Connect with us

Korupsi

KPK Panggil Ketua Umum KONI Soal Kasus Suap Kemenpora

Published

on

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil terkait penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah lewat Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Tono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Pada penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal prosedur dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). Sementara diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Mulyana diketahui telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah yang berasal dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sebesar Rp3,4 miliar.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Bupati Karo Diminta Klarifikasi Berita Hoax Yang Ditulis Ajudanya, Serta Kembalikan Fungsi Humas Dan Kominfo

Published

on

Kantor Bupati Karo dijalan jamin ginting kabanjahe (Sumatra Utara)

Geosiar – Tanahkaro – Bermula dari sebuah pernyataan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH tentang “Kita sudah Babak belur dan digoreng ” yang menuai Kritik dan pandangan miring dari belbagai element dimasyarakat, tokoh Pemuda dan Aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas).

Dengan adanya pemberitaan terkait pernyataan Bupati Karo tersebut membuat sang Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring) yang juga berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional indonesia (TNI) langsung merasa gerah serta merasa keberatan hingga mengeluarkan statement bernada ancaman kepada awak media Online yang memberitakan.

Pernyataan Mansur Sembiring saat dikonfirmasi awak media (31/1) saat turut mengawal Bupati Karo menghadiri Kegiatan Musrenbang di Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, sekira pukul 13.56 Wib, menyatakan ” Seharusnya kalian Pertanyakan dulu baru buat berita tentang Rapat Evaluasi Anggaran 2018, kok kalian buat Menggoreng gitu, ucapnya ketus.

Lanjut Mansur Sembiring ” Seharusnya kalian (Media Geosiar.com) perlu kamu ketahui, Karna itu rapat Evaluasi dan tidak seharusnya diliput, Karna itu Rapat tertutup, kalian sudah melanggar etika jurnalis, kalian bisa saya bawa keranah Hukum, saya juga seorang jurnalis dan saya tau aturan dan Undang undang etika jurnalis, ujarnya.

Selanjutnya awak media mempertanyakan Tugas dan Fungsinya sebagai Ajudan, Mansur berkilah dengan menjawab “saya ada kesatuan jadi saya tidak bisa menjawab katanya sambil berlalu” ucap Ajudan Bupati Karo, (baca : WWW.Geosiar.com Ajudan Bupati Karo Berpotensi Dilapor Kepada Penegak Hukum, Diduga Sebagai Sumber Pembritaan Hoax)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia kabupaten Karo, Bang Zabrixx (5/2) menjelaskan “Saat ini sudah banyak beredar dan kita temukan penyebaran informasi terkait kegiatan Bupati karo, Terkelin Brahmana SH yang tersebar melalui pemberitaan yang diduga kuat berisi konten “Hoax” (tidak benar adanya ).

Serta informasi yang kita dapatkan dilapangan terkait pemberitaan Hoax tersebut bersumber dari sang Ajudan Bupati Karo, dan terkait release berita tersebut tanpa diketahui oleh Bagian Humas Pemda Karo, seperti pernyataan dari Humas Pemda Karo yang ditulis oleh media geosiar ini beberapa waktu lalu, (tidak mengetahui, dan mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Ajudan Bupati Karo, sembari memberikan nomor seluler kedua Oknum Ajudan Bupati Karo untuk dikonfirmasi)

Lanjut Zabrixx, Semestinya Saudara Mansur Sembiring Selaku Ajudan Tidak perlu terlalu berlebihan didalam melaksanakan tugasnya sebagai Ajudan, terlebih didalam menanggapi Hal pemberitaan, toh Pemerintahan Daerah (Pemda Karo) Kabupaten Karo telah memiliki Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), maupun Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Protokoler.

Dinas dan bagian tersebutlah yang lebih berkompeten untuk Memberikan informasi serta Penjelasan kepada publik, ataupun kepada Rekan rekan dari Media terkait informasi terlaksananya seluruh kegiatan Bupati ataupun Kegiatan dari Pemda Karo, dan sudah sepatutnya pula seorang Ajudan mengerti akan posisinya sebagai Ajudan.

