Connect with us

Politik

Maruli Tua Tarigan: Pelayanan Warga Miskin Harus Dinomorsatukan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diharapkan dapat menjalankan Perda sistem kesehatan dengan maksimal. Terbitnya Perda diyakini dapat membantu pengentasan kemiskinan di kota Medan karena penanganan warga miskin harus dinomorsatukan.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Drs S Maruli Tua Tarigan ST saat menggelar sosialisasi ke II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan kota Medan di Jl Perjuangan Gg Keluarga, Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (10/2/2019). Acara sosialisasi yang dihadiri ratusan warga itu hampir seluruh mengeluhkan pelayanan kesehatan buruk.

Hal itu menyahuti keluhan warga, seperti yang disampaikan B Samosir mengeluhkan sulitnya berobat kendatipun sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Samosir mengungkapkan, Ianya pernah ditolak dir salah satu rumah sakit ketika ia mengantarkan mertuanya untuk berobat jalan ke rumah sakit untuk terapi stroke. Alasan rumah sakit tidak memberikan terapi stroke secara gratis lagi.

Sama halnya dengan Ayu Adira mengeluhkan pelayanan rumah sakit bagi peserta BPJS non iuran selalu mendapat pelayanan buruk. Pasien sakit darurat harus dinomorsatukan kendati tidak ada biaya.

Disebutkan, pelayanan kesehatan gawat darurat merupakan kewajiban seluruh sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan di pasal 2 nya disebutkan dalam keadaan darurat, setiap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun,” ujarnya.

Seperti diketahui, di pasal 32 dan 33 Perda tersebut mengatur tentang gizi yakni di ayat 1 pasal 32 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi masyarajat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja.

“Sedangkan di pasal 33 disebutkan bahwa  upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak janin sampai lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yang terdiri dari bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui,” ungkapnya.

Begitu juga di ayat 2 pasal 33 tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah bertangtungjawab atas pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat. (lamru)