Connect with us

pemilu 2019

Gerindra Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo ‘Korupsi Nggak Seberapa’

Published

on

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto tentang ‘korupsi nggak seberapa’ caleg Gerindra banyak menuai kritikan. Partai Gerindra menjelaskan maksud pernyataan sang ketum itu.

“Maksud Pak Prabowo itu yang tak seberapa itu orang. Orang yang dicalonkan di Gerindra, itu kan nggak seberapa,” ungkap Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Pernyataan Prabowo tersebut dikatakan saat menjawab capres petahana Joko Widodo dalam debat perdana Pilpres 2019. Jokowi mempersoalkan komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi di saat Prabowo menyetujui adanya sejumlah eks napi koruptor menjadi caleg dari Gerindra.

Dasco pun menyampaikan alasan Prabowo atau Gerindra mengizinkan eks napi koruptor menjadi caleg. Ketika napi-napi tersebut mengajukan gugatan atas KPU, kemudian Bawaslu mengizinkannya.

“Pertama itu di Bawaslu dalam peraturannya itu memperbolehkan. Kan diajukan sengketa. Kemudian putusan MA juga memperbolehkan mantan napi mencalonkan diri,” ujar Dasco.

“Itu mantan napi korupsi kan melaporkan KPU ke Bawaslu. Dalam putusannya Bawaslu memperbolehkan, dan hasil dari MA itu boleh. Jadi karena menurut peraturannya boleh, kita kan negara hukum, kita mengikuti aturan yang ada,” imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum itu.

Tentang isu eks napi koruptor nyaleg, Jokowi memang sempat angkat bicara. Dia menilai, majunya seorang eks koruptor jadi caleg adalah hak. Namun ia meminta KPU menelaahnya.

“Statement-statement Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kemudian mengamini. Mengatakan bahwa mantan napi caleg koruptor itu boleh mencaleg. Silakan aja di Google. Nah itu kan imbauan presiden dan kita juga ikutin gitu lho oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum partai,” urai Dasco.

Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini pun kembali menegaskan maksud sang eks Danjen Kopassus. Soal ‘korupsi tak seberapa’, kata Dasco, itu bermakna caleg eks koruptor dari Gerindra, bukan jumlah kerugian negara akibat korupsi 6 caleg itu.

“Sesuatu yang sedikit itu bukannya soal jumlah uang, tetapi jumlah orang mantan napi korupsi yang dicalegkan oleh Partai Gerindra,” terang Ketua MKD DPR ini.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

KPU Sumut Akan Gelar Pencoblosan Ulang di 2 TPS Medan

Published

on

Ilustrasi Pemilu 2019

Geosiar.com, Medan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara akan menggelar pencoblosan ulang pada 2 TPS yang berada di Kota Medan, Rabu, 24 April 2019.

Kedua TPS itu berada pada dua kecamatan berbeda, yaitu TPS 35 di Kecamatan Medan Barat, Sei Agul dan TPS 13 di Kecamatan Helvetia, Kelurahan Dwikora.

Herdensi Adnin, selaku Komisioner KPU Sumut Divisi Data dan Informasi menyebut pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan lantaran adanya kesalahan prosedur dalam pemilihan 17 April lalu.

Dia menjelaskan kesalahan pada TPS 35 di Kecamatan Medan Barat, karena pemilih yang bukan berdomisili di Medan, serta tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Medan, ikut memilih dengan menggunakan e-KTP.

“Padahal ketentuannya pengguna e-KPT ini diberikan ruang untuk memilih disebut sebagai pemilih khusus. Tapi dia menggunakan e-KTP di TPS yang bukan domisili e-KTP bahkan sebagian ada di luar Kota Medan, sehingga harus dilakukan PSU,” jelas Herdensi kepada awak media, Selasa (23/4/2019).

Sementara, kesalahan di TPS 13 Kecamatan Helvetia, karena ketidaktersediaan surat suara untuk DPRD kabupaten/kota, sehingga pemilih tidak bersedia untuk mencoblos.

Informasi lebih lanjut, KPU Sumut telah menyediakan logistik untuk PSU besok. KPU juga telah membagikan C6 kepada setiap pemilih.  

