Connect with us

Politik

DPRD Medan Setujui Ranperda Sistem Pengendalian dan Pengawasan LPG

Published

on

Medan, Geosiar.com – DPRD Medan sepakat serta menyetujui dan menetapkan Ranperda tentang sistem pengendalian dan pengawasan pendistribusian tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) tertentu di wilayah kota Medan menjadi Ranperda inisiatif. Persetujuan itu setelah adanya tanggapan dan penjelasan dari anggota DPRD Medan sebagai pengusul yang disampaikan Drs Hendrik H Sitompul MM dalam rapat paripurna internal, Senin (14/1/2019).

Persetujuan itu diumumkan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH selaku pimpinan sidang DPRD Medan. Henry selaku pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga serta dihadiri anggota lainnya.

Melalui penjelasan pengusul Drs Hendrik H Sitompul MM, menyebutkan, usulan Ranperda murni untuk mempermudah pendistribusian LPG sehingga benar benar menyentuh ke masyarakat. Ranperda sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kordinasi, monitoring, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kg bersubsidi. Selain itu, dengan adanya Ranperda dimaksud dapat melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG 3 kg bersubsidi di kota Medan.

Kepada 7 Fraksi di DPRD Medan yang sebelumnya sepakat dengan pengusul disampaikan terima kasih. Ke depan kata Hendrik, sangat diharapkan sinergitas segenap anggota DPRD Medan selanjutnya bersedia melakukan pembahasan Ranperda LPG. Sehingga substansi pokok permasalahan tentang penyaluran LPG tertentu dapat ditanggulangi bersama.

Diketahui, proses Ranperda selanjutnya menunggu jawaban Walikota dan kemudian dilakukan pembahasan oleh panitia khusus (Pansus). (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

FPKS DPRD Medan Soroti Minimnya Realisasi Pajak Reklame

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti buruknya capaian Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 Miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 Miliar.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai capaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.

“Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima,” jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/201

Disebutlan, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.

“Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?,” jelasnya.

Begitu juga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. FPKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.

“Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja,” paparnya.

Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, FPKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.”Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah – langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.

“Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah,” ucapnya.

FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.

“Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali,” jelasnya. (lamru).

Continue Reading

Politik

Wacana DPRD Medan Ajukan Interpelasi Mendapat Dukungan Fraksi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wacana
Komisi II DPRD Medan menggulirkan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan mendapat dukungan dari beberapa fraksi. Sejumlah Ketua Fraksi menyatakan siap mendukung hak interpelasi apagi untul kepentingan rakyat banyak.

“DPRD Medan sebagai fungsi legislasi dan pengawasan perlu tahu alasan sebenarnya dari wali kota, kenapa Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tidak juga dibagikan kepada masyarakat, padahal anggarannya sudah disiapkan di APBD 2019, ” ujar Ketua F-PDI Perjuangan Hasyim SE, Ketua F-Demokrat Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MM dan Abdul Rani SH dari F-PPP ketika dihubungi wartawan secara terpisah, Senin (24/6/2019) di gedung dewan.

Hasyim mengatakan, harusnya Pemko Medan merealisasikan program yang sudah dianggarkan bersama DPRD Medan dalam penyusunan APBD 2019. Artinya, anggaran itu sudah sama-sama dibahas dan dianggap perlu bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya. “Anggaran yang disepakati, jangan sampai digantung Pemko Medan”, ujar Haayim sembari menyebutkan DPRD Medan merupakan wakil rakyat yang menyuarakan hak rakyat.

“Kenyataannya, di Dapil saya saja sangat banyak warga kurang mampu yang mengharapkan bantuan kesehatan melalui PBI BPJS yang iurannya dibayar Pemko Medan. Jadi kalau ada usulan Komisi II menggunakan hak interpelasi guna kepentingan rakyat, F-PDI Perjuangan siap mendukungnya,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Ketua F-Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain Hutajulu MM yang menyebutkan, DPRD ini memiliki salah satu tugas pengawasan. Apabila program yang sudah dibahas dan diputuskan bersama namun tidak dijalankan, perlu dipertanyakan ke wali kota. PBI BPJS yang diusulkan itu bukan untuk anggota dewan, tapi bagi masyarakat Kota Medan.

