Connect with us

Sumut

ASN Non Eselon dan PHL Dilarang Bawa Mobil ke Kantor Walikota Medan

Published

on

Halaman kantor Walikota Medan

Medan, Geosiar.com – Tidak dapat dipungkiri, Aparatur Sipil Negara (ASN) non eselon dan Pegawai Harian Lepas (PHL) jajaran Pemko Medan ternyata banyak yang hidup mewah dan naik mobil pribadi ke kantor untuk kerja. Sama halnya ASN dan PHL yang bertugas di kantor Walikota Medan Jl Kapt Maulana Lubis.

Tak heran, lahan kantor Walikota Medan tidak  mencukupinya  lagi lokasi  parkir untuk menampung kenderaan bermotor yang membludak setiap hari  kerja. Dampaknya, para tamu yang datang kesulitan memarkir kenderaannya.

Untuk mengatasi hal itu, Walikota Medan mengeluarkan instruksi, bagi ASN non eselon maupun PHL dilarang membawa mobil ke kantor saat kerja.

“Yang boleh membawa mobil hanya pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Khusus untuk eselon IV,  hanya sebagian saja yang diperkenankan membawa mobil.  Sebagian lagi bersama staf dan PHL diminta menggunakan sepeda  motor atau transportasi umum, ” kata Walikota Medan melalui Kabag Umum Muhammad Andi Syahputra  di Balai Kota  Medan, Minggu (13/1/2019).

Andi mengungkapkan, selama ini tempat parkir di Kantor Wali Kota  selalu dipenuhi  dan disesaki oleh parkir mobil staf maupun PHL. Alhasil, ketika ada tamu datang sulit mencari tempat untuk memarkirkan kenderaannya. “Memang sudah tidak cukup lagi tempat parkir, makanya pegawai dibatasi untuk menggunakan kendaraan roda empat,” ungkapnya.

Guna  mendukung hal itu bilang Andi,  begitu pembatasan membawa mobil diberlakukan pekan depan,  mulai diberlakukanlah palang parkir untuk masuk dan keluar Balai Kota. Dengan demikian setiap kendaraan tamu yang mau masuk ke Kantor Wali Kota, mereka  terlebih dahulu harus mengambil karcis parkir yang telah disediakan untuk para tamu.

“Tamu ketika masuk ambil karcis parkir, ketika keluar cukup berikan karcis parkirnya kepada petugas yang ada dipintu keluar. Kalau pegawai naik mobil dan masuk menggunakan karcis tamu, tentu akan ketahuan oleh petugas yang jaga parkir dipintu keluar. Nanti diberikan peringatan dan imbauan agar tidak membawa lagi mobil ketika bekerja,” paparnya. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sumut

ASN dan PHL DKP Dituntut Kota Medan Tetap Bersih

Published

on

Medan, Geosiar.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan dituntut bekerja maksimal guna mewujudkan kota Medan bersih, indah dan terang benderang. Mampu membangun kebersamaan dan bertanggungjawab masalah kebersihan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S  MSi MH diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman MM saat memimpin Apel Besar Bersama dengan seluruh jajaran ASN Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan di Stadion Teladan Medan, Rabu (20/03/2019).

Selain ingin bertatap muka, Sekda juga memberikan motivasi kepada ASN dan PHL untuk bekerja lebih serius dan bertanggungjawab. Juga, apel bersama digelar sebagai bentuk apresiasi Pemko Medan terhadap kinerja jajaran DKP Kota Medan dalam rangka menata keindahan maupun kebersihan di ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

“Di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua lah, Keindahan dan kebersihan di Kota Medan dapat terwujud. Atas dasar itulah besar harapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu semua dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ke depannya “, kata Sekda.

Dengan melihat jumlah ASN dan PHL DKP yang sangat banyak ini, Sekda optimis taman – taman yang ada di Kota Medan akan tertata dengan baik, begitu juga dengan kebersihan Kota Medan. “Insya Allah dengan jumlah yang besar ini, Kota Medan akan bersih dari sampah. Bahkan, Kota Surabaya dan Jakarta bisa kita kalahkan,”tegasnya.

Disamping itu juga pekerjaan yang telah diamanahkan dapat dikerjakan dengan rutin dan waktu kerjanya pun harus 8 jam sehari. “Jadi 8 jam kerja itu harus kita patuhi dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai kompensasinya, hak bapak-bapak dan ibu-ibupun kita penuhi tanpa ada pemotongan sepeser pun”, tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan Sekda  untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemotongan gaji para PHL DKP tersebut, mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu langsung memberikan nomor handphonepribadinya. “Apabila ada pemotongan segera sampaikan langsung kepada saya, kecuali pemotongan terkait BPJS. Diluar itu tidak ada pemotongan sepeser pun,” tandasnya.

Selanjutnya Sekda menambahkan, terkait dengan mekanisme ketidakhadiran, sepenuhnya diserahkan pengaturannya kepada Kadis DKP. “Hak bapak-bapak dan ibu-ibu telah kami penuhi, maka kewajiban yang ada pun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu Kadis DKP M Husni SE  MSi mengungkapkan,  apel bersama ini bertujuan selain bertatap muka juga untuk mengotomatisasi fungsi kerja yang menjadi kewajiban Dinas DKP. Artinya,  apel ini dilakukan sebagai upaya motivasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan DKP.

