Connect with us

Nasional

Jokowi Minta Kepala BNPB Selesaikan Penanggulangan Bencana Palu-Banten

Published

on

Jokowi Minta Kepala BNPB Tuntaskan Penanggulangan Bencana Palu-Banten (detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas mengenai kesiagaan menghadapi bencana. Jokowi memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo untuk menuntaskan rehabilitasi dengan rekonstruksi pascabencana dengan baik.

Rapat ini berlangsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019). Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang terjadi di tanah air, bisa segera realisasikan.

Jokowi saat membuka rapat mengatakan,”Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, terutama Kepala BNPB yang baru agar yang berkaitan dengan rehabilitasi, berkaitan dengan rekonstruksi baik yang berada di Lombok NTB, kemudian di Palu, Donggala di Sulteng, kemudian yang berada di Banten dan di Lampung betul-betul dikawal implementasi agar bisa segera diselesaikan, terutama yang di NTB kemudian berlenjut ke Sulteng dan Lampung dan Banten.”

Selanjutnya Jokowi menyinggung soal sistem peringatan dini bencana. Jokowi meminta sistem dan peralatan yang ada dicek kembali dan dievaluasi.

Tak hanya itu, Jokowi juga membahas soal edukasi kebencanaan. Dia ingin akhir bulan ini bisa dimulai.

“Di Kemendikbud juga di masyarakat. Saya ingin ini terus digerakkan semua daerah, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” tambahnya.

Jokowi dalam akhir sambutannya mengatakan agar manajemen kesiapan kebencanaan betul-betul dikoordinasi dengan baik. Jokowi menekankan sinergitas antar-lembaga harus berjalan dengan baik. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, ormas dan lembaga-lembaga donor dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Temuan BPK, PT Parbens Terancam Batal Kelola Pasar Pringgan Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatera Utara, V M Ambar Wahyuni mengaku jika pihaknya telah melakukan audit aset Pemko Medan terkait Pasar Pringgan yang disewakan ke PT Parbens. BPK menemukan sejumlah temuan dalam kerjasama tersebut. 

“Salah satunya, kekurangan pendapatan. Artinya nominal yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp 4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Ambar saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Medan. Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi C DPRD Meda Boydo HK Panjaitan didampingi Jangga Siregar, Asmui Lubis, Modesta Marpaung, dan turut dihadiri Sekda Medan, Wiriya Al Rahman, serta jajaran lainnya, Selasa (19/3/2019).

Temuan kedua, sambung Ambar, pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian. Dimana, termin pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan termin kedua saat tahun kedua.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Walikota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” tambah Ambar seraya menegaskan temuan itu bersifat final dan mengikat.

Menurut Ambar, PD Pasar tidak bisa bersikap lebih jauh dalam perjanjian pengelolaan Pasar Pringgan. Sebab, pasar tersebut masih tercatat sebagai aset Pemko Medan. “Kalau memang mau dipisahkan, buatkan berita acaranya. Lalu sertakan sebagai penyertaan modal Pemko Medan ke PD Pasar,” sebut Ambar. 

Sementara Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Al Rahman, mengaku, pihaknya salah menetapkan perhitungan harga sewa pasar tersebut. Pemko Medan juga telah menyurati pihak PT Parbens, terkait hasil temuan BPK tersebut. “Kita akan revisi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak ketiga sudah disurati, tapi mereka membalas surat juga bahwa harga tersebut ditentukan Pemko Medan,” urai Wiriya. 

Ditambahkan, Pemko Medan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak PT Parbens untuk melakukan revisi perjanjian. Namun bila tidak terealisasi, Pemko Medan akan menempuh upaya hukum. “Kalau tidak ada kesepakatan, bisa saja perjanjiannya batal. Tapi itupun kita lihat respon mereka berikutnya,” tandasnya. 

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menerangkan, kunjungan Komisi C DPRD Medan ke BPK untuk mendalami perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dan PT Parbens. Boydo menilai, ada yang tidak benar dalam perjanjian tersebut. “Kita ingin mengetahui bagaimana kerjasama ini. Dulu kita berusaha mengambil pasar dari Triloka, masa sekarang diserahkan lagi ke pihak ketiga,” herannya.

