Connect with us

Politik

Warga Medan Marelan Mengaku Diskriminasi Soal Pelayanan Adminduk

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar SH mengaku siap memfasilitasi keluhan warga Lingkungan 31, Kelurahan Renggas Pulau, Kec Medan Marelan terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk). Selama ini warga merasa diberlakukan diskriminasi sehingga berbagai jenis pelayanan selalu terhambat.

“Saya akan segera berkordinasi dengan pihak Kelurahan terkait keluhan warga masalah pelayanan adminduk dan pelayanan publik. Kita harapkan ke depan pelayanan publik semakin membaik,” ujar Jangga Siregar SH ketika melakukan reses I Tahun 2019 gelombang ke 2 di Jalan M Basir Gang Damak, Lingkungan 31 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Dalam pelaksanaan reses hadir Lurah Rengas Pulau Fajar Hamdi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Ditambahkan Jangga, menanggapi masalah dokumen kependudukan, bukan sepenuhnya kekurangan di kantor Lurah karena seperti blanko KTP memang datangnya dari pusat. Dalam hal dokumen dan BPJS dan PIB dan administrasi lainya, Jangga menyebut siap membantu fasilitasi pengurusan.

Disebutkan Jangga, untuk pelayanan warga sebagai peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemko Medan mengalokasikan anggaran Rp 21 Milliar Tahun 2019. “Utuk itu saya siap bantu warga uruskan kelengkapannya,” jelas Jangga.

Sedangkan menanggapi keluhan warga soal air bersih, Pemko Medan diminta supaya merespon keluhan warga. Dalam hal itu, kiranya dibuat sumur bor pengadaan air bersih.

“Saya minta kepada warga untuk membuat permohonan resmi. Semua warga harus sepakat, jika sudah sepakat, saya akan ikut bantu. Saya juga akan cari donatur agar pipa distribusi air bisa segera masuk ke Gang Damak ini,” sebut Jangga.

Sebelumnya, tokoh adat masyarakat setempat Jonius Wau menyampaikan, banyak warga etnis Nias di lingkungan 31 pasar IV mendapat perlakuan diskriminasi soal pelayanan kependudukan.

Jonius juga mengungkapkan, selama ini warga Nias di Renggas Pulau juga kesulitan mendapatkan KIS dan dokumen kependudukan lainnya. Akibatnya, sebagian masyarakat Medan belum pernah menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu.

Diakhir reses, Jangga Siregar SH, yang juga Caleg DPRD Medan periode 2019-2024 asal dapil Medan Utara itu mengatakan, seluruh aspirasi warga akan disampaikan ke Pemko Medan secara resmi lewat pariourna.

Nantinya, persoalan masyarakat akan dirangkum. Jangga berusaha menindaklanjuti agar segera terealisasi secepatnya. (lamru)