Connect with us

Korupsi

KPK Panggil Ketua Umum KONI Soal Kasus Suap Kemenpora

Published

on

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman.

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil terkait penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah lewat Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Tono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Pada penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal prosedur dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). Sementara diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Mulyana diketahui telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah yang berasal dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sebesar Rp3,4 miliar.

Advertisement

Korupsi

Setnov Jadi Saksi di Sidang Kasus Sofyan Basir

Published

on

Narapidana kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)

Geosiar.com, Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan mengatakan pihaknya akan menghadirkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi di persidangan kasus dugaan suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Setnov -sapaan Setya Novanto- akan bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Lie menyebut jika Setnov merupakan saksi tunggal yang didatangkan hari ini.

“Sepertinya saksi hanya Pak SN (Setya Novanto),” kata Lie Putra Setiawan kepada wartawan, Senin (12/8/2019) .

Dalam kasus ini, Setnov diduga ikut berperan dalam pertemuan antara Sofyan dengan pihak-pihak yang tersangkut di perkara ini seperti mantan Wakil Ketua Komisi VII eni Maulani Saragih dan pengusaha Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo.

Jaksa mengatakan Setnov pernah bertemu dengan Kotjo di ruang kerja Fraksi Golkar pada 2016 silam. Kotjo diduga meminta bantuan kepada Setnov agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-I.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Lie, Setnov dijanjikan komitmen fee sebesar 24 persen dari 2,5 persen nilai proyek PLTU Riau-1 atau sebesar US$6 juta.

Continue Reading

Korupsi

Jadi Tersangka Suap, Nyoman Dhamantra Dipecat PDIP

Published

on

Anggota DPR F-PDIP, I Nyoman Dhamantra usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2019). (Foto: merdeka.com/Dwi Narwoko)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kasus ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan surat pemecatan I Nyoman Dhamantra yang dipastikan terbit hari ini, Jumat (9/8/2019). Surat pemecatan itu telah diteken oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati sudah menandatangani surat pemecatan. Tinggal dikasih nama. Siapapun yag terkena OTT atau tindak pidana korupsi, kami tinggal mengisi namanya, karena SK sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Ibu Megawati,” kata Hasto di lokasi Kongres V PDIP, Bali, Kamis (8/9/2019).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (8/8) malam, Nyoman sempat terlihat berada di lokasi Kongres. Namun, dia tidak terlihat ketika Megawati berpidato pada Kamis pagi.

Sebab, tim penyidik sudah menangkapnya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Kamis siang, sekitar pukul 13.30 WIB. Nyoman tiba di Gedung KPK sekitar pukul 14.00. Kurang dari 24 jam, KPK mengumumkan status tersangka Nyoman.

Continue Reading

Korupsi

Eks Pebulutangkis Taufik Hidayat Dipanggil KPK

Published

on

Mantan pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat

Geosiar.com, Jakarta – Mantan pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kabar tersebut tapi ia tidak menjelaskan terkait kasus hukum apa yang lagi diselidiki pihaknya sehingga harus memanggil Taufik Hidayat.

“Pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah diproses di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Febri Diansyah di gedung KPK, Kamis (1/8/2019).

Pemanggilan Taufik oleh KPK ini turut disoroti legenda bulutangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Saat ditemui, Icuk menyebut diperiksanya Taufik merupakan bagian dari risiko jabatan kala menjadi Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sebagai informasi, Taufik Hidayat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

“Ya biasa, itu karena risiko jabatan, tapi kan belum tentu Taufik salah,” tutur Icuk seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (1/8/2019).

Oleh karena itu, Icuk mengimbau kepada seluruh pihak supaya tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang negatif. Menurutnya, KPK membutuhkan keterangan Taufik atas kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora).

“Kan baru diperiksa sebagai saksi, dimintai keterangan saja. Terpenting jangan suuzan dulu. Hargai proses yang berlangsung dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Saya dukung Taufik, kalau dia tidak salah tidak akan ada apa-apa,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPK masih mendalami kasus suap di Kemenpora yang menyeret Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana; Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Adhi Purnomo; dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora, Eko Triyanta.

Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan dari Sesmenpora Gatot S Dewa Broto pada Jumat (26/7) lalu.

Sementara itu, KPK telah menyidang Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dengan vonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 2 bulan, dan Johny E Awuy dengan vonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 2 bulan.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com