Connect with us

Politik

Hj Hamidah Apresiasi Pemko Medan Peduli Kesejahteraan Warga

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hj Hamidah menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan yang terus berupaya membantu masyarakat miskin di kota Medan untuk lebih sejahterah. Bantuan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) dan bantuan bedah rumah dinilai sangat tepat menuju masyarakat Medan lebih maju.

“Kendati masih ada warga yang belum mendapat bantuan, diharapkan hanya menunggu giliran. Itupun kita dorong Pemko tetap melakukan pendataan ulang bagi warga miskin,” ujar Hj Hamidah saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Pahlawan Gg Lumumba No 34, Kel Pahlawan, Kec Medan Perjuangan, Minggu (17/2/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu perwiritan dan ratusan konstituen.

Kita akui kata Hamidah, masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan. Namun bukan pemerintah yang tidak peduli, hanya saja keterbatasan anggaran. DPRD tetap bekerjasama dengan Pemko Medan melakukan upaya dan telah berbuat untuk kepentingan umum.

“Kita selalu ingatkan supaya dilakukan skala prioritas. Sama halnya terkait Perda Penanggulangan Kemiskinan supaya dijalankan dengan benar,” sebut Hamidah.

Sebelumnya, warga yang mengikuti sosialisasi mengaku sudah ada yang mendapat bantuan namun masih ada juga yang belum. Warga menuntut agar dilakukan giliran mendapat bantuan miskin.

Diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)