Connect with us

Nasional

GP Ansor: Banyak ASN dan Pejabat BUMN Dukung Khilafah

Published

on

Bendera hitam yang dibawa massa Aksi Bela Tauhid di Jakarta, Jumat (26/10/2018). (tirto.id)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan terdapat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung berdirinya negara khilafah.

“Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak,” kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019). Yaqut mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

“Dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” kata dia.

Yaqut tak menjelaskan pejabat teras dari BUMN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak mengatakan kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok ini.

Gus Yaqut menyadari pemerintah tak bisa langsung memecat ataupun memutasi terhadap ASN yang terlibat dalam gerakan pengusung khilafah karena terbentur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Meskipun demikian, Gus Yaqut mengaku menyarankan kepada Jokowi untuk merivisi UU tersebut selepas pemilihan presiden.

“Tadi kita sampaikan pada bapak presiden supaya nanti setelah hiruk pikuk kontestasi politik selseai pemerintah segera merevisi undang-undang ASN agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah,” ujarnya.

Gus Yaqut menuturkan, GP Ansor maupun Banser akan membantu pemerintah melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali berbenturan dengan kelompok tersebut.

“Kita akan berkonsolidasi, kita akan lakukan konsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, presiden dalam hal ini melawan kelompok-kelompok ini,” kata dia.