Connect with us

Korupsi

KPK Panggil Ketua Umum KONI Soal Kasus Suap Kemenpora

Published

on

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil terkait penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah lewat Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Tono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Pada penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal prosedur dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). Sementara diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Mulyana diketahui telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah yang berasal dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sebesar Rp3,4 miliar.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Pasca Diberitakan, BBPJN Wilayah Sumut Lakukan Perawatan Jalan Nasional Di Kabupaten Karo

Published

on

Lokasi perawatan jalan nasional jamin ginting kabupaten karo

Geosiar – Tanahkaro – Pasca pemberitaan terkait Banyaknya titik titik permukaan jalan yang sangat memprihatinkan dan dalam kondisi kerusakan parah hampir di sepanjang permukaan Jalan Nasional jamin ginting di kabupaten Karo – batas Kabupaten Deliserdang hingga Ruas Simpang Ujung aji batas kota kabanjahe, serta ditemukan banyak titik lubang menganga dan retak retak, serta asphalt yang terkelupas.

Hari ini, selasa (23/4) pihak Balai Besar Pelaksaanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah sumut terlihat memulai pekerjaan perawatan jalan nasional jamin ginting kabupaten karo, dan dimulai dari seputaran taman hutan raya (Tahura).

Pihak BBPJN Wilayah Sumut, simanjuntak saat dikonfirmasi dilokasi pekerjaan menjelaskan “benar kita dari BBPJN, ini sudah dimulai dan rencananya hingga kecamatan merek nantinya, pembersihan dengan grader ini dilakukan agar jalan menjadi lebar serta pada saat hujan nantinya tidak terjadi genangan air pada permukaan jalan, dan untuk informasi lebih jelasnya silahkan hubungi pihak kantor aja bang, ujarnya kepada awak media geosiar.com.

Sebelumnya, senin (15/4) Geosiar telah menulis informasi didalam pemberitaan jalan nasional jamin ginting kabupaten karo, baca www.Geosiar.com : Penyelenggara jalan nasional Jamin Ginting Tunggu Jatuh Korban Jiwa.

Seperti diketahui, ada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur secara rinci mengenai jalan, termasuk resiko dan sanksi pidana serta denda bagi penyelenggara jalan yang lalai serta abikatkan celaka bahkan akibatkan meninggal dunia, dapat diancam dengan hukum pidana./edy surbakti

Continue Reading

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com