Connect with us

Politik

Parlaungan Simangunsong: Tidak Tepat Sasaran, Data Ulang Penerima Bantuan Miskin

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST mengusulkan kepada Pemko Medan agar melakukan pendataan ulang terhadap kepesertaan warga miskin selaku penerima bantuan apa saja dari pemerintah. Sehingga, bantuan dimaksud tepat sasaran bagi warga yang patut membutuhkan.

“Sudah cukup banyak alokasi dana bantuan pemerintah peruntukan bagi warga miskin. Tetapi, masih saja banyak masyarakat miskin di Medan yang belum tersentuh bantuan itu. Berarti ada yang menyalah dalam penyalurannya,” ujar Parlaungan Simangunsong.

Hal itu ditegaskan Parlaungan Simangunsong saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan di lapangan komplek KPUM Deli Sejahterah II Blok 27 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Minggu (10/2/2019). Hadir saat sosialisasi Lurah Terjun Hj Erlina, Kepling 13 S Harahap dan Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede. Juga hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Kata Parlaungan, adapun alasan pengusulan untuk data ulang penerima bantuan karena banyaknya pengaduan warga miskin tidak pernah terjamah bantuan seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan non iuran dan bantuan lainnya.

Disebutkan, banyak warga yang ekonomi mapan tetap saja mendapat bantuan miskin. “Kita harapkan, warga yang paling miskin lah menjadi prioritas, maka itu kita sarankan data penerima bantuan miskin supaya dikaji ulang,” tambah Parlaungan Simangunsong.

Sebenarnya kata Parlaungan, sistem pelaksanaan dan ketentuan menangani warga miskin sudah diperkuat dengan adanya payung hukum yakni Perda Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut dilahirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan.

Seperti yang disampaikan Dinas Sosial/Kordinator Kota PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede mengaku jika pendataan terakhir warga penerima bantuan PKH di kota Medan yakni Tahun 2015.

Dedy tidak menampik jika kondisi ekonomi peserta penerima PKH saat ini (Tahun 2019) pasti berubah. Artinya, yang sebelumnya prasejahterah sekarang sudah kaya. Maka, pendataan ulang bagi warga Medan selaku penerima bantuan miskin memang sudah patut dilakukan lagi.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)

Advertisement

Politik

Ihwan Ritonga Tanamkan Semangat Kemerdekaan RI di Sekolah Amir Hamzah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa pelajar Amir Hamzah Medan untuk memaknai HUT Kemerdekaan RI. Kepada seluruh para siswa ditanamkan semangat belajar mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menuntut ilmu dan akhlak untuk membangun bangsa dan mempertahankan Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan itu, Ihwan Ritonga SE bertindak selaku pembina upacara pengibaran bendera merah putih peringatan HUT RI ke 74 di Yayasan Pendidikan Islam Amir Hamzah Medan yang diikuti ratusan siswa dan para Guru, Sabtu pagi (17/8/2019). Upacara itu dihadiri Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amir Hamzah Medan, Prof DR H Usman Pelly MA. Pada saat itu, Ihwan Ritonga membacakan pidato Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Setelah membacakan pidato Gubsu, Ihwan Ritonga selanjutnya memberikan arahannya, kepada para guru agar tetap semangat. “Selaku guru dan pahlawan tanpa jasa kiranya tetap memiliki dedikasi yang kuat. Jangan sampai bosan memberikan ilmu sebagai bekal bagi anak bangsa”, harapnya.

Sementara itu, kepada siswa Ihwan berpesan agar tetap belajar dengan tekun dan semangat. Sebagai pelajar dituntut mampu penerus cita cita kemerdekaan. “Jadilah siswa berprestasi, gapailah cita cita setinggi tingginya tanpa batas,” ujar Ihwan.