Selama ini, dan menurut amatan kami terhadap Ajudan Bupati Karo, terlihat lebih cenderung Memposisikan diri menjadi seorang penulis, serta merangkap menjadi sumber penyebaran informasi (pemberitaan) terkait kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Karo yang mengatasnamakan kegiatan dari Pemda Karo, dan berbekal informasi dari para penulis yang mengaku lebih sering mendapatkan bentuk Realease pemberitaan melalui sang Ajudan.

Akhirnya nanti Publik menjadi salah tafsir terhadap Kerja dan Kinerja Bupati Karo dan Pemda Karo, serta hal tersebut juga sangatlah berpotensi mengurangi Kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Karo, terlebih lebih lagi dengan apa yang dilakukan Ajudan Bupati Karo tersebut sangatlah terkesan seperti hanya untuk menutupi kepentingan kepentingan tertentu semata.

Saya sangat berharap kepada Saudara Bupati Karo, Bapak Terkelin Brahmana SH, agar dapat Segera membuat Konferensi Pers untuk meluruskan dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut kepada Publik dan para jurnalis yang ada dikabupaten karo terkait berita yang diduga Hoax “Bupati Karo Tinjau Drinase di Gang 45 Kecamatan Kabanjahe” ujar Zabrixx mengakhiri.

Hal senada juga dikatakan Soni Ginting, Dalam hal pemberitaan “Bupati Karo Tinjau Kegiatan Rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kelurahan Gung Leto yang sudah diberitakan oleh Harian Sib dan sekitar 10 Media berbasis online, saya minta agar Bupati Karo dapat bersikap tegas dan profesional mensikapi permasalahan ini, serta segera meralat Pemberitaan tersebut, agar untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.

Lanjut Soni, Jangan sampai banyak pihak pihak menjadi korban Pembohongan Publik dan turut Mempublikasikan berita berita yang ternyata Hoax dan tidak benar adanya, saya juga sangatlah berharap agar Bupati Karo dapat juga segera memfungsikan kembali tugas dan fungsi Humas Protokoler dan Infokom sebagai mana mestinya dan sesuai dengan Protokoler yang ada, serta didasari oleh perundang – undangan yang berlaku.

Soni kembali menegaskan (5/2) dikota Kabanjahe, bahwa “Bupati Karo tidak pernah berada ataupun meninjau kegiatan dilokasi gang 45 kabanjahe ” dan berita itu dapat dikategorikan Hoax (tidaklah benar), dan itu telah diberitakan Harian Sib dan sekitar 10 link Media Berbasis Online lainya.

Saya konfirmasi ke pihak Humas Protokoler Pemda Karo (joko) via handphone (Seluler) terkait pemberitaan “Bupati Karo Meninjau Kegiatan di Gang 45 Kabanjahe tersebut, dan Humas protokoler mengaku tidak mengerti, dan mungkin Release pemberitaan tersebut dari Ajudan Bupati Karo, serta hingga saat ini berita terkait Bupati Karo tinjau kegiatan di gang 45 tersebut belumlah juga di ralat oleh Pemda Karao ataupun dari Sumber penulisan Berita, jelas Soni.

Sebagai perimbangan berita, awak media geosiar.com kembali melakukan konfirmasi melalui nomor seluler milik Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring), sekira pukul 17.15 Wib terkait benar atau tidaknya sumber pemberitaan dengan judul “Bupati Karo Meninjau Kegiatan rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kabanjahe ” berasal darinya, namun hingga berita ini dinaikan oleh redaksi, awak Media belum mendapatkan hasil jawaban Konfirmasi dari Ajudan Bupati Karo tersebut./Tim-Mawar.

Continue Reading

Korupsi

LSM, Ormas, Dan GM FKPPI Karo Minta Bupati Karo Jelaskan Pernyataan “Kita Sudah Babak Belur Dan Digoreng”

Published

on

LSM, Ormas, Dan GM FKPPI Karo saat berada digedung DPRD Karo untuk meminta tanggapan terkait pernyataan Bupati Karo "Kita Sudah Babak Belur Dan Digoreng"

Geosiar – Tanahkaro – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait adanya pernyataan dari Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat menghadiri Rapat Evaluasi anggaran 2018 dan Strategi Tahun Anggaran (TA) 2019 di Aula kantor Bupati Karo (29/1), selanjutnya pernyataan tersebut menuai Kritik dan pandangan dari Masyarakat Kabupaten Karo, yang juga Aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih beserta Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia (FKPPI) Kabupaten Karo dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penjara Indonesia.

