Connect with us

Politik

Jangga Siregar Usulkan Rp 100 Juta Setiap Kelurahan Untuk Stimulasi “Kotaku”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta agar mengalokasikan dana Rp 100 juta per tahun setiap Kelurahan sebagai stimulan (perangsang) bagi konsultan mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) eks PNPM Mandiri. Tenaga konsultas sangat penting sebagai fasilitator agar bantuan miskin tersalur dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Jangga Siregar SH saat menggelar sosialisasi III Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli, Minggu (24/2/2019)
Hadir saat sosialisasi Kepling 10 Kel Tj Mulia Hilir, tokoh maayarakat dan ratusam konstituen.

Disampaikan Jangga Siregar SH , seharusnya Pemko Medan harus merekrut tenaga konsultan dan memeberikan honor sesuai UMKM. “Jangan seperti saat ini tenaga konsultan malah dihilangkan,” tegas Jangga Siregar.

Dijelaskannnya, sebelumnya ada 85 tenaga konsultan program Kotaku namun sekarang tinggal 25 orang. “Kan kasihan nasib mereka, seharus ditambah untuk membantu penyaluran bantuan miskin tepat sasaran,” ujarnya.

Ditegaskan, Pemko Medan harus serius menanggulangi kemiskinan di kota Medan. Dan merekrut tenaga konsultan yang pembinaannya dari Pemko Medan. “Dulu mereka direkrut pemerintah pusat. Seharus dilanjutkan Pemko Medan,” harap Jangga.

Diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan. (lamru)