusan konstituen dan masyarakat lingkungan IV Kampung Boyan. (lamru)