Seperti Penuturan dari Soni Husni Ginting dan Kawan Kawan (Dkk) saat berada di Gedung DPRD Karo yang seyogianya mencoba menemui dan meminta tanggapan Ketua DPRD Karo, Nora Else Surbakti terkait pernyataan Bupati Karo tersebut, namun sayang Ketua DPRD sedang tidak berada digedung DPRD Karo, (30/1).

Sebaiknya dan secepatnya agar Bupati Karo dapat menjelaskan ataupun mengklarifikasi pernyataanya tentang Kita sudah babak belur dan digoreng, pernyataan bupati karo ini berpotensi mendapat preseden buruk dan salah tafsir dari masyarakat luas dengan kondisi yang terjadi dipemerintahan kabupaten (Pemkab) karo.

Lanjut Soni, yang juga mendengar secara langsung pernyataan Bupati Karo saat pelaksaanaan Rapat tersebut diaula Kantor Bupati Karo, Pernyataan kita sudah Babak Belur dan ada Warga kita hingga masuk Penjara di karenakan adanya Persoalan yang timbul didinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Karo, pernyataan seorang Bupati itu sangatlah disayangkan, Babak belur “dalam hal apa, dan apakah yang dimaksud Bupati tersebut terkait Proses Hukumnya, ataukah didalam pengembalian kerugian Daerah, dan atau mungkin adanya tekanan dari pihak pihak tertentu, atau juga mungkin dari penegakan hukum itu sendiri.

Atau jangan jangan ada pihak pihak yang terkena imbas atas adanya persoalan didinas Perkim tersebut, serta untuk soal kalimat di “Goreng” seperti saat ini, Pernyataan Bupati tersebut tanpa merinci apa arti sesungguhnya dan siapa yang Menggoreng, pernyataan seperti inilah yang dapat menggiring menjadi Opini dimasyarakat, serta dapat juga diasumsikan dan diduga terkait hal persoalan korupsi tugu mejuah juah Pemkab Karo telah digoreng oleh Penegak Hukum yang Berkompeten, ujar Soni yang juga diamini Ketua GM FKPPI 0205/Tanah Karo, Teger Bangun.

Tambah Teger Bangun lagi, itu pernyataan Bupati Karo sangat menimbulkan kesan yang sangatlah beraura Negatif di tengah tengah masyarakat, ditambah lagi banyaknya jumlah Anggaran yang sudah dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan disetiap tahunya dengan jumlah yang diduga hingga ratusan Milyar rupiah, dan Masyarakat Kabubupaten Karo ini tidak pernah mengetahui alasan sesungguhnya dari Pemkab Karo hingga terjadi yang katanya SiLPA ataupun SILPA.

Untuk mengenai SKPD yang mampu akan di beri Reward, serta yang tidak mampu dibuat laporanya, disini juga bupati karo mengapa tidak menjelaskan lebih rinci kriteria yang mampu dan yang tidak mampu itu seperti apa, serta ada atau tidak Sanksi yang diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kabupaten Karo tersebut, ujar Ketua GM FKPPI Kabupaten Karo.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Kabupaten Karo, Budianta Bremana Sembiring (Zabrixx) juga terdetak hatinya mendengar pernyataan Seorang Bupati dengan menyatakan “Pernyataan ini sangatah berpotensi dan berakibat turunnya Pamor dan Elektabilitas seorang Pemimpin, kita harus tau apa alasan Bupati Karo menyatakan ” Kita sudah Babak Belur dan digoreng ” , dan mudah mudahan Bupati Karo mau menjelaskanya kepada publik.

