Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak : “Perda Kiranya Berguna Peningkatan Pelayanan Kesehatan”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan bersama seluruh aparatur di lingkungan Pemko Medan kiranya dapat menjalankan Perda No 7/2016 tentang retribusi pelayanan kesehatan dengan benar. Sehingga Perda dapat bermanfaat demi peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Medan.

“Kita berharap dengan adanya Perda pelayanan kesehatan akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Medan. Bagaimana hal itu supaya terjadi tentu harus menjalankan Perda dengan benar, ” ujar Paul Mei Anton Simanjuntak SH.

Paul MA Simanjuntak menyampaikan dihadapan ratusan masyarakat ketika menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 7/2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Jl Tirto Sari Komplek B 12 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Senin (11/2/2019). Pelaksaan sosialisasi Perda dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Disampaikan Paul, Perda jangan lah sekedar pajangan yang akhirnya menjadi mandul. Tetapi harus menguntungkan kepada semua pihak. Sebagaimana dalam Perda diatur bagi warga Medan jika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS maupun KIS maka otomatis sudah gratis berobat ke Puskesmas. Karena Perda sudah menjamin pembebasan retribusi biaya berobat.

“Pemko Medan harus menjalankan Perda tersebut sehingga tidak hanya diatas kertas. Kata gratis selalu kita dengar, tetapi bagaimana realisasi dilapangan selalu bertolak belakang. Tambah lagi soal pelayanan yang sangat buruk dan selalu dikeluhkan pasien. Hal itu yang perlu diperhatikan aparat Pemko Medan,” tandas Paul MA Simanjuntak yang selaku Caleg DPRD Medan (PDI P) periode 2019-1024 dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan.

Dalam Perda juga diatur bagi keluarga miskin, anak jalanan dan korban kekerasan juga dibebaskan dari retribusi layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Seperti diatur pada Bab VI Pasal 11 berbunyi bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi.

Begitu juga pada Bab IX Pasal 16 disebutkan bahwa pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Bahkan, di Bab II Pasal 5, dalam Perda disebutkan bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Diujung pertemuan, Paul MA Simanjuntak menyebut, kepada warga yang benar benar membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dan memang kurang mampu. Paul mengaku siap membantu dan memfasilitasi kebutuhan warga. (lamru)