Ihwan juga memberikan motivasi kepada siswa agar jangan pernah patah semangat karena kondisi ekonomi yang lemah. “Jangan ada yang patah semangat karena kesulitan ekonomi. Tetapi harus memiliki kemauan. Kalau anak anak kami ada kemauan pasti ada jalan menuju sukses dan mampu berjuang menggapai cita cita,” sebut Ihwan Ritonga asal partai Gerindra itu.

Usai upacara, Ihwan Ritonga memberikan bantuan dan sejumlah hadiah bagi guru dan murid berprestasi. Selanjutnya Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amir Hamzah memberikan cenderamata buah yang berjudul ‘Tak Hilang Melayu di bumi’ ciptaan Usman Pelly kepada Ihwan Ritonga. (lamru)

Continue Reading

Politik

Surya Paloh Akui Jokowi Enggan Bahas Menteri dengan NasDem

Published

on

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, saat menghadiri Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019). (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Singapura pada Jumat, 9 Agustus lalu. Saat itu, Jokowi diundangan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk menghadiri perayaan hari nasional Singapura.

Kendati demikian, Paloh menolak membeberkan isi ataupun topik pembicaraan dalam pertemuan jelang pengumuman kabinet Jokowi periode kedua tersebut.

“Ada [pertemuan di Singapura],” imbuh Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Ia mengaku, hanya makan dan minum bersama Jokowi. Dia berdalih tidak ada pembicaraan serius dalam jamuan tersebut.

“Pertemuan biasa aja di mana saja. Saya bertemu dengan Pak Jokowi di mana saja. Tidak ada hal yang serius,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai kabinet, Paloh mengaku tidak membahas hai itu bersama Jokowi. Bahkan, ia mengklaim kalau sampai saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum pernah membahas jatah menteri untuk Nasdem.

“Nggak ada. Presiden belum berkenan membahas menteri dengan saya,” lanjut Paloh.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan sudah merampungkan komposisi dan susunan kabinet. Ia pun menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengumumkannya kepada publik.

Kendati belum diberitahu, Surya memastikan bahwa pihaknya percaya dan mendukung sepenuhnya keputusan Jokowi dalam memilih menteri.

“Kita memberikan dukungan sepenuhnya, kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif,” tandas dia.

Pertemuan antara Paloh dan Jokowi ini sebelumnya diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem, Johnny G Plate. Johnny mengatakan bahwa ia dan Surya Paloh sempat pergi ke Singapura untuk bertemu untuk membahas agenda internal partai.

Continue Reading

Politik

Eva Optimis PDIP Dapat Jatah Kursi Menteri Terbanyak

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari mengatakan komposisi kabinet dengan kuota 55% untuk kalangan profesional dan 45% dari partai politik (parpol), merupakan hak dan wewenang Jokowi sebagai presiden terpilih.

Menurutnya sebagai presiden terpilih, Jokowi berhak menentukan komposisi yang tepat dalam menyusun menteri kabinet yang akan membantunya selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak mendukung keputusan itu.

“Kita tentu merespons dengan mendukungnya,” tutur Eva melalui sambungan telepon, Jumat (16/8/2019).

Kemudian, Eva mencoba untuk memperhitungkan jumlah kursi yang akan diperoleh berdasarkan acuan komposisi 55% kalangan profesional dan 45% dari parpol.

“Jika dijumlahkan menjadi 18 kursi menteri profesional dan 16 kursi menteri dari parpol,” lanjutnya.

Dari 16 kursi dari parpol itu, Eva mengklaim bahwa partainya pasti akan mendapat kursi terbanyak, mengingat partai berlambang banteng ini menguasai kursi DPR RI.

“16 (kursi) tadi akan dibagi di kalangan parpol-parpol pendukung tentu dengan asas proporsional yang artinya PDI Perjuangan paling banyak karena punya kursi paling banyak di DPR,” tandasnya.

Sebelumnya. Presiden Jokowi menyebut sudah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan membantunya dalam masa kepemimpinan periode 2019-2024. Ia mengatakan, tinggal menunggu waktu saja untuk mengumumkan siapa nama calon menteri yang dipilihnya itu kepada publik.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com