Connect with us

Hukum

Kasat Narkoba Polres Karo Tuding Polsek Berastagi Terkait Dibebaskanya 2 TSK Narkotika

Published

on

Kedua TSK Narkotika yang telah dibebaskan sat res narkoba polres karo, saat diabadikan sedang menunjukan barang bukti usai ditangkap dan diamankan oleh personil reskrim polsek berastagi

Geosiar – Tanahkaro – Keseriusan Polri untuk melakukan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Penyalahgunaan Narkoba di indonesia, dan terkhususnya di Tanah Karo sepertinya akan semakin Tercoreng oleh ulah Oknum penegak Hukum itu sendiri, serta akan menjadi Sorotan yang sangat Serius dari berbagai element Masyarakat.

Pasca dilepaskanya kadua Tersangka (TSK) Narkotika tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Karo, yakni M. Rawikan Tarigan alias Black (27) warga Simpang Singa, Gang Melati VII, Kecamatan Kabanjahe, dan Suma Caca Sembiring (36) alias Suma warga Jalan Kejora Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi ini langsung membuat gempar masyarakat dan warga netizen Media Sosial.

Kedua Tersangka Narkotika yang ditangkap dan diamankan Personil Polsek Kota Brastagi, Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib.
seolah ingin menunjukkan “Kehebatannya” dengan cara mengunggah dan menyebarkan foto-foto keduanya dimedia Sosial yang sedang asik berkaroke ria, keduanya terkesan mengejek personel Polsek Berastagi yang telah bersusah payah menangkap keduanya.

AKP Sopar Budiman, minggu 13 january 2019 saat dikonfirmasi oleh Tim Media menjelaskan melalui nomor selulernya mengatakan ” Barang bukti Sabu tidak ada, saat digelar secara Prosedural itu tidak bisa dibuktikan, kemudian kita suruh pihak Polsek Brastagi untuk menjelaskanya dan tidak bisa menjelaskan, karena urine nya positif kita serahkan ke Badan Narkotika (BNN) untuk direhab, ujar kasat Narkoba Polres Karo.

Selanjutnya Tim media mempertanyakan terkait sisa sabu yang ada dibong dan dijadikan barang bukti saat TSK dan Barang Bukti dilimpahkan oleh Personil Polsek Berastagi, Sopar berdalih dengan menjawab sembari bertanya “Ada bong rupanya, biar jelas nanti saya suruh KBO saya menjelaskan biar jelas jalan ceritanya ya, karena dia (KBO) yang lebih tau dan dia yang melakukan Penyidikan, yang lebih jelas mengetahui cerita konkritnya, kata Sopar.

Disinggung terkait laporan kepada Kapolda Sumut yang memaparkan Kronologis, foto tersangka yang sedang menunjuk Barang bukti, serta menjadi Rilis berita yang sudah beredar luas, Sopar tidak menanggapi dan mengalihkan jawaban dengan berkata ” dia yang gelar (KBO) maka dialah yang menjelaskan.

Tersangka sudah kita serahkan ke BNN K untuk dilakukan rehab, kita juga miliki batasan 6X24 jam, bila kita tidak bisa buktikan dan keterangan ahli mengatakan negatif narkotika, ya kita keluarkan, gak bisa ditahan, ujar Kasat Narkoba Polres Karo.

sebelum mengakhiri pembicaraan, Tim media memperjelas bahwa Kasat Narkoba tidak paham terkait mengapa kedua Tersangka ditangkap dan mengapa dilepaskan, Kasat Narkoba Polres Karo menjawab “biar KBO saya suruh menelpon dan yang menjelaskan terkait kejanggalan yang anda maksud, karena saya tidak tahu ada sisa Sabu Sabu dibong itu, saya tidak periksa Bong itu, biar saya suruh KBO saya yang menjelaskan, ujar Sopar mengakhiri.

tim media juga mengkonfirmasi kapolsek brastagi Kompol Aron Siahaan beserta Kapolres Karo AKBP Benny R Hutajulu terkait dibebaskanya kedua tersangka narkotika tersebut, namun sayang hingga berita ini dinaikan, kedua petinggi perwira polisi tersebut tidak menjawab konfirmasi tim media.

