Connect with us

Politik

Ibnu Ubay Dilla: Terapkan Perda Pajak Parkir, Hilang Wajib Ganti

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta tegas menerapkan Perda No 1/2017 tentang pajak parkir. Sehingga, masyarakat yang menggunakan jasa parkir nyaman mendapatkan hak dan kewajiban.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan Ibnu Ubay Dilla saat melaksanakan acara sosialisasi I Tahun 2019 Perda Pemko Medan No 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 10 Tauhn 2011 tentang Pajak Parkir di Kampung Bahari Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Kamis, (7/2/2019). Acara tersebut dihadiri tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Disampaikan Ibnu Ubay Dilla (Partai PBB) itu, Pemko Medan harus menjalankan Perda dengan benar. Maka, jika terjadi pelanggaran dilapangan seharus nya terus ditindak tegas.

Seperti halnya kata Ubay yang duduk di komisi D DPRD Medan itu, ketentuan yang diperbolehkan sebagai objek pajak sudah jelas. Tetapi kenyataannya, banyak saat ini lahan parkir dijadikan objek pajak padahal bertentangan dengan Perda. “Hal seperti itu harus cepat disikapi Pemko Medan karena dapat meresahkan masyarakat pengguna parkir,” ujar Ubay.

Ditambahkan Ubay, seperti dalam Perda pada BAB II Pasal 3 disebutkan, penyelenggaraan tempat parkir perkantoran, kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing tidak termasuk sebagai objek pajak.

Namun yang menjadi objek pajak parkir sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 2 adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan temlat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha dan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan dalam ayat 2 yang tidak menjadi objek parkir yakni penyelengaraan tempat parkir di kantor pemerintah yang berbentuk layanan umum dan badan usaha milik negara.

Diketentuan lain seperti di BAB XIII A pasal 32 C disebutkan, penyelenggara tempat parkir wajib bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelengara parkir.

Dijelaskan, yang dimaksud dengan kehilangan adalah kehilangan sebahagian atau keseluruhan. Termasuk juga kerusakan kendaraan pada saat sedang parkir yang dapat dibuktikan oleh pemilik kendaraan.

Seperti diketahui, Perda Pemko Medan No 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir terdiri XVI BAB dan 40 Pasal. Perda tersebut disahkan 13 Oktober 2011 dan direvisi kembali menjadi Perda No 1 Tahun 2017 . Sebab, Perda No 10 Tahun 2011 terkait pengaturan tarif parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kota. (lamru