Selain itu, kita juga sangat berharap kepada Bupati Karo, ataupun Pemerintahan Daerah (Pemda Karo) juga dapat menjelaskan Seperti apa Proses pengelolaan Anggaran Non Tunai yang di terima PDAM Tirta Malem TA 2016, serta menjelaskan item item dari Perealisasianya ataupun penggunaan Anggaranya, ujar Zabrixx./Eps/Mawar

Continue Reading

Daerah

Gubsu Minta Bupati Karo Pertanggung Jawabkan Kemana Semua Kayu Relokasi Siosar

Published

on

saat Gubsu mengunjungi relokasi siosar

Geosiar – Tanahkaro – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) kedaerah Kabupaten Karo, sumatra utara (Sumut), Kamis (24/01/2019).

Kedatangan Gubsu dimulai dari meninjau kantor Parawarsa dan Panti Tunalaras Pejoreken Berastagi, selanjutnya menuju ke lokasi pembangunan rumah dan infrastruktur relokasi pengungsi korban erupsi gunung Api Sinabung yang kini bernama Siosar, Kecamatan Merek.

Dalam kunjunganya tersebut, usai Gubsu melihat lihat bangunan rumah type 36 yang diperuntukan bagi masyarakat pengungsi tersebut, tiba tiba saja Gubsu Edy Rahmayadi mempertanyakan kepada Bupati karo Terkelin Brahmana SH terkait pohon pohon pinus yang telah ditebang.

“Kemana pohonnya, mana kayunya, setelah dibangun rumah 380 unit ini. Saya tak tahu kemana semua kayu nya ini, pak bupati saya ingin pertanggungjawabkan kayu nya itu. Karena hari itu saya tidak pikir, dan yang terpenting jalan itu 9 kilo meter (KM) cepat dibangun, saya ingat karena saya Panglima Daerah Militer (Pangdam) disini, saya yang kerjakan itu, Naik dari sini dan putar dari sana, tegas Gubsu.

Lanjutnya lagi, karena saya yang telah mengerjakan dan ada yang bilang sewaktu masih menjabat sebagai Pangdam I/BB sudah menerima uang. “Cuma 5 atau 6 bulan menjabat (Pangdam I/1 BB) saya langsung pindah, bahasa ini yang gak sedap didengar ya Pak Bupati tolong dipertanggungjawabkan nanti, pinta Gubsu kepada Bupati, Kadis Kehutanan Pemprovsu dan Kepala BPBD Karo Ir Martin Sitepu yang nota bene mantan kepala dinas kehutanan kabupaten karo.

Gubsu juga mempertanyakan persoalan air bersih yang diperuntukan bagi warga di 3 desa, berjumlah jiwa sekisar 12 ribu orang, yang terlihat dari laporan yang ada, air bersih masih tersebut belum mencukupi.

Menanggapi pertanyaan Gubsu itu, tiga Kepala Desa yang ada mengatakan jika musim kemarau tiba, mata air kering dan rencananya akan dibuka mata air baru yang berjarak sekitar 3 kilometer dari desa, selain itu, kami sangat berharap agar Gubsu dapat merealisasikan pembangunan lapangan sepak bola sekaligus tempat pendaratan helipad, kami warga tiga desa telah sepakat akan membuat desa ini menjadi desa sadar wisata,” ujar tiga Kepdes dan salah seorang Pendeta yang juga Ketua pembangunan Desa Sadar Wisata.

Gubsu menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan “Apapun itu pasti saya dukung asalkan demi pembangunan, meskipun di Karo ini yang memilih saya hanya minim, tapi itu gak masalah, karena bukan dilihat dari minimnya pemilih, saya akan tetap membangun Sumut. Jadi kalau pendeta yang ketua pembentukan desa sadar wisata, saya percaya gak bakalan korupsi,” ujar Gubsu sembari berkelakar dan tersenyum.

Amatan Awakmedia terkait Pertanyaan Gubsu dimana keberadaan semua kayu dan meminta agar dipertanggungjawabkan, Bupati Karo mengatakan ke perusahaan dan Ir Martin Sitepu sebagai kepala pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupatenkaro hanya menjawab dilelang tanpa ada upaya untuk dapat menjelaskan lebih lanjut./Eps/Mawar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com