Connect with us

Politik

Parlaungan Simangunsong: Tidak Tepat Sasaran, Data Ulang Penerima Bantuan Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST mengusulkan kepada Pemko Medan agar melakukan pendataan ulang terhadap kepesertaan warga miskin selaku penerima bantuan apa saja dari pemerintah. Sehingga, bantuan dimaksud tepat sasaran bagi warga yang patut membutuhkan.

“Sudah cukup banyak alokasi dana bantuan pemerintah peruntukan bagi warga miskin. Tetapi, masih saja banyak masyarakat miskin di Medan yang belum tersentuh bantuan itu. Berarti ada yang menyalah dalam penyalurannya,” ujar Parlaungan Simangunsong.

Hal itu ditegaskan Parlaungan Simangunsong saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan di lapangan komplek KPUM Deli Sejahterah II Blok 27 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Minggu (10/2/2019). Hadir saat sosialisasi Lurah Terjun Hj Erlina, Kepling 13 S Harahap dan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede. Juga hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Kata Parlaungan, adapun alasan pengusulan untuk data ulang penerima bantuan karena banyaknya pengaduan warga miskin tidak pernah terjamah bantuan seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan non iuran dan bantuan lainnya.

Disebutkan, banyak warga yang ekonomi mapan tetap saja mendapat bantuan miskin. “Kita harapkan, warga yang paling miskin lah menjadi prioritas, maka itu kita sarankan data penerima bantuan miskin supaya dikaji ulang,” tambah Parlaungan Simangunsong.

Sebenarnya kata Parlaungan, sistem pelaksanaan dan ketentuan menangani warga miskin sudah diperkuat dengan adanya payung hukum yakni Perda Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut dilahirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan.

Seperti yang disampaikan Dinas Sosial/Kordinator Kota PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede mengaku jika pendataan terakhir warga penerima bantuan PKH di kota Medan yakni Tahun 2015.

Dedy tidak menampik jika kondisi ekonomi peserta penerima PKH saat ini (Tahun 2019) pasti berubah. Artinya, yang sebelumnya prasejahterah sekarang sudah kaya. Maka, pendataan ulang bagi warga Medan selaku penerima bantuan miskin memang sudah patut dilakukan lagi.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPRD Sumut Minta KPK Usut Dugaan Alih Fungsi Lahan Pasar Timah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi A DPRD Sumut minta agar pihak Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya turun mengusut dugaan pengalihan fungsi lahan Jalan Pasar Timah di Kelurahan Sei Rengas II Kec Medan Area.

Kesimpulan itu diambil saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi A DPR Sumut, Kamis (14/2/2019). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi A DPRD Sumut H Hanafiah, didampingi Wakil Ketua Komisi A Brilian Moktar, Ramses Simbolon dan Nezar Djoeli.

Seperti yang disampaikan anggota komisi A DPRD Sumut Ramses Simbolon bahwa bangunan milik pengembang CV Dwi Jaya Manunggal Pratama diduga ilegal. Karena bangunan berdiri diatas lahan badan Jalan dan jalur hijau PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara lahan yang sebelumnya diatas badan jalan hingga saat ini belum ada perubahan peruntukan resmi sesuai Perda.

“Atas dasar apa badan jalan dialifungsikan sehingga berdiri bangunan.
Kita suratin saja KPK, karena dengam berdiri bangunan tanpa izin resmi. Ini pasti ada persekongkolan dan kospiraai jahat,” tuding Ramses Simbolon.

Dalam rapat juga terkuak, benar pihak PT KAI memberikan kontrak dan persetujuan kepada pihak ke tiga. Sementara lahan dimaksud sebahagian merulakan lahan jalur hijau.

Pernyataan Ramses Simbolon juga disambung anggota komisi lainnya seperti Nezar Djoeli, menyebut dalam pendirian bangunan diduga ada kejanggalan.

Untuk itu kata Nezar Djoeli, supaya pihak aparat hukum mengusut adanya dugaan pelanggaran hukum. “Atas dasar apa PT KAI menyewakan lahan jalur hijau. Ini diduga ada kejahatan sistematik, ” ujar Nezar.

