Connect with us

Politik

Deni Maulana Lubis: Maksimalkan Penanggulangan HIV-AIDS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS di kota Medan. Pemko Medan diminta agar menerapkan Perda No 1/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara sungguh sungguh. Pemko Medan tidak boleh sepele dengan penyakit berbaya tersebut.

Demikian, anggota DPRD Medan Deni Maulana Lubis SE (Partai NasDem) saat menggelar sosialisasi Perda II Tahun 2019 Pemko Medan No 1 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Jl Bajak V Gg Rukun 9 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Selasa pagi (12/2/2019). Hadir saat sosialisasi, tokoh masyarakat, ibu perwiritan dan ratusan konstituen.

Disebutkan, adapun tujuan sosialisasi untuk pencegahan dan mengurangi penularan dan dampaknya serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Selain itu, untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS.

“Jadi kami sosialisasikan karena penanggulangan HIV/AIDS harus lebih lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi,” katanya serapa berharap Harus ada aksi nyata menanggulangi HIV/AIDS di Medan oleh semua pihak.

Ditambahkan Deni, jangan merasa kita tidak terlibat lalu kemudian tidak peduli. Sebab HIV/AIDS bisa mengenai siapa saja tanpa sepengetahuan, karena kasusnya sudah tersebar luas.

Disebutkan, kasus HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, yang keberadaan penderita cukup sulit diketahui. Sebab itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanggulanggannya. Khususnya pada penderita agar tidak menularkan kepada yang lainnya.

“Pencegahan utama yaitu berprilaku sehat, seperti tidak melakukan seks bebas. Namun jika sudah tertular sebaiknya mengikuti aturan agar tidak menularkan kepada orang lain lagi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisai yakni Perda No 1 Tahun 2012 Kota Medan tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terdiri XII BAB dan 36 Pasal.

Dalam Perda sudah diatur terkait sanksi pidana dan denda bagi yang melanggar Perda. Seperti di Pasal 12, 15 dan 31disebutkan bagi yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Perda ini ditetapkan 5 Januari 2012. (lamru).