Connect with us

Politik

Abd Rani Sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan, Berharap Tepat Sasaran

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Abd Rani SH (PPP) menilai realisasi program bantuan untuk masyarakat miskin sering salah sasaran. Sehingga, masyarakat miskin tetap saja bertambah. Ke depan kiranya, Pemko Medan dapat merubah sistem atau mengevaluasi data penerima.

Penegasan itu disampaikan, anggota DPRD Medan Abd Rani SH saat menggelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kompleks Rajawali Indah Jalan Sunggal Kota Medan, Minggu (27/1/2019). Sosialisasi itu dihadiri Koordinator Kota Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Medan, Rinaldy Sitorus, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta ratusan warga konstituen Medan Utara.

Menurut Abd Rani, mekanisme penyaluran program kesejahteraan belum berjalan di jalur yang tepat. “Pemerintah harus melakukan evaluasi agar penyaluran program-program pengentasan kemiskinan menjadi betul-betul tepat sasaran,” ujar Abd Rani yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 (PPP) No Urut 5 dapil II meliputi (Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Marelan)

Dikatakan Abd Rani yang juga selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Medan ini,
Pemerintah Kota Medan yang sudah melaksanakan program kesehatan di tahun 2017 dan 2018 dengan merealisasikan 160 ribu PBI BPJS Kesehatan untuk warga Kota Medan. Namun masih banyak warga miskin yang belum mendapatkannya, padahal jumlah masyarakat miskin Kota Medan sebanyak 126 ribu keluarga. Mirisnya ada warga yang tergolong mampu tetapi bisa mendapatkan program kesehatan itu.

“Pemko Medan khususnya Dinas Kesehatan sudah melaksanakan program bantuan kesehatan ini. Kita harapkan kedepannya program-program kesejahteraan ini dapat dinikmati masyarakat yang berhak agar kemiskinan di Kota Medan dapat segera ditanggulangi dan teratasi,” kata Rani.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)