Pada kesempatan itu sekretaris Komisi A DPRD Sumut H Hanafiah selaku pimpinan rapat menyimpulkan bangunan revitalisasi pasar timah supaya dibatalkan atau distanvaskan. “Besar kemungkinan untuk dibongkar,” sebut Hanafiah.

Turut hadir Dir Keuangan PD Pasar Medan Osman Manalu, Dishub Medan Suriono, Kabag Perekonomian Pemko Medan Nasib, Dinas Tata Ruang Pemko Medan dan PT KAI Simangunsong. Sedangkan mewakili pedagang selaku tim advokasi pedagang pasar Timah M Asril Siregar. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hasyim SE: Pemko Didesak Terapkan Perda Kemiskinan Agar Warga Lebih Sejahterah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diharapkan dapat menyahuti permintaan bedah rumah bagi warga yang berdomisili di Jl Tuba Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai. Pemko Medan kiranya melakukan bedah rumah warga dengan skala prioritas dan bukan karena senang atau tidak.

Permintaan dan harapan itu disampaikan anggota DPRD Medan Hasyim SE (PDI P) saat menggelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Jermal VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Minggu (3/2/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tiga ratusan warga konstituen.

Disampaikan Hasyim, Pemko harus cermat melihat kebutuhan masyarakat secara skala prioritas. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat.
Begitu juga tentang permintaan masyarakat saat menghadiri sosialisasi diharapkan menjadi pertimbangan skala prioritas.

“DPRD bersama Pemko sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya bedah rumah untuk 1000 unit di Tahun 2019. Pemko harus cermat dan mengakomodir menilai warga yang paling butuh. Tujuan nya kan untuk mensejahterahkan masyarakat,” tegas Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.

Apalagi, saat ini Pemko Medan sudah memiliki Perda Penanggulangan Kemiskinan, tentu Perda dimaksut harus diterapkan dengan benar. Sehingga, masyarakat terbantu dalam segala hal. Membantu warga miskin dengan harapan dapat lebih sejahterah.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)

Continue Reading

Politik

Dugaan Kesewenangan Mutasi Kepsek, DPRD Akan Panggil Marasutan Siregar

Published

on

Medan, Geosiar.com – Dugaan kesewenangan mutasi Kepala Sekolah (Kepsek), Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan. Marasutan Siregar dipanggil terkait laporan dugaan kesewenangan mutasi mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 060955 di Kecamatan Medan Marelan, Tiurmaida Situmeang.

Diketahui, Tiurmaida keberatan dengan keputusan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang memutasinya ke SD Negeri 060901 yang berlokasi Kecamatan Medan Polonia. Sebelumnya, Tiurmaida Situmeang (foto) sudah mengadu ke DPRD Medan dan Rabu pagi kembali mendatangi kantor dewan dan singgah di ruang wartawan.

“Ya, pekan depan kita akan panggil dia (Kadisdik Medan), ” kata Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada wartawan via telephon Rabu (13/13/2019). Bahrumsyah mengaku sudah menyusun pihak-pihak yang bakal dipanggil untuk klarifikasi terkait mutasi Kepsek tersebut.

Selain persoalan mutasi tersebut, sambungnya, pihaknya juga akan mempertanyakan komitmen Kadisdik yang baru Marasutan Siregar dalam upaya meningkatkan pendidikan di Medan.

“Diketahui Marasutan Siregar itu pernah jadi Kadisdik Medan. Dan kala itu berbagai pihak termasuk DPRD Medan minta Walikota mengevaluasinya karena dinilai gagal meningkatkan kualitas pendidikan di Medan, ” keluhnya.

Setelah dievaluasi, lanjutnya, kini Walikota Medan kembali mengangkat Marasutan Siregar pimpin Disdik Medan.

Menjadi pertanyaannya,apakah Walikota Medan tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penentuan jabatan di Medan.

Diketahui Tiurmaida Situmeang, kepala SD Negeri 060955 di Kecamatan Medan Marelan mengadu ke Komisi B DPRD Medan, Jumat (8/2/2019). Tiurmaida keberatan memutasinya Ianya ke SD Negeri 060901 yang berlokasi Kecamatan Medan Polonia. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com