Connect with us

Politik

Hasyim SE: Warga Miskin Harus Dibantu Menuju Lebih Sejahterah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Kelurahan Medan Tenggara, Kec Medan Denai ternyata masih banyak belum terdaftar peserta penerima bantuan miskin. Kepada Lurah diharapkan membantu menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga yang benar miskin.

Hal tersebut terungkap saat Anggota DPRD Medan Hasyim SE menggelar sosialisasi III Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Menteng VII Gg Wakaf, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Minggu (24/2/2019). Hadir saat sosialisasi Perda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen. Sedangkan nara sumber Waldemar Sihombing.

Adapun keluhan warga seperti belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Non Tunai (PBNT).

“Lurah jangan mempersulit SKTM bagi warga yang benar miskin. Warga miskin harus dibantu menuju hidup lebih sejahterah, ” ujar Hasyim selaku Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Untuk itu, Pemko Medan didorong segera menerbitkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis pelaksaan Perda No.5 Thn 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga, Perda dapat diterapkan dan dilakukan pengawsan dengan maksimal oleh ASN yang dihunjuk.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Begitu juga pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)