Connect with us

Politik

Sosialisasi Perda 7/2016, Iswanda Ramli: Warga Medan Gratis Berobat ke Puskesmas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Bagi seluruh warga kota Medan kendati tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa berbat garatis ke Puskesmas. Perda Kota Medan menjamin pembebasan ritribusi biaya berobat bagi warga Medan.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Ramli SE (Nanda) saat menggelar sosialisasi II Tahun 2019 Perda Kota Medan No 7/2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Jl Bunga Asoka, Gang Subur, Kelurahan Asam Kumbang Kec Medan Selayang, Minggu pagi (10/2/2019). Hadir dalam kegiatan reses, Sekretaris Camat Medan Selayang, Lurah Asam Kumbang Endang, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Dikatakan Nanda, selain KTP juga bagi keluarga miskin, anak jalanan dan korban kekerasan juga dibebaskan dari retribusi layanan kesehatan Pusat Kesehatan Maayarakat (Puskesmas). Hal itu diatur bab VI Pasal 11 yang menyebutkan bahwa bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi.

Sama halnya dengan Bab IX Pasal 16 menyebutkan bahwa pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui, tersebut terdiri XX BAB dan 30 Pasal, kata Iswanda, Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan itu perlu disempurnakan. Karena, belum jelas definisi wajib retribusi kesehatan di dalam Perda tersebut.

Seperti disebutkan di Bab II Pasal 5 Perda tersebut bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

“Perda ini perlu penyempurnaan. Karena belum jelas, retribusi yang dimaksud mencakup retribusi apa. Soalnya, yang kita tahu berobat ke Puskesmas gratis,” ungkapnya.

Diakhir sosialisasi, Iswanda Ramli mengaku senang bertemu dengan warga Medan Selayang. Pada kesempatan itu Nanda menyampaikan bersedia membantu masyarakat. “Keluhan apa saja khususnya infrastruktur dan pelayanan lain. Sampaikan melalui Lurah dan akan saya tindaklanjuti,” sebut Iswanda Ramli. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tompi dan Rocky Gerung Bersaksi di Sidang Ratna Sarumpaet

Published

on

Persidangan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi dan Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Keduanya terlihat akrab dengan duduk berdampingan dan sempat berswafoto dalam ruang sidang sebelum memberi kesaksian.

Dalam sidang Ratna kali ini, JPU memanggil Tompi dan Rocky sebagai saksi fakta. Sementara, untuk saksi ahli akan dipanggil setelahnya.

“Untuk ahli akan diperiksa setelah saksi fakta selesai,” terang Koordinator Jaksa Penuntut Umum, Daroe Tri Sadono, Selasa (23/4/2019).

Hadirnya Tompi dan Rocky sebagai saksi, dinilai Ratna, tidak ada hubungannya dengan dakwaan.

“Mereka hanya terlibat di awal perkara. Sedangkan dakwaan terkait keonaran.” ujar Ratna Sarumpaet kepada awak media.

Sebelumnya, Tompi dan Rocky sudah dua kali dipanggil oleh kejaksaan untuk bersaksi, namun keduanya tak kunjung memenuhi panggilan kejaksaan. Ini merupakan panggilan ketiga mereka dan terpenuhi.

Continue Reading

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com