Connect with us

Politik

Jangga Siregar SH Usulkan Pemko Medan Rekrut Relawan Narkoba

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Partai Hanura Jangga Siregar, SH mengusulkan Pemko Medan supaya merekrut relawan narkoba disetiap lingkungan kota Medan. Jumlah relawan narkoba yang diangkat idealnya 10 orang relawan di setiap lingkungan yang bertugas mengawasi ancaman narkoba.

“Kita harapkan Pemko segera melakukan perekrutan relawan narkoba. Mereka yang telah direkrut nantinya mendapat honor dari Pemko Medan. Tugas mereka membantu aparat Kepolisian memberantas narkoba,” ujar Jangga Siregar SH saat menggelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda No 1/2012 Pemko Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jl Aluminium IV Gg Tawon Lingkungan 22, Kel Tanjung Mulia, Kec Medan Deli, Kota Medan, Kamis sore (24/1/2019). Hadir mewakili Camat Medan Deli Juliati, ratusan warga dan konstituen.

Menurut Jangga Siregar penyakit HIV/AIDS banyak menular dari pengguna narkoba. Untuk itu, salah satu pengawasan penyakit berbahaya itu mengawasi pergaulan bebas karena penggunaan narkoba.

“Saya harapkan masyarakat ikut membantu Polisi memberantas narkoba. Masyarakat harus berkontribusi mengawasi ancaman narkoba. Jika ada pemakai narkoba dan maksiat di sekitar kita, mari kita peduli dan laporkan ke pihak berwajib agar ditertibkan,” ujar Jangga Siregar selaku politisi Hanura itu.

Ditambahkan Jangga Siregar SH yang juga sebagai Caleg DPRD Medan 2019-2024 Partai Hanura No Urut 8 dapil II meliputi (Medan Deli, Medan Belawan, Medan Marelan dan Medan Labuhan), Pemko Medan harus serius menyikapi bahaya narkoba di kota Medan.

Apalagi kata Jangga Siregar, Pemko Medan sudah memiliki payung hukum melakukan pengawasan. Untuk itu, Pemko didesak harus serius menegakkan Perda No 1/2012.

Dalam hal itu, Jangga Siregar selaku anggota dewan sudah berkomitmen bersama Pemko Medan melakukan penertiban dan pengawasan terhadap tempat hiburan yang beruba fungsi menjadi tempat maksiat.

“Sama halnya dengan tempat hiburan yang melanggar aturan seperti pelanggaran jam operasional supaya ditindak. Kita berharapkan juga, pelaku usaha ikut sadar mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegas Jangga.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisai yakni Perda No 1 Tahun 2012 Kota Medan tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terdiri XII BAB dan 36 Pasal.

Dalam Perda sudah diatur terkait sanksi pidana dan denda bagi yang melanggar Perda. Seperti di Pasal 12, 15 dan 31disebutkan bagi yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Perda ini ditetapkan 5 Januari 2012. (lamru).