Connect with us

Nasional

Jokowi Akan Angkat Perangkat Desa Setara ASN Golongan IIA

Published

on

Presiden Joko Widodo menemui belasan ribu perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Perangkat desa di seluruh Indonesia akan segera diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA. Untuk ASN golongan IIA, gaji paling rendah adalah sekitar Rp1,9 juta.

“Tetapi yang paling penting, sudah kita putuskan bahwa perangkat desa segera disetarakan dengan golongan IIA,” kata Jokowi yang langsung disambut riuh ribuan perangkat desa, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Para perangkat desa ini tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia.

Jokowi menyampaikan keputusan tersebut telah dibicarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

Jokowi menyebut pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Revisi aturan tersebut, kata Jokowi, akan selesai dalam waktu dua pekan.

“Jadi kepada saudara sekalian, ditunggu dua minggu sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Jokowi, para kepala desa dan perangkat desa juga akan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, mantan wali kota Solo itu tak menyebutkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

“Ketiga bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa,” kata Jokowi yang kembali disambut riuh para perangkat desa. Terdengar para perangkat desa memanggil nama Jokowi.

Edi (29), Bendahara Desa Kertosari, Kecamatan Jumo, Temanggung, mengaku bahagia dan tenang setelah mendengar kabar tersebut. Dia berharap kehidupan para perangkat desa bisa sejahtera.

“Senang, harapannya nanti ke depan bisa lebih pro lagi dengan perangkat desa dan dana desa juga meningkat,” kata Edi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Akibat Materai Palsu Kerugian Negara Capai Rp30 Miliar

Published

on

Sejak 2013, Kerugian Negara Akibat Materai Palsu Capai Rp 30 Miliar (Merdeka.com)

Geosiar.com, Jakarta – Jaringan penerbit materai palsu berhasil dibekuk direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membekuk. Seperti diketahui materai palsu tersebut diedarkan secara online.

Polisi mengamankan sebanyak sembilan orang pelaku berserta sejumlah barang buktinya.

Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat menjelaskan, dari hasil pengungkapkan kasus ini potensi kerugian negara ditaksir mencapai sekitar puluhan miliar. Hal tersebut terhitung sejak 2013 lalu.

Sementara barang bukti yang telah diamankan antara lain, mesin pembolong materai, plat alumunium, mesin cacah manual, tinta, lem, alat sablon, blengket, matrai palsu, amplop, hingga bahan baku materai palsu, mencapai Rp 10 miliar.

Wahyu menambahkan dalam pengembangan kasus ini juga pihaknya tidak berperan sendiri. Melainkan telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan PT Pos Indonesia.

Wahyu menjelaskan, butuh waktu sekitar 4 bulan dalam proses penyelidikan ini hingga berhasil mengamankan 9 orang dengan perannya masing-masing.
dan satu orang DPO (daftar pencarian orang).

Continue Reading

Hukum

Manotar Ambarita Tetap Klaim Dirinya Sebagai Dirut PT. SGM

Published

on

balok kayu pinus berceceran disepanjang jalan pertibi tembe menuju titik penebangan dikawasan siosar yang dilaksanakan PT. SGM

Geosiar – Kabanjahe – Terkait adanya tudingan dan pelaporan yang telah dilakukan oleh Sarolim Sinaga terhadap Manotar Ambarita kepada Polisi Daerah sumatra utara (Poldasu) beberapa bulan yang lalu tentang peristiwa pidana berupa dugaan Pencurian dan Penggelapan pada hari jumat, tanggal 02 nopember 2018 di Desa Siosar, Kecamatan Merek Kabupaten Karo, dengan Laporan Polisi nomor : LP/1691/Xll/2018/SPKT”l” tertanggal 06 Desember 2018.

Selanjutnya awak media menindaklanjuti informasi yang didapat dengan melakukan konfirmasi kepada Manotar Ambarita yang juga bestatus sebagai terlapor, dan juga terkait pernyataan Sarolim Sinaga yang mana berstatus sebagai pelapor yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat pembagian dari hasil penjualan kayu didalam proyek relokasi mandiri tahap ke III yang berlokasi di kawasan Siosar Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, serta Sarolim mengklaim dirinya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. Siparanak Gabe Mandiri (SGM) dan Manotar Ambarita sebagai Komisaris Utama.

Manotar ambarita saat dikonfirmasi melalui nomor selulernya membantah dan menegaskan (20/3/2019) sekira pukul 09.00. Wib dengan mengatakan bahwa dirinyalah saat ini tetap menjabat sebagai Direktur Utama PT. SGM.

Lanjut Manotar, dari awal hingga akhir pengerjaan relokasi siosar, sarolim tidak berhak atas apapun dan posisinya sudah tidak ada di PT SGM!, sesuai Akte 34 dan akte 15 tidak berlaku, dan masalah beliau telah mengadu kepoldasu itu ranah institusi dan lmbaga hukum, kita tunggu aja prosesnya bang, ujar Manotar Ambarita kepada awak media.

Mengingat pemberitaan sebelumnya, baca www.Geosiar.com : Dirut PT. SGM Laporkan Manotar Ambarita Kepada Poldasu Terkait Penipuan Dan Penggelapan Hasil Penjualan Kayu).

Pernyataan Sarolim Sebelumnya, Manotar Ambarita selaku Komisaris Utama tidak pernah membagi keuntungan dari penjualan kayu kepada saya, yang mana saya sebagai Direktur Utama PT. Siparanak Gabe Mandiri sesuai hasil pernyataan keputusan rapat yang telah kami sepakati dan tertuang didalam surat Akta Notaris dari Kantor Notaris Robert Tampubolon ,SH nomor 15, tanggal 10 September 2018 tentang perubahan Direksi dan Komisaris PT. Siparanak Gabe Maduma (SGM), berkedudukan dikabupaten Simalungun, telah diterima dan dicatat didalam sistem administrasi berbadan Hukum, jelas Sarolim Sinaga./edy surbakti.

Continue Reading

Nasional

Terkait Kasus Suap, KPK Periksa 14 Anggota DPRD Jambi

Published

on

Kasus Suap 'Ketok Palu', KPK Periksa 14 Anggota DPRD Jambi (suara.com)

Geosiar.com, Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 anggota DPRD Jambi terduga kasus suap ketuk palu APBD Jambi 2017-2018 yang melibatkan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Juru Bic‎ara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan mengatakan bahwa hari ini, Rabu (20/3/2019) diagendakan untuk pemeriksaan terhadap 14 orang saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan.

14 anggota DPRD Jambi itu antara lain Fahrozi, Muntalia, Sainudin, Eka Marlina, Hasyim Ayub, Salim Ismail, Agus Rahma, dan Wiwit Iswara. Kemudian Syofian, Arahmad Eka P, Suprianto, Masnah Busro, Jamaludin, serta Edmon. Pemerikasaan akan dilakukan di Mapolda Jambi.

KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan pengembangan fakta persidangan.

Diketahui 13 tersangka tersebut berasal dari berbagai unsur mulai dari, tiga Pimpinan Ketua DPRD Jambi, lima Pimpinan Fraksi, satu Ketua Komisi, tiga anggota DPRD Jambi, dan satu pihak swasta.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com