Connect with us

pemilu 2019

Prabowo-Sandi Ubah Visi-Misi, KPU Sebut Perbaikan Tak Dimungkinkan Lagi

Published

on

Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Geosiar.com, Jakarta – Visi-misi yang telah disetor ke KPU diubah oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. KPU menyampaikann perbaikan dokumen visi-misi dan program kandidat Pilpres 2019 tak bisa dilakukan lagi.

“Prinsipnya begini, visi-misi, program pasangan capres dan cawapres itu kan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendaftaran. Karena posisi regulasinya begitu, maka sudah tidak dimungkinkan lagi ada perubahan visi-misi, program dari pasangan capres dan cawapres,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi wartawan, Kamis (10/1/2019) malam.

Wahyu beralasan dokumen visi-misi adalah salah satu persyaratan proses pendaftaran capres dan cawapres. Karena tahapan proses pendaftaran itu sudah dilalui, dokumen visi-misi itu, menurut Wahyu, tak bisa diubah lagi.

“Prinsipnya visi-misi, program itu kan bagian dari persyaratan proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Karena itu bagian dari proses pendaftaran, maka tahapannya kan sudah berlalu sehingga perbaikan dokumen visi-misi, program tidak memungkinkan lagi.

Itu prinsipnya begitu. Tetapi tentu saja, dalam berkampanye, ya, tentu saja KPU tidak bisa membatasi pasangan capres dan cawapres dalam berkampanye untuk menyampaikan pandangan-pandangan, gagasan-gagasan demi kemajuan bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Itu kan dua hal yang berbeda. Yang kita atur adalah dokumennya, Mas. Dokumennya kan sudah melewati tahapan, begitu,” ujarnya.

KPU menerima surat tentang perubahan visi-misi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada 9 Januari 2019. KPU selanjutnya akan membalas surat resmi itu kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Jadi memang betul ada surat dari Badan Pemenangan Nasional kepada KPU terkait dengan perubahan visi-misi dan program. Tentu saja setiap surat yang masuk, harus kami terima suratnya. Nanti, karena itu surat resmi, tentu saja KPU akan menjawab secara resmi kepada Badan Pemenangan Nasional, tim kampanye 02,” imbuhnya.

Wahyu menjelaskan, KPU juga akan menampilkan visi-misi Prabowo-Sandi sesuai dengan dokumen yang diserahkan di awal. Adanya dokumen perbaikan tak akan mengubah dokumen yang disetor pada saat pendaftaran.

“Ya tentu saja dokumen awal toh, Mas. Tadi kan saya menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi masa untuk memperbaharui visi-misi, program, dokumennya. Karena dokumen visi-misi, program itu bagian tidak terpisahkan sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran capres dan cawapres,” tuturnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Najwa Shihab Ditolak BPN Prabowo-Sandiaga Jadi Moderator Debat Pilpres

Published

on

Prabowo dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Najwa Shihab menjadi salah satu yang dipertimbangkan KPU untuk didapuk sebagai moderator debat capres di putaran kedua. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Najwa.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Di samping Najwa, nama Tommy Tjokro dipertimbangkan sebagai kandidat moderator debat capres kedua. Nama Najwa dan Tommy, disebut Ketua KPU Arief Budiman, diusulkan oleh pihak televisi.

Andre menilai, KPU sebaiknya mencari nama lain selain Najwa Shihab. Dia menduga Najwa tidak netral.

“Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral. Itu harapan kami kepada KPU,” ujar Andre.

Tentang jumlah moderator, Arief menyampaikan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Continue Reading

pemilu 2019

Evaluasi Debat Pilpres Perdana, KPU: Kami akan Lakukan Perubahan Format

Published

on

Debat perdana Pilpres 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan lebih mengaktifkan peran para panelis, supaya bisa langsung terlibat aktif pada debat Pilpres putaran kedua mendatang.

Tapi, Wahyu mengaku bahwa sebelumnya KPU juga akan mengevaluasi format dan mekanisme debat putaran kedua, demi memastikan apakah para panelis itu akan terjun langsung untuk menanyai kedua paslon capres-cawapres tersebut.

