Connect with us

Politik

Abd Rani : Pemko Medan Saatnya Terapkan Perda KTR, Lakukan Pengawasan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diharapkan dapat menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan benar. Sehingga larangan merokok ditempat umum dapat terlaksana guna menciptakan kota Medan bersih dan sehat.

Seperti larangan supir dan penumpang untuk tidak merokok di dalam angkutan kota (angkot) agar dijalankan. Bahkan, supir wajib melarang penumpang supaya tidak merokok.

“Ke depan kiranya Perda itu dapat terlaksana dengan baik,” ujar anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat menggelar sosialisasi III Tahun 2019 Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Minggu (24/2/2019) di Jl Yos Sudarso Gg Perwira/Madio Kel Tanjung Mulia Kec Medan Deli. Pelaksanaan sosialisasi Perda tersebut diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Dikatakan Rani, penerapan Perda jangan setengah hati, namun harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, tujuan Perda untuk menciptakan suasana kota bersih dan sehat dapat terwujud.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Dalam pasal 7 KTR disebutkan beberapa lokasi yang haram untuk merokok yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat fasilitas umum.

Sama halnya terkait pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sama halnya di pasal 27 disebutkan pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiàrkan penumpang merokok. Dan selanjutnya Pasal 28 ditekankan lagi bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Sedangkan dalam pasal 7, yang disebut KTR antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sedangkan bagi yang melanggar Perda diberikan sanksi ketentuan pidana diatur Pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu.

Sementara itu, bagi setiap pengelola dan pimpinan penanggungjawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana Rp 10 juta atau pidana kurungan 15 hari.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Medan selaku Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) selaku pengawas berjalannya Perda dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk penindakan. Begitu juga soal ketentuan pemasangan iklan rokok supaya diawasi sesuai ketentuan. (lamru)