Selanjutnya Tim media akan mencoba melaporkan dan meminta atensi dari Kapolda sumatra utara Irjen Pol Agus Andriyanto SH, MH./Eps.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO Ditetapkan Ketua Umum GPEI yang Sah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kuasa hukum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
(GPEI) sebut bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah sebagai Ketua Umum GPEI yang sah. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam GPEI serta dikuatkan dengan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI.

Dalam siaran pers yang diterima Geosiar.com, Sabtu (15/6/2019), disebutkan bahwa Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO adalah selaku Ketua Umum GPEI yang sah. Hal tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke enam Gabungan Perusahaan Ekspor
Indonesia ( GPEI ).

Bahkan, dalam surat yang diterima Geosiar.com dan ditujukan ke berbagai instansi, bahwa kedudukan Dipl.Ing.H.BENNY SOETRISNO, sebagai Ketua Umum dikuatkan oleh putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 435 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 jo Nomor 1087 K/PDT/2013 tanggal 13 mei 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PDT/2012/PT.DKI
tanggal 7 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010.

Ditambahkan lagi, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1504/PDT.G/2009/PN. PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 2010 dimaksud dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI
dan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam amar putusannya disebut, Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Dalam Intervensi :
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Intervensi untuk sebagian; Menyatakan PENGGUGAT Intervensi adalah sebagai satu – satunya Organisasi GPEI; Menyatakan TERGUGAT Intervensi sebagai pihak yang tidak memiliki Persona Standi In Judicio serta tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas mewakili Organisasi GPEI.

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : Skep/086/DP/ALB/VI/2009 tentang Penetapan GPEI sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) tahun 2009 adalah sah menurut hukum; Menolak gugatan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Dalam Intervensi :
Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT Dalam Intervensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah );

Dilanjutkan lagi, bahwa sesuai sertifikat Merek GPEI Nomor
Pendaftaran IDM000317490 tanggal Pendaftaran 19 Agustus 2011, GPEI telah didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Merek seperti dibawah ini :

Bahwa saat sekarang ini telah diketahui, adanya segala aktifitas pemakaian Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang oleh Pihak Ketiga mengatasnamakan GPEI, tindakan Pihak Ketiga tersebut Liar dan Melawan Hukum, oleh karenanya diperingatkan dan diperintahkan kepada Pihak Ketiga untuk menghentikan segala aktifitas pemakaianan Atribut / Cap serta Pelantikan Cabang – Cabang
yang demikian itu termasuk dan tidak terbatas kepada semua tindakan – tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan, satu dan lain hal demi tercegahnya Laporan Polisi yang telah dicadangkan.

Bahkan untuk Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut juga dipimpin Drs Hendrik H Sitompul, MM yang saat ini anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat.

Hasil tersebut diatas sekaligus sebagai pemberitahuan kepada semua Instansi Pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tingkat pusat maupun Daerah, Kepolisian Republik Indonesia tingkat Pusat maupun Daerah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tingkat Pusat
maupun Daerah, Organisasi Pengusaha tingkat Pusat maupun Daerah, Organisasi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tingkat Pusat maupun Daerah serta siapapun juga tanpa ada yang
dikecualikan, yang ada hubungannya dengan GPEI.

Surat edaran kuasa hukum GEPI tersebut dibuat di Jakarta tertanggal 13 Juni 2019 oleh ISMET INONO,SH, RIVAN ERLANGG,SH dan DANIEL RAHMAN NAPITUPULU yang berkantor di
Jalan Tebet Dalam I Nomor 36 – B Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan (12810) Telp / Faks : 021 22008014 E-mail : i.inono@yahoo.com.

