Connect with us

Hukum

Kasat Narkoba Polres Karo Tuding Polsek Berastagi Terkait Dibebaskanya 2 TSK Narkotika

Published

on

Kedua TSK Narkotika yang telah dibebaskan sat res narkoba polres karo, saat diabadikan sedang menunjukan barang bukti usai ditangkap dan diamankan oleh personil reskrim polsek berastagi

Geosiar – Tanahkaro – Keseriusan Polri untuk melakukan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Penyalahgunaan Narkoba di indonesia, dan terkhususnya di Tanah Karo sepertinya akan semakin Tercoreng oleh ulah Oknum penegak Hukum itu sendiri, serta akan menjadi Sorotan yang sangat Serius dari berbagai element Masyarakat.

Pasca dilepaskanya kadua Tersangka (TSK) Narkotika tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Karo, yakni M. Rawikan Tarigan alias Black (27) warga Simpang Singa, Gang Melati VII, Kecamatan Kabanjahe, dan Suma Caca Sembiring (36) alias Suma warga Jalan Kejora Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi ini langsung membuat gempar masyarakat dan warga netizen Media Sosial.

Kedua Tersangka Narkotika yang ditangkap dan diamankan Personil Polsek Kota Brastagi, Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib.
seolah ingin menunjukkan “Kehebatannya” dengan cara mengunggah dan menyebarkan foto-foto keduanya dimedia Sosial yang sedang asik berkaroke ria, keduanya terkesan mengejek personel Polsek Berastagi yang telah bersusah payah menangkap keduanya.

AKP Sopar Budiman, minggu 13 january 2019 saat dikonfirmasi oleh Tim Media menjelaskan melalui nomor selulernya mengatakan ” Barang bukti Sabu tidak ada, saat digelar secara Prosedural itu tidak bisa dibuktikan, kemudian kita suruh pihak Polsek Brastagi untuk menjelaskanya dan tidak bisa menjelaskan, karena urine nya positif kita serahkan ke Badan Narkotika (BNN) untuk direhab, ujar kasat Narkoba Polres Karo.

Selanjutnya Tim media mempertanyakan terkait sisa sabu yang ada dibong dan dijadikan barang bukti saat TSK dan Barang Bukti dilimpahkan oleh Personil Polsek Berastagi, Sopar berdalih dengan menjawab sembari bertanya “Ada bong rupanya, biar jelas nanti saya suruh KBO saya menjelaskan biar jelas jalan ceritanya ya, karena dia (KBO) yang lebih tau dan dia yang melakukan Penyidikan, yang lebih jelas mengetahui cerita konkritnya, kata Sopar.

Disinggung terkait laporan kepada Kapolda Sumut yang memaparkan Kronologis, foto tersangka yang sedang menunjuk Barang bukti, serta menjadi Rilis berita yang sudah beredar luas, Sopar tidak menanggapi dan mengalihkan jawaban dengan berkata ” dia yang gelar (KBO) maka dialah yang menjelaskan.

Tersangka sudah kita serahkan ke BNN K untuk dilakukan rehab, kita juga miliki batasan 6X24 jam, bila kita tidak bisa buktikan dan keterangan ahli mengatakan negatif narkotika, ya kita keluarkan, gak bisa ditahan, ujar Kasat Narkoba Polres Karo.

sebelum mengakhiri pembicaraan, Tim media memperjelas bahwa Kasat Narkoba tidak paham terkait mengapa kedua Tersangka ditangkap dan mengapa dilepaskan, Kasat Narkoba Polres Karo menjawab “biar KBO saya suruh menelpon dan yang menjelaskan terkait kejanggalan yang anda maksud, karena saya tidak tahu ada sisa Sabu Sabu dibong itu, saya tidak periksa Bong itu, biar saya suruh KBO saya yang menjelaskan, ujar Sopar mengakhiri.

tim media juga mengkonfirmasi kapolsek brastagi Kompol Aron Siahaan beserta Kapolres Karo AKBP Benny R Hutajulu terkait dibebaskanya kedua tersangka narkotika tersebut, namun sayang hingga berita ini dinaikan, kedua petinggi perwira polisi tersebut tidak menjawab konfirmasi tim media.

