Connect with us

Sumut

Hasyim: Pemko Medan Diminta Lebih Serius Pengurangan Angka Kemiskinan

Published

on


Medan, Geosiar.com
– Anggota DPRD Medan Hasyim SE minta Pemko Medan lebih serius memberikan penanganan warga miskin di kota Medan. Salah satu upaya tersebut yakni menerapkan Perda No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

“Jika saja Perda benar benar diterapkan maka warga miskin di Medan dipastikan semakin berkurang,” ujar Hasyim SE (PDI P) saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Tuba IV Gg Zubir Daulai Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Minggu (10/2/2019). Pelaksanaan sosialisasi dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan tiga ratusan warga konstituen.

Tapi faktanya kata Hasyim, Perda Penanggulangan Kemiskinan belum dijalankan dengan baik. “Kita berharap Perda yang telah disahkan jangan sekedar hiasan di lembaran Pemko Medan. Tetapi hendaknya segera diterapkan secara maksimal,” sambung Hasyim.

Untuk itu, Hasyim mendorong Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda.

Menurut Haayim, kendati Perda sudah disahkan sejak Tahun 2015 lalu, namum Pemko Medan belum menjalankan Perda dengan benar. Padahal, dana yang dialokasikan di APBD Pemko Medan untuk warga miskin cukup besar. Ternyata tidak ada perubahan warga miskin secara signifikan.

Seharusnya, penerapan Perda harus maksimal sesuai yang tertuang dalam Perda. Untuk itu Pemko didesak segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) serta mempersiapkan perangkatnya.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan. (lamru)