Tercatat jumlah warga yang ikut melaksanakan pencoblosan ulang di TPS 35 di Kecamatan Medan Barat, Sei Agul sebanyak 270 orang. Sementara, pada TPS 13 di Kecamatan Helvetia, Kelurahan Dwikora, sebanyak 296 orang.

Continue Reading

pemilu 2019

Jokowi Kalah Telak di Sumbar, Pakar Politik Unand: Salah Strategi Kampanye

Published

on

Real count KPU, Selasa (23/4/2019) pukul 14.15, Jokowi-Ma'ruf mendapat 13,34% di Sumatera Barat.

Geosiar.com, Jakarta – Kekalahan telak hasil rekapitulasi suara sementara terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Sumatera Barat mendapat sorotan dari pakar politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal.

Berdasarkan real count KPU, Selasa (23/4/2019) pukul 14.15, Jokowi-Ma’ruf hanya mendapat 13,34% suara. Sementara rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil meraih 86,66% suara di Provinsi Sumatera Barat.

Edi Indrizal mengatakan ideologi, sosiologis, kultural hingga psikologis menjadi faktor penentu kalahnya capres petahana di Sumatera Barat.

“Semua faktor tersebut saling terkait satu sama lain sehingga membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam memilih,” tutur Edi di Padang dilansir dari Antara, Selasa (23/4/2019).

Menurut Edi, strategi yang digunakan kubu 01 dalam kampanye tidak menjawab persoalan, meski diketahui 12 kepala daerah Sumatera Barat terang-terangan mendukung paslon 01.

“Strategi yang dipakai untuk memenangkan Jokowi oleh tim sukses di Sumbar tidak menjawab persoalan.” lanjutnya.

Senada, Asrinaldi yang juga pakar politik Unand mengatakan falsafah masyarakat Sumbar merupakan variabel kegagalan Jokowi untuk meraup suara.

Menurutnya, mayarakat Sumbar menjujung falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ atau ABS-SBK. Jika dimaknai falsafah ini berarti ‘religius feeling’.

Falsafah ini, menurut Asrinaldi dalam pandangan masyarakat, tidak sejalan dengan Jokowi yang dikelilingi oleh kelompok multikultur, agama, dan pemikiran. Apalagi, eks Gubernur DKI Jakarta itu sempat diisukan seorang PKI.

“Terutama dari segi agama, walau banyak kebijakan seperti Islam nusantara, [tapi] pemahaman komunisme membuat orang tidak simpati. Rasa antipasti itu yang justru muncul,” kata Asrinaldi dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (22/4/2019).

Rasa antipati untuk memilih Jokowi semakin diperparah denan isu-isu terkait agama dan suku yang dikemas dalam hoaks oleh sekelompok orang yang ditujukan kepada Jokowi.

Sebenarnya, kegagalan Jokowi untuk mendapat suara lebih besar di Pilpres 2019 ini, kata Asrinaldi, sudah terlihat sebelum hari pemungutan suara, yakni ketika animo masyarakat yang menyerukan pergantian presiden semakin meningkat.

Continue Reading

pemilu 2019

[UPDATE] 20% Data TPS Masuk, Ini Hasil Situng KPU

Published

on

Pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (kanan) dan pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Berdasarkan situs KPU pada Selasa, (23/4/2019) pukul 14.00 WIB, dengan data masuk sebanyak 163.076 TPS (20%) dari 813.350 TPS se-Indonesia. Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:

Jokowi-Ma’ruf 17.011.717 suara (55,12%)
Prabowo-Sandiaga 13.852.220 suara (44,88%)

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dimasukkan ke formulis C1. Setelah itu, data dari formulir C1 akan dimasukkan ke Situng oleh KPU Kabupaten/Kota.

“KPPS-KPPS sudah selesai menghitung, lalu memasukkan formulir C1, kemudian formulir C1 yang dikirim ke KPU kabupaten/kota, lalu di-scan masuk ke dalam server kita dan dipublikasikan, itu Situng,” kata Arief.

KPU akan terus memperbaharui rekapitulasi data hasil penghitungan suara melalui situs kpu.go.id. Penghitungan suara akan dilakukan sampai Rabu (22/5/2019).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com