Selanjutnya Tim media akan mencoba melaporkan dan meminta atensi dari Kapolda sumatra utara Irjen Pol Agus Andriyanto SH, MH./Eps.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kisruh Ditubuh Lembaga DPRD Karo, Gugatan Dilayangkan Ke PTUN Medan

Published

on

Geosiar – Kabanjahe – Semakin gencarnya masyarakat kabupaten karo menyoroti kinerja dari Anggota Legislatif DPRD Kabupaten karo didalam melaksanakan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak DPRD Kabupaten Karo didalam pelaksanan Pembangunan Periode 2014 hinga 2019 yang terlihat masih jauh dari harapan, sehingga Masyarakat kabupaten Karo yang sudah merasa haus untuk ikut merasakan terciptanya Kenyamanan, Kesejahteran, Ketentraman serta Kepastian Hukum belumlah dapat terpenuhi.

Sesuai amatan awak Media dilapangan dan dengan ditemukan serta telah beredar luasnya surat panggilan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Medan kepada para anggota Komisi yang ada dilembaga DPRD Karo semakin menuai Preseden buruk terhadap kinerja anggota Legislatif yang terkesan sangat tidak mementingkan Kepentingan Publick terkhusunya warga Kabupaten Karo.

Sehubungan dengan diajukanya Gugatan dalam Perkara no.114/G/2018/PTUN-MDN dengan Obyek Gugatan Yakni, Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD Kabupaten Karo no 12 tahun 2018 tertanggal 26 juni 2018, serta gugatan ini dibuat dan diajukan oleh atas nama Wasit Ginting Dkk kepada PTUN Medan tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A, B dan C Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Badan Kehornatan DPRD Kabupaten Karo sisa jabatan 2014 – 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo.

Penuturan J Tarigan (21/1), warga Kecamatan Kabanjahe yang juga sedang berada digedung DPRD Kabupaten Karo mengatakan ” Kita masyarakat awam ini semakin bingung dengan adanya Gugatan ditubuh Lembaga Legislatif ini, bagaimana mereka bisa bekerja secara Maksimal bila alat kelengkapan saja pun menjadi persoalan, dan itu dapat kita artikan juga diduga sebagai bentuk Perampokan Kekuasan yang dapat menghambat untuk dapat menerima dan menampung Aspirasi serta Keluhan keluhan kami warga Kabupaten Karo, ujar Tarigan.

lanjutnya lagi, seharusnya DPRD Karo ini memperhatikan dan Focus menjalankan fungsinya sebagai Legislasi dengan menciptakan Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah, terkait Anggaran ataupun memenuhi Kewenangan dalam hal Anggaran Daerah (APBD) serta benar benar melakukan Pengawasan, serta
melaksanakan Kewenangan dan mengontrol Pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya serta Memantau Kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah lainya, bukanya harus berkutat didalam Syahwat Kepentingan Pribadi atau Golonganya, janganlah buat Kisruh suasana, rakyat sangat butuh peranan DPRD dikabupateb Karo ini, harap Tarigan.

Soni Ginting yang juga sebagai Aktifis dari kabupaten karo menanggapi dengan adanya Gugatan dari Anggota DPRD Karo, Wasit Ginting Dkk tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi A,B dan C badan pembentukan Perda dan Badan Kehormatan DPRD Kab Karo, Husni Ginting menjelaskan (21/1) ” Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik dan benar untuk mensejahterakan Kehidupan Masyarakat Karo, sementara dalam Penetapan susunan Personalia dan Badan Pembentukan Perda serta Badan Kehormatan DPRD Kab Karo saja terkesan lebih mementingkan kelompok kelompok yang ada di Gedung Wakil Rakyat ini ” ujar soni.

lanjut Soni, Sebenarnya panduan atau tata cara tentang Penetapan Susunan Personalia Komisi sudah ada di tetapkan sebagai acuan Penetapan Susunan Personalia beserta alat kelengkapan lainnya, pertanyaannya apakah para pimpinan maupun penentu kebijakan di Lembaga tersebut tidak paham atau tidak pernah mempelajari panduan tata tertib (Tatib) tentang Penetapan Susunan Personalia serta kelengkapan Badan badan yang ada di lembaga DPRD Karo ini, kata Soni.

Ramli Sitepu SH, anggota DPRD Karo dari fraksi Hanura ketika dikonfirmasi terkait hal ini (21/1) digedung DPRD Karo membenarkan adanya gugatan tersebut ” memang benar ada gugatan itu, dan Fraksi Hanura, Fraksi PKPI dan Fraksi Demokrat sebagai penggugat, dan hal tersebut terjadi dikarenakan dianggap telah menyalahi Mekanisme, dan Pemilihan ketua komisi A, B dan C tersebut tidak sesuai dengan Tata tertib (Tatib) DPRD Karo yang terbaru.

