Connect with us

Politik

H Ihwan Ritonga : “Tenaga PHL di Dinas PU Kota Medan Jangan Resah”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) menyebut agar ribuan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan jangan resah terkait rencana pemberhentian kerja. Kendati adanya surat edaran Kepala Dinas dan perintah lisan kepada PHL untuk tidak bekerja harus disikapi dengan tenang.

“Saya sudah tanyakan langsung kepada Sekda Kota Medan (Ir Wiria Al Rahman) semalam. Tidak benar ada pemberhentian kepada seluruh tenaga PHL.Tetapi yang ada hanya evaluasi dan pendataan baru. Artinya, bagi tenaga PHL yang selama ini hanya sekedar absensi namun tidak bekerja benar maka perlu untuk dievaluasi,” tegas H Ihwan Ritonga SE kepada wartawan di gedung dewan menanggapi keresahan ribuan honor di 5 UPT Dinas PU Medan.

Ditambahkan Ihwan, kepada nya Sekda Medan mengaku tidak akan mengganti tenaga PHL yang benar benar potensi bekerja dengan benar. “Orang nya ada, daftar hadir absensi ada dan menjalankan tugas dengan baik. Maka dipastikan tidak akan diganti,” tegas politisi Gerindra itu yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 No Urut 1 dari dapil IV (Medan Anplas, Medan Kota, Medan Denai dan Medan Area).

Dikatakan, jika dalam hal itu, Sekda dan Kepala Dinas hanya mengganti oknum tenaga PHL, maka Ihwan berjanji akan paling depam membela tenaga PHL. “Kita setuju untuk evaluasi bagi PHL yang tidak potensi tetapi jangan sampai dizolimi,” terang Ihwan.

Ihwan akan tetap mengikuti dan mewanti wanti agar rencana perampingan terhadap ribuan tenaga honorer tersebut jangan dijadikan ‘ajang’ oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari ‘keuntungan’ dari perampingan tersebut.

“Sah-sah saja bila rencana pengurangan terhadap ribuan tenaga honorer itu seperti yang Sekda Medan Wiriya Al Rahman untuk menghemat anggaran APBD yang terkuras hingga Rp356  miliar lebih setiap tahun hanya untuk membayar gaji. Hanya saja jangan nanti ditunggangi oleh Kepala OPD untuk mencari keuntungan dari renacana (perampingan) itu, ” katanya.

Diakuinya, bahwa banyak tenaga honorer yang mengeluhkan renacana itu kepada dirinya.Dan, katanya, dirinya langsung menghubungi Sekda Medan, Wiriya Al Rahman guna mempertanyakan persoalan tersebut.

Diketahui, Pemko Medan akan melakukan pemecatan terhadap ribuan tenaga honorer. Alasannya gaji untuk para tenaga honorer tersebut dianggap telah membebani APBD Kota Medan. 

Tercatat ada 11.875 pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemko Medan pada 2018. Dengan jumlah tersebut, APBD yang terkuras hingga Rp356  miliar lebih setiap tahun hanya untuk membayar gaji. 

Untuk menghemat anggaran, ribuan PHL yang perekrutannya tidak sesuai dengan peruntukan dipecat atau dirumahkan. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

DPRD Minta Walikota Medan Perbaikan Jalan dan Drainase di Harjosari II

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hendra DS minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera memperbaiki Jl Stasiun Gg Keluarga serta drainase Gg Tower Kelurahan Harjosaari II Kec Medan Amplas. Kondisi jalan rusak parah dan saluran drainase tidak berfungsi menjadikan lingkungan banjir dan kumuh.

Seperti Jalan Stasiun Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas kondisinya sangat memprihatinkan apalagi di musim hujan berlumpur dan becek. Sama halnya drainase di Gg Tower yang tidak berfungsi terkendala masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Hendra kepada wartawan di gedung dewan, Senin (18/3/2019). Menurut Hendra, lokasi infrastruktur yang buruk itu sudah ditinjau dan warga berharap ada perbaikan.

Disampaikan Hendra DS yang juga anggota Komisi D DPRD itu, kondisi jalan dan drainase tersebut sudah 15 tahun dirasakan warga. Warga terus kesulitan akses jalan dan rumah kerap kebanjiran.

Ditambahkan Hendra, pembangunan infrastruktur didaerah itu sangat buruk dan tampak kumuh. Pembangunan disana jauh ketinggalan dan terkesan dianaktirikan.

“Kita harapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan keluhan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota. Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang,” ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com