Connect with us

pemilu 2019

TKN Jokowi Laporkan Berita Hoax “BTP Ganti Ma’ruf”

Published

on

TKN Jokowi-Ma'ruf

Geosiar.com, Jakarta – Sebuah media cetak nasional dilaporkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ke Dewan Pers atas penayangan sebuah artikel berisi informasi yang dianggap tidak benar dan menyesatkan.

Berita itu berisi diduga sebuah skenario bahwa calon wakil presiden Ma’ruf Amin apabila terpilih nanti pada akhirnya akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dari infografis yang dimuat media tersebut, berjudul “Prediksi 2019-2024”, dicantumkan pada akhirnya Ahok yang naik jadi presiden menggantikan Joko Widodo, dan sebagai wakilnya adalah pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Berita tersebut dimuat harian Indopos edisi 13 Februari 2019.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan pelaporan ke Dewan Pers itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya sangat menghormati kebebasan pers yang merupakan pilar keempat demokrasi.

“Tentu dengan tanggung jawab itu, pers mewartakan hal yang berkaitan dengan seluruh persoalan bangsa dan negara berdasarkan fakta,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, pelaporan itu demi menjaga marwah pers itu sendiri. Diingatkannya, dalam perayaan Hari Pers lalu, Presiden Jokowi menyatakan rasa syukur bahwa masyarakat Indonesia masih menjadikan media massa mainstream sebagai rujukan dan diakui kredibilitasnya.

“Maka kami yakin yang kami lakukan ini dalam semangat menjaga kredibilitas itu,” kata Hasto.

Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong, menyampaikan substansi pemberitaan yang dilaporkan itu sangat tidak benar dan menyesatkan.

“Kami sangat menyayangkan karena yang memuat adalah media mainstream yang diverifikasi Dewan Pers. Ini bukan media sosial tetapi media arus utama,” kata Usman.

Usman mengatakan pihaknya berharap Dewan Pers akan bersikap bijak dalam mengambil keputusan atau sanksi kepada media tersebut, karena pihaknya mendapat informasi bahwa pimpinan media tersebut sudah mengaku merasa kecolongan.

“Tapi ini sesuatu yang naif bagi kami. Masa pimpinan kecolongan? Berarti tidak mengontrol media yang bersangkutan kepada anak buahnya. Dan mungkin Dewan Pers bisa diperiksa mungkin ada preferensi politik personal atau institusional. Itu bisa ditelusuri Dewan Pers,” ungkapnya