Connect with us

Ekonomi

Bupati Karo Diminta Klarifikasi Berita Hoax Yang Ditulis Ajudanya, Serta Kembalikan Fungsi Humas Dan Kominfo

Published

on

Kantor Bupati Karo dijalan jamin ginting kabanjahe (Sumatra Utara)

Geosiar – Tanahkaro – Bermula dari sebuah pernyataan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH tentang “Kita sudah Babak belur dan digoreng ” yang menuai Kritik dan pandangan miring dari belbagai element dimasyarakat, tokoh Pemuda dan Aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas).

Dengan adanya pemberitaan terkait pernyataan Bupati Karo tersebut membuat sang Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring) yang juga berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional indonesia (TNI) langsung merasa gerah serta merasa keberatan hingga mengeluarkan statement bernada ancaman kepada awak media Online yang memberitakan.

Pernyataan Mansur Sembiring saat dikonfirmasi awak media (31/1) saat turut mengawal Bupati Karo menghadiri Kegiatan Musrenbang di Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, sekira pukul 13.56 Wib, menyatakan ” Seharusnya kalian Pertanyakan dulu baru buat berita tentang Rapat Evaluasi Anggaran 2018, kok kalian buat Menggoreng gitu, ucapnya ketus.

Lanjut Mansur Sembiring ” Seharusnya kalian (Media Geosiar.com) perlu kamu ketahui, Karna itu rapat Evaluasi dan tidak seharusnya diliput, Karna itu Rapat tertutup, kalian sudah melanggar etika jurnalis, kalian bisa saya bawa keranah Hukum, saya juga seorang jurnalis dan saya tau aturan dan Undang undang etika jurnalis, ujarnya.

Selanjutnya awak media mempertanyakan Tugas dan Fungsinya sebagai Ajudan, Mansur berkilah dengan menjawab “saya ada kesatuan jadi saya tidak bisa menjawab katanya sambil berlalu” ucap Ajudan Bupati Karo, (baca : WWW.Geosiar.com Ajudan Bupati Karo Berpotensi Dilapor Kepada Penegak Hukum, Diduga Sebagai Sumber Pembritaan Hoax)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia kabupaten Karo, Bang Zabrixx (5/2) menjelaskan “Saat ini sudah banyak beredar dan kita temukan penyebaran informasi terkait kegiatan Bupati karo, Terkelin Brahmana SH yang tersebar melalui pemberitaan yang diduga kuat berisi konten “Hoax” (tidak benar adanya ).

Serta informasi yang kita dapatkan dilapangan terkait pemberitaan Hoax tersebut bersumber dari sang Ajudan Bupati Karo, dan terkait release berita tersebut tanpa diketahui oleh Bagian Humas Pemda Karo, seperti pernyataan dari Humas Pemda Karo yang ditulis oleh media geosiar ini beberapa waktu lalu, (tidak mengetahui, dan mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Ajudan Bupati Karo, sembari memberikan nomor seluler kedua Oknum Ajudan Bupati Karo untuk dikonfirmasi)

Lanjut Zabrixx, Semestinya Saudara Mansur Sembiring Selaku Ajudan Tidak perlu terlalu berlebihan didalam melaksanakan tugasnya sebagai Ajudan, terlebih didalam menanggapi Hal pemberitaan, toh Pemerintahan Daerah (Pemda Karo) Kabupaten Karo telah memiliki Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), maupun Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Protokoler.

Dinas dan bagian tersebutlah yang lebih berkompeten untuk Memberikan informasi serta Penjelasan kepada publik, ataupun kepada Rekan rekan dari Media terkait informasi terlaksananya seluruh kegiatan Bupati ataupun Kegiatan dari Pemda Karo, dan sudah sepatutnya pula seorang Ajudan mengerti akan posisinya sebagai Ajudan.

Selama ini, dan menurut amatan kami terhadap Ajudan Bupati Karo, terlihat lebih cenderung Memposisikan diri menjadi seorang penulis, serta merangkap menjadi sumber penyebaran informasi (pemberitaan) terkait kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Karo yang mengatasnamakan kegiatan dari Pemda Karo, dan berbekal informasi dari para penulis yang mengaku lebih sering mendapatkan bentuk Realease pemberitaan melalui sang Ajudan.

