Connect with us

Politik

Daniel Pinem Prihatin, Warga Simalingkar B Belum Mendapat Pelayanan Kesehatan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem mengaku prihatin setelah menerima pengakuan warga Kelurahan Simalingkar B, Medan Johor banyak belum menerima bantuan miskin kesehatan. Apalagi dari pengakuan warga bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Keprihatinan itu tercetus saat Daniel Pinem mengelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Bunga Rampai Raya- Pintu Air IV. Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Johor, Selasa (28/1/2019). Hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat serta konstituen.

Pada kesenpetan itu Daniel Pinem menyarankan kepada warga agar segera mengurus keterangan miskin ke kantor lurah untuk peralihan jenis kartu BPJS. Bahkan, Daniel mengaku siap membantu memfasilitasi warga untuk mendapat pelayanan kesehatan dan bantuan adminduk lainnya.

Seperti keluhan Siti Debora Panjaitan, warga Bunga Rampah 7 lingk 4 Gg Gereja, disebutkan dulu sebagai peserta BPJS Mandiri. Tetapi sekerang menunggak karena keterbatasan ekonomi akhirnya tidak mendapat pelayanan kesehatan lagi. Warga berharap ada solusi dari Pemko Medan sehingga dapat diterima peserta BPJS non iuran.

Menyikapi keluhan warga, Daniel minta Pemko Medan melalui pihak Kelurahan agar memperhatikan kesulitan warga sehingga dapat terlayani kesehatan dengan baik. Karena dalam Perda sudah diatur soal sistem pelayanan kesehatan. Kiranya Pemko Medan dapat menerapkan Perda itu dengan benar.

Sama halnya peserta BPJS dan bantuan miskin lainnya hendaknya dapat diperhatikan penyalurannya hingga tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang paling miskin lah yang prioritas untuk mendapatkan bantuan itu.

Kepada aparat Pemko Medan supaya benar benar memahami Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)