Kalau Wali Kota Medan sebagai “orang tua” bagi masyarakat Medan namun tidak mengayomi dengan tidak memberikan hak rakyat dalam bidang kesehatan yaitu BPJS, perlu dipertanyakan, ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini lagi. Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Senada dengan Abdul Rani dari F-PPP juga menyatakan pihaknya siap mendukung rencana interpelasi yang disampaikan Komisi II DPRD Medan terkait tidak tersalurkannya PBI BPJS terhadap masyarakat kurang mampu. “Itu hak rakyat yang diperjuangan DPRD dan sudah dibicarakan serta dibahas Pemko. Jadi tidak ada alasan untuk merealisasikannya,” ujar Rani.

Jadi, kalau Pemko Medan tidak merealisasikannya dengan alasan yang tidak bisa diterima, wajar saja Komisi II mengajukan hak interpelasi ke wali kota. “Kami siap mendukungnya,” ujar Rani mengakhiri.

Seperti berita sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah terkait belum kelarnya persoalan PBI BPJS yang syaratnya sudah diserahkan warga kepada Pemko Medan beberapa waktu lalu, pihaknya berencana menggulirkan hak interpelasi kepada wali kota.

Pemko harus segera merealisasikan kebijakan yang sudah disepakati dan tidak ada alasan Pemko untuk menganulirnya secara sepihak, ujar Ketua F-PAN DPRD Medan itu lagi. Untuk mempertegas wacana interplasi, dirinya akan terus memanfaatkan beberapa instrumen seperti rapat paripurna.

Disebutkannya, banyak masyarakat yang tidak mampu berobat dan berharap mendapatkan BPJS bantuan pemerintah. Namun harapan itu tidak terealisasi dengan alasan Pemko yang dinilainya tidak rasional dan itu membuat pihaknya semakin yakin untuk menggulirkan interpelasi tersebut. (lamru)

Continue Reading

Politik

F PDIP DPRD Medan Minta Evaluasi Kadis Pendidikan Kota Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi PDI P DPRD Medan mendesak Walikota Medan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan kota Medan. Pasalnya, kinerja Kepala Organisasi Lerangkat Daerah (OPD) Pendidikan Kota Medan dinilai lemah tidak berkemampuan meningkatkan mutu pendidikan di kota Medan Medan.

Hal itu disampaikan Faksi PDI P DPRD Medan melalui juru bicaranya Boydo HK Panjaitan (foto) dalam pemandangan umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018, di gedung dewan ruang paripurna, Senin (24/6/2019). Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga. Juga dihadiri para anggota dewan dan pimpinan OPD Pemko Medan serta Camat.

Menurut Boydo, pihaknya melakukan koreksi anggaran di Dinas Pendidikan, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 70,13 M lebih untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dari sekian alokasi anggaran hanya terealisasi sebesar Rp 58,17 dan yang tidak digunakan Rp 11,96 M.

Berikutnya untuk program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dialokasikan sebesar Rp 51,81 M lebih dan yang terealisasi hanya Rp 25,77 M lebih. Sedangkan yang tidak terealisasi Rp 26,04 M lebih. Atas dasar itu pula, F PDI P minta OPD Dinas Pendidikan perlu dievaluasi.

Selain itu, Fraksi PDIP Kota Medan menyoroti kinerja Pemko Medan karena tidak dilakukannya terlebih dahulu pembahasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebelum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dan ketentuan itu merupakan tahapan pembahasan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 154.

Terkait hal itu, Boydo mempertanyakan apakah pembahasan LKPJ APBD Kota Medan TA 2018 diabaikan. Dan apakah LPJ APBD Kota Medan 2018 dan laporan keuangannya telah diaudit BPK. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com