Akhirnya nanti Publik menjadi salah tafsir terhadap Kerja dan Kinerja Bupati Karo dan Pemda Karo, serta hal tersebut juga sangatlah berpotensi mengurangi Kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Karo, terlebih lebih lagi dengan apa yang dilakukan Ajudan Bupati Karo tersebut sangatlah terkesan seperti hanya untuk menutupi kepentingan kepentingan tertentu semata.

Saya sangat berharap kepada Saudara Bupati Karo, Bapak Terkelin Brahmana SH, agar dapat Segera membuat Konferensi Pers untuk meluruskan dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut kepada Publik dan para jurnalis yang ada dikabupaten karo terkait berita yang diduga Hoax “Bupati Karo Tinjau Drinase di Gang 45 Kecamatan Kabanjahe” ujar Zabrixx mengakhiri.

Hal senada juga dikatakan Soni Ginting, Dalam hal pemberitaan “Bupati Karo Tinjau Kegiatan Rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kelurahan Gung Leto yang sudah diberitakan oleh Harian Sib dan sekitar 10 Media berbasis online, saya minta agar Bupati Karo dapat bersikap tegas dan profesional mensikapi permasalahan ini, serta segera meralat Pemberitaan tersebut, agar untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.

Lanjut Soni, Jangan sampai banyak pihak pihak menjadi korban Pembohongan Publik dan turut Mempublikasikan berita berita yang ternyata Hoax dan tidak benar adanya, saya juga sangatlah berharap agar Bupati Karo dapat juga segera memfungsikan kembali tugas dan fungsi Humas Protokoler dan Infokom sebagai mana mestinya dan sesuai dengan Protokoler yang ada, serta didasari oleh perundang – undangan yang berlaku.

Soni kembali menegaskan (5/2) dikota Kabanjahe, bahwa “Bupati Karo tidak pernah berada ataupun meninjau kegiatan dilokasi gang 45 kabanjahe ” dan berita itu dapat dikategorikan Hoax (tidaklah benar), dan itu telah diberitakan Harian Sib dan sekitar 10 link Media Berbasis Online lainya.

Saya konfirmasi ke pihak Humas Protokoler Pemda Karo (joko) via handphone (Seluler) terkait pemberitaan “Bupati Karo Meninjau Kegiatan di Gang 45 Kabanjahe tersebut, dan Humas protokoler mengaku tidak mengerti, dan mungkin Release pemberitaan tersebut dari Ajudan Bupati Karo, serta hingga saat ini berita terkait Bupati Karo tinjau kegiatan di gang 45 tersebut belumlah juga di ralat oleh Pemda Karao ataupun dari Sumber penulisan Berita, jelas Soni.

Sebagai perimbangan berita, awak media geosiar.com kembali melakukan konfirmasi melalui nomor seluler milik Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring), sekira pukul 17.15 Wib terkait benar atau tidaknya sumber pemberitaan dengan judul “Bupati Karo Meninjau Kegiatan rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kabanjahe ” berasal darinya, namun hingga berita ini dinaikan oleh redaksi, awak Media belum mendapatkan hasil jawaban Konfirmasi dari Ajudan Bupati Karo tersebut./Tim-Mawar.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Quick Count Pemilu 2019 Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Published

on

Ilustrasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD

Geosiar.com, Jakarta – Pasca Pemilu 2019 yang digelar, Rabu (17/4/2019) kemarin, nampaknya mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Saat ini, kurs rupiah berada di level Rp 14.002,5 per dollar AS. Penguatan ini sebesar 82,5 poin atau 0,59 persen bila dibanding dengan penutupan pasar sebelumnya sebesar Rp 14.085 per dollar AS.

Dilansir dari Reuters, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami pelemahan. Dolar AS sempat berada di bawah level Rp 14.000, tepatnya Rp 13.995. Namun, mengalami sedikit kenaikan lagi ke level Rp 14.005 pada pukul 09.20 WIB hari ini, Kamis (18/4/2019).