“Dimungkinkan (mengaktifkan peran panelis). Tapi dengan mekanisme dan format debat yang akan diatur lagi nanti, dengan moderator pun sebenarnya masih memungkinkan untuk lebih mendramatisir lalu lintas perdebatan itu,” kata Wahyu di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Mengenaimoderator, Wahyu pun mengatakan hal itu baru akan dipastikan setelah format dan mekanisme untuk Debat Pilpres putaran kedua, sudah disepakati oleh KPU bersama tim dari masing-masing kubu paslon.

“Itu sangat tergantung format debat yang akan kita perbaharui. Tentu saja ke depan kita punya komitmen agar debat itu menjadi lebih baik, substansial, mengedukasi, tapi juga lebih menarik,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang banyaknya kegaduhan di sekitar panggung debat akibat ulah kedua pendukung paslon capres-cawapres tersebut, Wahyu mengaku bahwa pengurangan dan pembatasan penonton di sekitar panggung debat merupakan sebuah keniscayaan.

“Pengurangan jumlah pendukung di arena debat dimungkinkan, tapi lebih kepada pengaturan agar tamu undangan itu lebih tertib dalam menyaksikan debat. Karena kalau rakyat terganggu saat menyimak debat tersebut, maka sebenarnya salah satu tujuan debat itu tidak tercapai,” kata Wahyu.

“Debat ini kan salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPU, agar paslon dapat menyampaikan visi, misi dan programnya. Tapi di lain pihak, masyarakat juga akan mengetahui visi misi pasangan calon dan performa masing-masing, sehingga debat ini menjadi referensi penting bagi masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Gerindra Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo ‘Korupsi Nggak Seberapa’

Published

on

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto tentang ‘korupsi nggak seberapa’ caleg Gerindra banyak menuai kritikan. Partai Gerindra menjelaskan maksud pernyataan sang ketum itu.

“Maksud Pak Prabowo itu yang tak seberapa itu orang. Orang yang dicalonkan di Gerindra, itu kan nggak seberapa,” ungkap Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Pernyataan Prabowo tersebut dikatakan saat menjawab capres petahana Joko Widodo dalam debat perdana Pilpres 2019. Jokowi mempersoalkan komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi di saat Prabowo menyetujui adanya sejumlah eks napi koruptor menjadi caleg dari Gerindra.

Dasco pun menyampaikan alasan Prabowo atau Gerindra mengizinkan eks napi koruptor menjadi caleg. Ketika napi-napi tersebut mengajukan gugatan atas KPU, kemudian Bawaslu mengizinkannya.

“Pertama itu di Bawaslu dalam peraturannya itu memperbolehkan. Kan diajukan sengketa. Kemudian putusan MA juga memperbolehkan mantan napi mencalonkan diri,” ujar Dasco.

“Itu mantan napi korupsi kan melaporkan KPU ke Bawaslu. Dalam putusannya Bawaslu memperbolehkan, dan hasil dari MA itu boleh. Jadi karena menurut peraturannya boleh, kita kan negara hukum, kita mengikuti aturan yang ada,” imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum itu.

Tentang isu eks napi koruptor nyaleg, Jokowi memang sempat angkat bicara. Dia menilai, majunya seorang eks koruptor jadi caleg adalah hak. Namun ia meminta KPU menelaahnya.

“Statement-statement Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kemudian mengamini. Mengatakan bahwa mantan napi caleg koruptor itu boleh mencaleg. Silakan aja di Google. Nah itu kan imbauan presiden dan kita juga ikutin gitu lho oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum partai,” urai Dasco.

Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini pun kembali menegaskan maksud sang eks Danjen Kopassus. Soal ‘korupsi tak seberapa’, kata Dasco, itu bermakna caleg eks koruptor dari Gerindra, bukan jumlah kerugian negara akibat korupsi 6 caleg itu.

“Sesuatu yang sedikit itu bukannya soal jumlah uang, tetapi jumlah orang mantan napi korupsi yang dicalegkan oleh Partai Gerindra,” terang Ketua MKD DPR ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com