Connect with us

Politik

Bayek Sosialisasi Perda No 6/2015, Sampah Harus Menjadi Nilai Tambah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe gelar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Sampah seharusnya bisa menjadi nilai tambah, bukan malah sebaliknya menjadi momok menakutkan bagi.

Dalam Sosialisasi III Tahun 2019 yang digelar di Jalan Deli Raya Komplek Bank, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (24/2/2019) menyampaikan Perda tersebut terdapat 17 Bab dan 37 Pasal.

Dikatakan Bayek begitu sapaan akrabnya bahwa permasalahan sampah di Kota Medan, hingga hari ini masih menjadi momok di masyarakat dan pemerintah. Padahal, jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik bukan mustahil, sampah bisa menjadi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

Dijelaskan Ketua DPD AMPI Medan itu, dalam Perda ini diatur regulasi yang baik dalam pengelolaan sampah. “Jadi masyarakat Medan sesungguhnya sudah memiliki pedoman untuk pengelolaan sampah melalui Perda ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, seperti halnya di sejumlah wilayah di Jawa, disana sudah ada bank sampah dimana-mana. Bahkan para ibu rumah tangga disamping membuang sampahnya, mereka sebenarnya sedang menabung bukan membuang tanpa perhitungan tapi menabung investasi ekonomi. Jadi sampah bisa mengganggu masyarakat dan bisa menjadi nilai ekonomi.

“Seperti contoh, di Depok bank sampah dimana-mana. Ibu rumah tangga disana disamping membuang sampahnya dari rumah, juga menabung sampah untuk suatu investasi,” terang beliau.

Bayek juga menyampaikan bahwa sanksi dalam Perda pengelolaan sampah ini juga diatur. Salah satunya sanksi bagi orang yang membuang sampah sembarangan bisa mencapai 10 juta.

Seperti, sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)