Josua Pardede, selaku ekonom dari PT Bank Permata Tbk menyebut, pemilu memiliki efek pada pasar dunia. Quick count Pemilu yang dimenangkan petahana (incumbent) bisanya menjadi kesukaan para pelaku pasar terutama investor asing dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan, hasil quick count beberapa lembaga survei menyatakan, paslon capres dan cawapres petahana, Jokowi-Ma’ruf, meraih keunggulan suara dibanding lawannya, Prabowo-Sandiaga.

“Hasil quick count tersebut memberikan konfirmasi bahwa hasil quick count yang merupakan penerapan ilmu statistik dari populasi real count yang memberikan konfirmasi bahwa incumbent berpotensi menang dalam Pilpres 2019 ini. Investor berharap keberlangsungan bisnis dan investasi dari berlanjutnya incumbent sebagai presiden untuk 5 tahun mendatang,” kata Josua dilansir Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Continue Reading

Ekonomi

Bappenas: Perekonomian RI Stagnan di Angka 5%

Published

on

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia stagnan di kisaran 5 persen.

Banyak pihak yang menanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi tidak meningkat padahal saat ini Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi, yang mana pada fase tersebut, penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara berada pada jumlah yang besar.

“Banyak yang mempertanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi kita bergerak di seputaran 5% sampai 5,1%, karena ternyata hitungan kami pertumbuhan potensial belum bisa melewati 5,3% untuk periode 2017-2019,” jelas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Bambang berpendapat pertumbuhan potensial tersebut belum dapat tumbuh seperti yang diharapkan lantaran Indonesia masih terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai pendorong pertumbuhan. Sementara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengoptimalan investasi.

“Karena secara nasional pertumbuhan ekonomi kita masih bergantung pada sumber daya alam terutama hasil tambang dan perkebunan. Kalau ingin cepat rumusnya tadi pertama adalah tekankan pada investasi,” lanjutnya.

Berdasarkan data Bappenas, pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya di DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, hal ini dikarenakan banyak ditopang oleh investasi.

“Karenanya kenapa DKI bisa tumbuh di atas 6%, beda sama nasional karena DKI tak bergantung sumber daya alam, tapi pada investasi, tak terlalu bergantung pada konsumsi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah mengapresiasi capaian pemerintah lantaran dapat mempertahankan pertumbuhan di level 5 persen. Namun, dia mengingatkan pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi agar tidak masuk jebakan negara dengan pendapatan menengah.

Continue Reading

Ekonomi

Perangi Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Indonesia Gaet Kolombia

Published

on

Ilustrasi Kelapa Sawit Indonesia

Geosiar.com, Jakarta – Diskriminasi kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang dilakukan Uni Eropa akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Deklarasi yang dilayangkan Uni Eropa mengenai penghentian penggunaan sawit untuk biodiesel pada 2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II), Rabu (13/3), menuai protes dari negara pengekspor sawit, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data tahun lalu, Indonesia mengekspor sawit ke Uni Eropa mendekati angka lima juta ton, dimana setengahnya digunakan untuk biofuel mencapai empat belas persen dari total ekspor sawit.

Menanggapi isu ini, Indonesia sedang menyusun rancangan untuk membawa sikap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO.

Ratu Silvy Gayatri, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, ikut angkat bicara mengenai isu tersebut.

Saat ditemui di Kementrian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3), Dia menegaskan selain rancangan itu, kini pemerintah berusaha menggaet Kolombia dalam upaya melawan deklarasi Uni Eropa. Menurutnya, Kolombia juga merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia.

“Salah satu negara Latin bisa kami ajak kerja sama itu Kolombia, mereka produsen sawit, makanya harus kerja bareng dengan pemerintah Kolombia, baik pemerintah mau pebisnisnya,” kata Ratu.

Ratu mengatakan kerjasama dengan Kolombia tidak hanya untuk melawan Uni Eropa, namun juga untuk menambah pasar pasar ekspor sawit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan merespon isu diskriminasi itu.

Luhut mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan pemboikotan produk Eropa yang masuk ke Indonesia.

“Kita serius (mempertimbangkan pemboikotan) ini kalau sekarang 20 juta rakyat kita menjadi sengsara gara-gara itu. Presiden tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara itu dan presiden bilang lawan,” ujar Luhut saat ditemui di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3).

Kabarnya diskriminasi itu dilakukan demi meredam defisit perdagangan dengan Indonesia. (YRS)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com