Connect with us

Politik

Hj Hamidah Sosialisasi Perda, Pemko Medan Diminta Tangani Warga Miskin Maksimal

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta lebih serius menangani warga miskin di kota Medan. Soal kemiskinan patut ditangani dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat Medan tetap meningkat.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Medan Hj Hamidah saat menggelar kegiatan sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Meteorologi I No 8, Kelurahan Indra Kasih Kec Medan Tembung, Kota Medan, Minggu (20/1/2019). Hadir saat sosialisasi, ratusan masyarakat, tokoh pemuda dan konstituen.

Disampaikan Hj Hamidah politisi PPP itu, guna mengurangi angka kemiskinan Pemko Medan kiranya benar benar menerapkan Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Sehingga, kesejahteraan warga Medan lambat laun akan meningkat.

“Hendaknya Perda yang disahkan segera diterapkan secara maksimal,” harap Hj Hamidah seraya mendorong Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)