Connect with us

Politik

Jangga Siregar Soroti Lemahnya Pemko Soal Penataan Rumah Kumuh di Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar minta Pemko Medan serius terapkan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Mengingat kota Medan sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara sehingga kepadatan penduduk berpotensi terhadap peningkatan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan.

Saat ini, kata anggota Komisi C itu di Kota Medan banyak terdapat pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria dan tipologi perumahan dan pemukiman kumuh, yakni banyaknya bangunan tidak teratur sesuai dengan rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kepadatan bangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang bahkan kualitas bangunan tidak sesuai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan.

Namun kata Jangga, Pemko Medan tidak menjalankan Perda tersebut dengan sungguh-sungguh, diantaranya Perda No. 13 tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031, Perda No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan dan Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Parahnya, Perda-Perda itu masih ada yang belum memiliki Perwal-nya. 

“Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemko Medan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh,”  sebut Jangga.

Menurut Jangga Siregar SH yang saaat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 Partai Hanura dapil II (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan), perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Medan terus meningkat.

Dapat dilihat rumah kumuh di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) terus meningkat. Kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan standard tekhnis. Dampaknya, terjadinya banjir akibat kualitas drainase yang buruk dan tercemarnya lingkungan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri.

Persoalan pemukiman kumuh, sambung Jangga, merupakan masalah yang serius, karena dikhawatirkan akan menyumbang kantong-kantong kemiskinan yang menyebabkan lahirnya sejumlah persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengawasinya.

Dampak yang timbul akibat pemukiman kumuh, sebut Jangga, diantaranya perilaku menyimpang, terbatasnya sarana air bersih, menurunnya kualitas air sungai serta terganggunya kesehatan. Persoalan ini, merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Hadirnya Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemko Medan dalam rangka mengentaskan rumah kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Medan. Pemukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang seharusnya tidak dapat dihuni maupun ditinggali, karena dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang tinggal dan bermukim di dalamnya, khususnya kesehatan. (lamru)