Connect with us

Politik

Pesantren Buddis Sigalovada Disoal, Paul MA Simanjuntak Ajak Tinjau Lapangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Paul MA Simanjuntak SH mengusulkan kepada pimpinan dewan dan komisi melakukan kajian dan peninjauan lapangan terhadap pembangunan Gedung Pusdiklat dan Pesantren Buddhis Sigalovada di Jalan Perak, Kebun Sayur Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli.

Sehingga, penyelesaian adanya pengaduan PT Alam Tamanindo Indah Lestari (ATIL) dapat membuahkan hasil yang maksimal. Seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi D DPRD Medan Rabu (30/1/2019) tentu akan lebih maksimal jika sudah mendapat masukan di lapangan dari berbagai pihak.

Untuk itu, Paul mengajak rekan rekannya di komisi D untuk turun ke lokasi lebih mencermati dan mendapat data persoalan sebenarnya. “Jadi kita tidak secara sepihak mengeluarkan keputusan,” ujar Paul Mei Anton Simanjuntak, Rabu (30/1/2018) usai mengikuti rapat dengar pendapat ( RDP) yang hanya dihadiri pihak ATIL.

Sambung Paul, dengan adanya peninjauan ke lapangan tersebut sangat diperlukan sehingga apa yang dipersoalkan bisa diketahui dengan cermat.

“Dalam persoalan ini kita berharap agar teman-teman dapat lebih teliti dan cermat apa yang menjadi persoalan yang sebenarnya sehingga tidak secara sepihak kita mendengar pengaduan. Dan fakta-fakta dilapangan bisa diperoleh, apalagi terdengar untuk pembangunan, rumah ibadah, ” tambah Paul.

Apalagi, pada saat ini tahun politik yang sangat rawan sekali jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga seluruhnya harus jeli dan teliti jangan sampai timbul riak dilapangan. Bagaimana pun situasi yang kondusif perlu kita ciptakan saat ini ,” ucap Paul.

Sebagaimana diketahui, RDP dilakukan atas adanya pengaduan dari PT ATIL yang menuduh pembangunan tersebut ilegal karena penyerobotan tanah yang diklaim sebagai milik pihak ATIL.

Pada saat rapat, Boasa Simanjuntak selaku Humas PT ATIL mempersoalkan adanya penyerobotan lahan untuk pembangunan pesantren Buddhis Sigalovada dan pembangunan diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rapat Komisi D DPRD Medan yang dipimpin sekretaris Ihamsyah SH bersama Ahmad Arif dan Paul Mei Anton Simanjuntak. Hadir pihak PT Alam Tamanindo Indah Lestari, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Satpol PP Kota Medan. (lamru)