Connect with us

Politik

Reses Jangga Siregar, Warga Tanjung Mulia Hilir Pertanyakan Kejelasan Status Tanah 150 Ha

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli pertanyakan kejelasan status tanah seluas 150 Ha yang mereka tempati persisnya Jl Kawat I s/d VI. Warga mengaku kendati sudah menempati lahan selama 90 tahun, namun hingga saat ini belum mendapat surat tanah berupa SK Camat apalagi sertifikat. Warga kuatir sewaktu waktu ada penggusuran yang akhirnya merugikan warga.

“Tolong Bapak anggota dewan Jangga Siregar dapat memfasilitasi keluhan kami Hingga saat ini warga belum memiliki kejelasan surat tanah,” ujar Syamsudin Purba saat mengikuti reses I Tahun 2019 gelombang I, anggota DPRD Medan Jangga Siregar SH (Partai Hanura) di Jl Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli, Senin (4/2/2019). Hadir saat reses, tokoh agama, pemuda, otokoh masyarakat dan ratusan konstituen. Juga hadir Camat Medan Deli Fery Suheri dan Lurah Tanjung Mulia Hilir Hendra Syaputra serta kepling.

Disampaikan Syamsudin, ribuan KK warga resah dan selalu cemas akibat surat tanah mereka belum memiliki surat sah. Untuk itu mereka berharap Jangga Siregar dapat membantu sertifikat surat tanah mereka.

Keluhan lain juga disampaikan Sumiati terkait sulitnya pengurusan kepesertaaan kartu BPJS, KTP dan KK serta urusan akte. Sumiati berharap pemerintah tidak mempersulit urusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya. Warga butuh adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan publik.

Sementara itu, Lurah Tanjung Mulia Hilir Hendra Syahputra disela sela reses kepada wartawan mengatakan, ada sekitar ribuan KK warga yang menempati tanah belum mendapat status tanah/surat tanah. Lahan dimaksud diperkirakan 150 Ha.

Memang, herannya kata Hendra, di lahan 150 Ha tersebut sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun ketika ditanya kenapa bisa terbit SHM sementara warga belum bisa memiliki. Hendra tidak bisa memberikan banyak keterangan dan mengaku baru 3 bulan menjabat Lurah. “Memang warga sudah ada yang menempati sejak Tahun 1920,” sebut Hendra.

Menyikapi keluhan warga, Jangga Siregar SH mengatakan, aspirasi warga dipastikan akan disampaikan dalam paripurna resmi DPRD Medan. Selanjutnya, keluhan warga nantinya akan ditindaklanjuti supaya segera terealisasi.

Pada kesempatan itu juga, Jangga Siregar SH yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 (Partai Hanura)No Urut 8 dapil II meliputi (Medan Deli, Medan Belawan, Medan Marelan dan Medan Labuhan), mendorong masyarakat supaya mengurus kartu peserta BPJS non iuran dengan meminta rekomendasi dari kelurahan sebagai warga miskin.

Jangga Siregar juga menawarkan Siap membantu masyarakat dalam pengurusan KTP, KK, akte kelahiran dan urusan bantuan kesehatan lainnya. “Siapa yang belum memiliki BPJS dan butuh bantuan usaha kecil koperasi, bantuan itu berupa barang seperti mesin jahit. Silahkan sampaikan sama kami akan kita bantu,” ujar Jangga Siregar SH selaku anggota Komisi.C DPRD Medan.

Terkait aspirasi masalah status tanah, Jangga Siregar mengaku siap mendampingi warga memperjuangkan kejelasan tanah di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. “Ayo, buat surat usulan permohonan ke DPRD Medan. Kami siap memediasi dengan seluruh instansi terkait. Memang itu tugas kami selaku wakil rakyat,” tegas politisi Hanura itu. (lamru)