Connect with us

Politik

Abd Rani: Pemko Medan dan Masyarakat Harus Bersama Menjaga Kebersihan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus samasama menjaga kebersihan di kota Medan. Seiring dengan itu, Pemko Medan diminta supaya berperan memfasilitasi sarana dan prasarana keperluan kebersihan.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat menggelar acara sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Karya Gg Subur, lingkungan 7 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Minggu, (10/2/2019). Hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen. Juga hadir Kepling 7 M Saleh Dalimunthe.

Dikatakan Abd Rani, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan supaya terus meningkatkan pembenahan kebersihan apalagi pengelolaan sampah di kota Medan. Pemko Medan diharapkan lebih konsentrasi mengatasi sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan kota Medan ke depan.

Sebagai pembenahan sarana, Pemko Medan saatnya mempersiapkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap Kecamatan atau Kelurahan secara permanen. Sehingga sampah tidak lagi berserak dan selalu mengganggu lingkungan warga.

Selain itu, menurut Abd Rani SH, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin harus memberikan tanggungjawab masalah kebersihan kota kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemko Medan. “Sehingga menangani masalah kebersihan dan sampah, bukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan melainkan seluruh ASN,” tegas Abd Rani.

Ditambahkan Abd Rani, kebersihan dan penanganan masalah sampah itu harus diterapkan mulai dari rumah, lingkungan dan kantor oknum ASN itu berada. Seluruh. ASN diharapkan dapat berbuat dan memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menangani sampah dan menjaga kebersihan. “Artinya, seluruh ASN harus mampu menjadi panutan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat soal kebersihan,” ujarnya.

Bukan hanya ASN tambah Abd Rani, Walikota Medan juga harus memberikan tugas dan tanggungjawab penuh kepada seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) di kota Medan menciptakan kebersihan kota. Kepling diharapkan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat menjaga kebersihan. Selanjutnya tetap berkordinasi dengan petugas DKP.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tompi dan Rocky Gerung Bersaksi di Sidang Ratna Sarumpaet

Published

on

Persidangan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi dan Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Keduanya terlihat akrab dengan duduk berdampingan dan sempat berswafoto dalam ruang sidang sebelum memberi kesaksian.

Dalam sidang Ratna kali ini, JPU memanggil Tompi dan Rocky sebagai saksi fakta. Sementara, untuk saksi ahli akan dipanggil setelahnya.

“Untuk ahli akan diperiksa setelah saksi fakta selesai,” terang Koordinator Jaksa Penuntut Umum, Daroe Tri Sadono, Selasa (23/4/2019).

Hadirnya Tompi dan Rocky sebagai saksi, dinilai Ratna, tidak ada hubungannya dengan dakwaan.

“Mereka hanya terlibat di awal perkara. Sedangkan dakwaan terkait keonaran.” ujar Ratna Sarumpaet kepada awak media.

Sebelumnya, Tompi dan Rocky sudah dua kali dipanggil oleh kejaksaan untuk bersaksi, namun keduanya tak kunjung memenuhi panggilan kejaksaan. Ini merupakan panggilan ketiga mereka dan terpenuhi.

Continue Reading

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com