Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Jangan Setengah Hati Terapkan Perda No 5/2015

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta jangan setengah hati menjalankan Perda No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Jika saja Perda dimaksud diterapkan dengan benar optimis warga miskin akan berkurang di kota Medan.

“Bukan seperti saat ini, warga miskin tetap saja bertambah, bukti ketidakseriusan Pemko Medan menerapkan Perda, ” ujar anggota DPRD Medan Hendra DS (Hanura) saat mengelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Pemko Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan kemiskinan di Jl Air Bersih Ujung/Harapan Pasti Kelurahan Denai Kec Medan Denai, Minggu (27/1/2019). Hadir saat sosialiaasi ratusan masyarakat dan konstituen.

Ditambahkan Hendra DS yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 Partai Hanura No Urut 1 dapil IV meliputi ( Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota dan Medan Area) itu, menilai penerima bantuan miskin selama ini tidak tepat sasaran. Sehingga, bantuan dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan terkesan siasia.

Untuk itu, Pemko Medan supaya melibatkan mahasiswa dan karang taruna sebagai relawan mendata masyarakat yang benar benar miskin. Selama ini kata Hendra DS yang juga menjabat Sekretaris Partai Hanura DPC Kota Medan itu, warga yang benar benar miskin luput dari pendataan oleh petugas, sehingga bantuan yang selama ini dinilai salah sasaran. “Kita dapat melihat, data warga miskin jarang diupdate Pemko Medan,” jelas Hendra.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)