Sedangkan kantor GPEI yang sah berkedudukan di ITC Cempaka Mas Office Tower Lantai 7 Nomor 6 Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat (10640) Telp : 021- 42900549 dan Fax : 021- 42900546
Email : dpp.gpei@gmail.com. (lamru)

Continue Reading

Hukum

Kasus Ujaran ‘Idiot’, Ahmad Dhani Terima Vonis 1 Tahun Penjara

Published

on

Ahmad Dhani saat mendengar vonis hukuman atas kasus pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6/2019). (Foto: Kumparan).

Geosiar.com, Surabaya – Musisi kondang Ahmad Dhani Prasetyo dijatuhi vonis hukuman satu tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas kasus pencemaran nama baik, Selasa (11/6/2019).

“Menyatakan, terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana selama 1 tahun,” tutur Hakim Ketua R Anton Widyopriyono saat membacakan putusan vonis di persidangan PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Dalam persidangan, Hakim Ketua mengatakan bahwa hal yang memberatkan dakwaan Ahmad Dhani adalah karena tidak merasa bersalah saat menjalani hukuman. Selain itu, suami dari Mulan Jameela itu merupakan seorang caleg yang dituntut menjaga lisan di hadapan publik. Sementara, hal yang meringankan dakwaan Dhani adalah selama proses persidangan dia bersifat sopan dan kooperatif.

Atas vonis hakim tersebut, Dhani dikabarkan akan mengajukan banding. Vonis yang diterima Ahmad Dhani sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Jaksa menyampaikan tuntutan itu sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (23/4/2019).

Jaksa menilai, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk mencemarkan nama baik.

Oleh karena itu, Jaksa menuntut Dhani dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai informasi, kasus ujaran ‘idiot’ itu berawal saat Ahmad Dhani membuat vlog dengan konten keluhan atas penghadangan yang dilakukan sejumlah oknum terhadapnya sehingga dia batal mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 silam.

Vlog itupun langsung viral di media sosial yang akhirnya menyebabkan Ahmad Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Continue Reading

Hukum

349 Polisi Bersenjata Gas Air Mata Jaga Ketat Sidang Vonis ‘Idiot’ Ahmad Dhani

Published

on

Ilustrasi ratusan petugas keamanan di PN Surabaya. (Foto: detikcom).

Geosiar.com, Jakarta – Musisi legendari Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang vonis kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’ di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Selasa (11/6/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Uniknya, di luar ruang sidang Dhani, tampak ratusan personel polisi yang tengah berjaga dengan bersenjatakan gas air mata. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Operasional Polrestabes Surabaya, Kompol Anton Elfrino.

Anton mengatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan 349 personel gabungan dari personel Sabhara Polrestabes Surabaya dan Brimob Polda Jatim.

“Kita melakukan pengamanan sebanyak 349 personel tergabung dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, untuk bersiaga,” tutur Anton di PN Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Ratusan personel tersebut, kata Anton, disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Personel terlihat disiagakan pada dua titik, yakni gerbang pengadilan dan di dalam ruang persidangan. Selain itu, mobil watercanon juga tampak parkir di pengadilan.

“Pengamanan ini dilakukan untuk mengamankan jalannya persidangan. Kita melaksanakan pengamanan di gerbang depan jalan untuk mengamankan jalannya persidangan. Semoga tidak ada potensi ricuh,” lanjutnya.

Sebagai informasi, PN Surabaya menetapkan Ahmad Dhani sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik setelah vlog ‘idiot’ yang dia buat pada Agustus 2018 di Hotel Majapahit Surabaya lalu, tersebar di media sosial. Sidang pun telah bergulir sejak 7 Februari lalu.

Vlog itu ditujukkan Dhani kepada sejumlah orang yang mengadangnya di depan hotel saat ingin menghadiri deklarasi #2019gantipresiden di Tugu Pahlawan Surabaya. Oleh karena itu, dia kesal terhadap perlakuan itu dengan melampiaskan kekesalan melalui vlog ‘idiot’. Sayang, vlog itu justru menjerumuskannya ke dalam ranah hukum.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com