Lanjut Ramli lagi, sampai detik ini memanglah Komisi yang ada dan disahkan serta ditanda tangani oleh wakil ketua DPRD Karo inolia Br Ginting tidaklah diakui oleh pihak Penggugat, sehingga komisi tidak dapat bekerja dan pekerjaan sudah antri dan menumpuk, padahal sebagai mitra dari Pemerintahan Kabupaten Karo ataupun SKPD adalah komisi. maka dari itu saya sangat berharap kepada PTUN agar segera diputuskan perkara ini agar komisi segara dapat bekerja dan sekaligus menghentikan perselisihan yg ada, harap Sitepu.

Selanjutnya awak media mencoba mencari dan menghubungi serta langsung mendatangi Gedung DPRD Karo untuk mempertayakan kepada ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti (21/1) beserta Sekertariat Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten karo, Petrus Ginting untuk dikonfirmasi, namun hingga berita ini dinaikan Geosiar.com belum mendapat jawaban dikarenakan Ketua DPRD Karo dan Sekwan DPRD Kabupaten Karo sedang tidak berada di Gedung DPRD Karo./EPS/Mawar

Continue Reading

Hukum

Komite Sekolah SMA N 2 Kabanjahe Abaikan 4 Fungsinya, Berimbas Penahanan Raport Siswa

Published

on

Geosiar – Tanah Karo – Menyikapi hal yang luput dari mata pihak terkait dan mengenai masalah yang juga mungkin kurang menarik diangkat ke Publik, dan yang mungkin juga hanya segelintir orangtua siswa saja yang merasa keberatan mengenai adanya Siswa yang tidak menerima Raport pada Semester satu yang diakibatkan tidak mampu Membayar Uang Komite dan Uang OSIS.

Didalam persoalan masalah pendidikan dikabupaten Karo khususnya, banyak Pihak pihak terkait seolah menutup mata, terkhususnya bagi penegak hukum dikabupaten karo, seperti yang juga dikutip dari pemberitaan sebelumnya dimedia Geosiar.com tentang ” Diduga Terjadi Pungli di SMA Negeri 2 kabanjahe (12/6) dan Diduga lakukan pungli, kutip Uang komite Rp.1450.000 dan Uang OSIS Rp 120.000. yangmana beberapa siswa terancam gagal mengikuti Ujian Karena tidak mampu serta belum melunasi Uang komite dan uang OSIS.

Seperti yang dituturkan ibu T bangun (20/1), orang tua siswa kelas XII di SMA N 2 Kabanjahe, kabupaten karo menyatakan bahwa Raport anaknya tidak bisa diambil karena belum menyelesaikan pembayaran uang komite sekolah dan uang OSIS.

Terpisah, orang tua Siswa lainya (20/1) mengatakan ” saya harus meminjam uang dari saudara karena anak saya mengatakan harus melunasi uang Komite dan uang OSIS, saya juga pernah pertanyakan kepada pihak sekolah terkait keringanan untuk Siswa kurang mampu, tapi kata pihak sekolah itu terbatas, saya tidak bisa mendapatkan walaupun saya memang benar benar tidak mampu ujarnya lirih.

Dan hal itu, hingga kini tetap masih berlanjut, dan berakibat serta berimbas kepada beberapa Siswa yang hingga hari ini tidak Menerima Raport, sehingga hal tersebut menggugah hati Pemerhati sekaligus Aktifis Julianus Sembiring S.pd yang senantiasa siap dibarisan terdepan guna memperjuangkan Hak para siswa dan masyarakat luas.

Julianus menegaskan dengan mengatakan “Seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi jikalaulah Komite Sekolah mengerti akan Fungsi dan tugasnya, mereka seharusnya memahami terkait adanya empat (4) Fungsi dari Dewan komite sekolah :
Komite berfungsi Sebagai Pengesahan, komite berfungsi sebagai Pengawasan, Komite berfungsi Sebagai Donasi / Donatur, dan Komite berfungsi sebagai Mediator.

lanjut Sembiring, Jika keempat hal diatas sudah dipahami dan di mengerti, serta sudah dilaksanakan. maka tidak akan terjadi adanya siswa yang terancam tidak mengikuti ujian, apalagi sampai tidak menerima Raport, tak kalah pentingnya lagi seharusnya Dewan Komite Sekolah mencari Donatur Untuk Memfasilitasi Siswa yang kurang mampu, dan memediasi agar tidak terjadi Konflik diantara orang tua Siswa dan pihak sekolah, Ujar Julianus mengakhiri sembari tersenyum./Mawar

Continue Reading

Hukum

Tokoh Pemuda Brastagi Minta Kapolri Dan kapolda Sumut Evaluasi Jabatan Kapolres Karo

Published

on

James Tarigan SE, Tokoh Pemuda Brastagi

Geosiar – Kabanjahe – Oknum yang telah membebaskan kedua TSK Narkoba dipolres Karo dianggap dan patut diduga sama saja sudah terlibat dan ambil bagian didalam Peredaran Narkoba.