“Saya berharap apel bersama ini sebagai salah satu upaya dalam menjadikan Medan Bersih, Medan Indah dan Medan Terang Benderang dapat segera terwujud” kata Husni. (lamru)

Continue Reading

Sumut

Anggota DPR RI Kunjungi Pemko Medan Terkait Penggunaan Dana Kelurahan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musaddad Nasution menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut dari Komite I Dr Badekanita Beru Sitepu beserta rombongan di Balai Kota Medan, Rabu (20/3) pagi. Kunjungan guna mengetahui penggunaan dana kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.  

Dalam pertemuan, ada beberapa point yang dibahas dalam diskusi tersebut diantaranya pelaksanaan dan pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Musaddad, Kota Medan sesuai UU, penyebutan desa telah diganti menjadi kelurahan. Untuk itu, desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, memiliki kewenangan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun, pelaksanaannya tetap berada dalam pengawasan pihak kecamatan.

Selain itu, alokasi anggaran yang dikelola oleh kelurahan digunakan untuk seluruhnya demi kepentingan bersama. Artinya penggunaan dana desa yang ada ditujukan semisal pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Disamping itu, dana desa juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Atas dasar itulah, Musaddad mengungkapkan, guna meningkatkan kapasitas, Pemko Medan telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh lurah se-Kota Medan. Hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman agar seluruh aparatur perangkat baik di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengelola anggaran dengan benar sehingga terhindar dari penyalahgunaan.

‘’Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah melakukan pembinaan dan pelatihan  kepada seluruh seluruh lurah agar terlatih dalam mengelola anggaran sesuai aturan. Sebab, Wali Kota tidak ingin ada perangkat daerah yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan,’’ ungkap Musaddad.

Sementara itu, anggota DPD RI Komite I Badekanita Beru Sitepu mengucapkan terima kasih atas sambutan baik yang diberikan Pemko Medan. Dikatakan Badekanita, kedatangannya bersama rombongan guna mengetahui sekaligus melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam mengelola anggaran desa di lingkungan Pemko Medan.

‘’Saya merasa senang atas kemajuan dan pengendalian yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Jangan sampai dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Kabar baik ini akan saya sampaikan ke pusat. Selain itu, semua saran yang disampaikan dalam pertemuan kita hari ini,  akan kami bahas dan tindaklanjuti dalam rapat dewan nanti,’’ kata Badekanita.

Terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang, Badekanita berharap Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Medan untuk lebih gencar mensosialisasikan gelaran pesta demokrasi tersebut. ‘’Saya berharap tingkat pastisipasi masyarakat di Kota Medan dalam pemilu nanti dapat melonjak naik,’’ harapnya. (lamru)

Continue Reading

Sumut

206 Pejabat Pemko Medan Diminta Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi MH menginstruksikan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk segera melaporkan harta kekayaannya masing-masing  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, masih ada pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya hingga saat ini.

Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota ketika membuka kegiatan Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)  di Balai Kota Medan, Rabu (20/3/2019). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan, ternyata dari 206 pejabat yang wajib melaporkan hanya 80% saja yang melakukannya.

“Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sukar, saya sendiri sudah menyelesaikannya 15 hari. Saya minta keseluruhan pejabat di lingkungan Pemko Medan yang berjumlah 206 harus  melaporkan harta kekayaannya,” kata Wakil Wali Kota seraya menunjukkan formulir LHKPN miliknya yang telah diisi.

Apalagi jelas Wakil Wali Kota, BKD & PSDM Kota Medan telah menyediakan waktu selama 3 hari mulai 20-22 Maret untuk melakukan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Oleh karenanya Akhyar minta waktu yang tiga hari tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tak ada lagi pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak melaporkan harta kekayaan masing-masing.

“Melaporkan harta kekayaan itu merupakan kewajiban. Saya berharap tahun ini 100% pejabat di lingkungan Pemko Medan yang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Jangan sampai ada lagi pejabat yang tidak melaporkannya, sebab itu akan menimbulkan tafsir liar dari KPK,” pesannya.

Sebelumnya, Kepala BKD &PSDM Kota Medan  Muslim Harahap dalam laporanya menjelaskan,  seluruh pejabnat di lingkungan Pemko Medan wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Meski wajib namun masih ada juga pejabat yang belum melaporkannya.

“Tahun 2017, hanya 80% dari 206 pejabat yang wajib melaporkan mengisi LHKPN guna melaporkan harta kekayaannya. Artinya, ada 20% pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu tahun ini, kita harapkan sleuruh pejabat harus melaporkannya,” ungkap Muslim.

Guna memudahkan para pejabat melaporkan harta kekayaan masing-masing, Muslim pun telah menurunkan sejumlah anggotanya untuk membantu mengisi formulir LHKPN selama tiga hari. “Kita tunggu selama tiga hari ini, sehingga dalam bulan ini juga seluruh laporan harta kekayaan pejabat selesai 100%,” harapnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com