Connect with us

Politik

Sahat Simbolon: Perda No 5/2015 Harus Diterapkan Menjamin Warga Lebih Sejahterah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta komit menjalankan Perda No 5 Tahun 2015 temtang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga tujuan penerbitan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Medan Ir Sahat Simbolon (Partai Gerindra) saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Sehati Kelurahan Tegal Rejo, Kec Medan Perjuangan, Rabu (20/2/2019). Pelaksanaan Perda tersebut dihadiri perwakilan Dinas jajaran Pemko Medan seperti Dinas Sosial Edy Pardede. Juga hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Dikatakan Ir Sahat Simbolon yang saat ini Caleg DPRD Medan (Partai Gerindra) No Urut 1 dapil III (Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung) itu, Perda Kemiskinan sangat membantu percepatan peningkatan taraf hidup warga miskin ke arah lebih sejahterah. Hanya saja kata Sahat, Pemko Medan harus serius menerapkannya.

“Kita dorong Pemko Medan menjalankan Perda dengan baik. Segala bentuk hak dan kewajiban dalam Perda harus diterapkan, sehingga warga miskin benar benar terbantu. Selama ini sistem bantuan bagi warga miskin tidak benar, sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran,” ujar Sahat seraya menyebut Pemko Medan diminta mendata ulang penerima bantuan miskin.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, banyak warga Medan Perjuangan mengaku miskin namun belum mendapat bantuan. “Ke depan keluhan warga itu harus ditelusuri sehingga yang mendapat bantuan harus skala prioritas,” sebut Sahat.

Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan. (lamru)