Temuan tersebut, kata Boydo, harus menjadi dasar Pemko Medan melakukan kajian ulang terhadap kerjasama dengan PT Parbens. Dia mendorong temuan tersebut untuk segera dituntaskan. “Kalau memang tidak ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak, ya perjanjian dibatalkan. Karena keputusan ini sudah bersifat final dan mengikat. Ini harus di-clear-kan, supaya tidak ada lagi kerugian negara,” tambah Boydo. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Ingat! Pengumuman SNMPTN Maju Sehari

Published

on

Ilustrasi Ujian

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof Ravik Karsidi mengumumkan bahwa pengumuman hasil seleksi jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dipercepat menjadi Jumat, 22 Maret 2019 mendatang.

“Dimajukannya pengumuman dikarenakan proses seleksi jalur SNMPTN sudah dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan agar bisa memberi kesempataan bagi siswa yang tidak lolos SNMPTN untuk mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang satu,” kata Ravik.

Ravik juga mengimbau agar para siswa memperhatikan beberapa hal, yaitu pendaftaran UTBK gelombang satu yang akan ditutup pada 24 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

Ravik mengingatkan pembukaan pendaftaran UTBK gelombang dua akan dimulai pada hari Senin, 25 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dan akan ditutup pada Senin, 1 April 2019 pukul 22.00 WIB.

Pengumuman ini sehari lebih cepat dibandingkan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan, yakni Sabtu, 23 Maret 2019. SNMPTN merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya.

Dalam aturan SNMPTN tahun ini, terdapat beberapa aturan yang baru. Aturan baru itu adalah siswa pendaftar dapat memilih paling banyak dua program studi dalam satu PTN atau dua PTN.

Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Bagi siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan sesuai ketentuan oleh masing-masing PTN.

Continue Reading

Nasional

Akibat Longsor dan Banjir, 4.917 Warga DIY Masih Mengungsi

Published

on

Banjir dan longsor di Yogyakarta

Geosiar.com, Yogyakarta – Sebanyak 26 desa di Kabupaten Bantul, tergenang air dan delapan kecamatan tanah longsor akibat terjadinya hujan pada pada Minggu (17/3/2019) sejak pagi hingga malam hari di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menyampaikan, banjir di Bantul menggenangi rumah warga, lima fasilitas pendidikan, satu perkantoran dan satu jalan rusak berat. Tak hanya itu, pohon tumbang di 16 titik, lima rumah rusak ringan, tiga jaringan listrik di 10 kecamatan dan 12 desa terputus. “Sampai saat ini terdapat 11 titik pos evakuasi dengan jumlah penyintas 4.427 jiwa, dan tiga jiwa masih dalam pencarian, sedangkan dua jiwa korban meninggal dunia,” ungkap Biwara Yuswantana, Selasa (19/3/2019).

Di Kabupaten Kulonprogo, 24 desa yang tersebar di 16 kecamatan terdampak banjir, sementara longsor terjadi di 25 titik di sembilan desa dan tersebar di delapan kecamatan. Banjir mengakibatkan 19 rumah rusak ringan, satu talud ambrol, satu jaringan listrik terputus, satu fasilitas olahraga rusak, dan satu fasilitas air bersih rusak.

Biwara Yuswantana menyampaikan Kabupaten Gunungkidul, wilayah terdampak ada di 23 desa dan 12 kecamatan. Untuk Kabupaten Sleman dilaporkan terdampak tiga desa dan dua kecamatan. “Untuk Kota Yogyakarta wilayah terdampak banjir di wilayah Umbulharjo setinggi 40 cm, angin kencang di Kecamatan Kotagede, dan tanah longsor di Kecamatan Mergangsan,” terang Biwara Yuswantana.

Secara umum, ujar Biwara Yuswantana, curah hujan Selasa ini semakin menurun. Namun hujan ringan-sedang di wilayah DIY masih berpotensi hingga tanggal 20 Maret 2019 yang disebabkan belokan angin (konvergensi) akibat aktifitas vortex (low pressure area) di perairan selatan NTT.

Sedangkan Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto, mengatakan status siaga darurat di Bantul sudah ditetapkan selama satu Minggu. Status siaga darurat bencana, artinya segala sesuatu terkait penanganan bencana di masyarakat akan dilakukan sesuai prosedur sesuai kondisi darurat.

Sebelumnya diketahui, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati saat meninjau tanah longsor di Imogiri, Bantul, Senin (18/3/2019) menyampaikan, hujan deras yang mengguyur dengan intensitas lama pada Minggu (17/3/2019) di daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya adalah imbas dari siklon tropis savannah yang ada di Samudera Hindia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com