Persoalan yang telah Viral dikalangan Masyarakat dan didalam Pemberitaan maupun dimedia Sosial terkait telah dibebaskanya kedua Tersangka (TSK) tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Sat Res Narkoba Polres Karo (1/1/2019) telah menjadi perhatian Publick, dan kini akibat dari mencuatnya persoalan tersebut kepermukaan, Polres Karo semakin menuai kritikan hingga Masyarakat meminta agar Kapolri dan Kapoldasu dapat sesegera mungkin Mengevaluasi jabatan Kapolres Karo dan menindak Oknum Sat Res Narkoba Polres Karo yang diduga telah menyalahi Wewenang dan jabatan.

Salah satu Tokoh Pemuda diberastagi, James Tarigan SE (18/1) menanggapi terkait hal telah dibebaskanya kedua TSK Narkotika oleh Sat res Narkoba Polres Karo jajaran Polda Sumut dengan mengatakan ” Kita sangat sangat menyayangkan kejadian pembebasan kedua TSK tersebut, terlebih saat ini kita sudah dalam keadaan Darurat Narkoba, seperti yang pernah dikatakan Presiden kita Ir. H Jokowidodo, serta saat ini ada juga salah satu putra terbaik dari kabupaten karo menjadi petinggi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat yang kita banggakan dan juga serius memerangi Narkoba.

Dikampung halaman dari petinggi BNN Pusat ini malah ada oknum oknum yang seyogianya menegakan Hukum dikabupaten karo malah tidak menghargai perjuangannya untuk memberantas Narkotika, maka dari itu kami harap Kapolri dan kapolda sumut dapat segera turun tangan untuk mengungkap dibalik pembebasan kedua TSK Narkotika ini dan sesegera mungkin Mengevaluasi jabatan Kapolres Karo, ini karena oknum yang telah membebaskan kedua TSK tersebut kita anggap dan patut kita duga dengan keras sama saja sudah terlibat dan ambil bagian didalam Peredaran Narkoba dikabupaten Karo ini, tegas james.

Lanjut Tarigan, informasinya terkait Kronologis Penangkapan serta barang bukti dan rencana tindaklanjut dari penanganan terhadap kedua TSK tersebut hingga tuntas dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal ini telah dilaporkan oleh Kapolres tanah Karo kepada Kapoldasu, maka dari itu sudah selayaknya juga untuk Oknum oknum yang nantinya terbukti terlibat dan yang menyalahi Praturan didalam Persoalan ini harus dipecat dari kesatuanya dan diproses baik secara Kode Etik ataupun sesuai dengan regulasi Hukum yang berlaku, pinta james.

Terpisah, Sembiring yang juga warga kota Berastagi (18/1) di Berastagi mengatakan jangan sampai hal seperti ini terulang kembali, bila Pembebasan kedua TSK tersebut tidak menyalahi dan benar adanya, maka Kapolres Karo harus segera mengklarifikasi kebenaran dari laporan yang dibuat atas nama Kapolres Tanahkaro AKBP Benny R Hutajulu kepada Kapoldasu yang sudah beredar luas dan menjadi bahan Pemberitaan dibeberapa media cetak maupun Media elektronik

Kita harapkan juga agar Kapolres Karo dapat menjelaskan kepada Publik secara Resmi, baik dihadapan Media elektronik maupun Media cetak terkait Pembebasan kedua TSK tersebut, agar Masyarakat tidak salah Presepsi yang berkelanjutan terhadap Kinerja Kepolisian khususnya Polres Karo didalam proses Pengungkapan serta Pemberantasan Narkotika dan Obat obatan terlarang dikabupaten Karo, ujar Sembiring mengakhiri.

Geosiar mengkonfirmasi Kapolres karo (17/1) terkait laporan kepada kapolda sumut yang dibuat atas nama Kapolres tanahkaro AKBP Benny R Hutajulu apakah benar adanya atau HOAX (tidak benar), serta kini kedua tersangka tersebut sudah dibebaskan, namun bukanya mendapat jawaban, akan tetapi Kapolres Karo tersebut memblokir Aplikasi WhatsAp awak media./Edy surbakti.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com