Connect with us

Nasional

GP Ansor: Banyak ASN dan Pejabat BUMN Dukung Khilafah

Published

on

Bendera hitam yang dibawa massa Aksi Bela Tauhid di Jakarta, Jumat (26/10/2018). (tirto.id)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan terdapat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung berdirinya negara khilafah.

“Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak,” kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019). Yaqut mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

“Dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” kata dia.

Yaqut tak menjelaskan pejabat teras dari BUMN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak mengatakan kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok ini.

Gus Yaqut menyadari pemerintah tak bisa langsung memecat ataupun memutasi terhadap ASN yang terlibat dalam gerakan pengusung khilafah karena terbentur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Meskipun demikian, Gus Yaqut mengaku menyarankan kepada Jokowi untuk merivisi UU tersebut selepas pemilihan presiden.

“Tadi kita sampaikan pada bapak presiden supaya nanti setelah hiruk pikuk kontestasi politik selseai pemerintah segera merevisi undang-undang ASN agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah,” ujarnya.

Gus Yaqut menuturkan, GP Ansor maupun Banser akan membantu pemerintah melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali berbenturan dengan kelompok tersebut.

“Kita akan berkonsolidasi, kita akan lakukan konsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, presiden dalam hal ini melawan kelompok-kelompok ini,” kata dia.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Massa Gelar Aksi Tolak IMB Reklamasi, Anies: Tak Perlu Ditanggapi Secara Khusus

Published

on

Massa saat menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi, Senin (26/6/2019). (Foto: Detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Puluhan massa menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi.

Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta awalnya berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian berpindah ke depan Wisma Antara dan mulai aksi jalan mundur sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga sekitar pukul 14.29 WIB, massa tiba di Balai Kota.

Aksi itupun turut mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sayang, Anies merasa tak perlu menanggapi aksi itu secara khusus sebab ia menilai bahwa putusan untuk menerbitkan IMB sudah sesuai dengan ketentuan.

“Tidak ada yang khusus. Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati. Itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan,” tutur Anies kepada awak media, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2019).

Pemerintah DKI Jakarta, kata Anies, telah berpegang pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerbitan IMB di pulau reklamasi merupakan dasar dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Namun, dia mengaku tetap menghormati segala bentuk penolakan dari masyarakat.

“Dan kita hormati (penolakan), itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar,” lanjut Anies.

Menurut Anies, bangunan yang berada di pulau reklamasi itu adalah legal sebab berdasar pada aturan Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang sebelumnya dibuat oleh mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana,” paparnya.

Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya’. Selain itu, mereka juga membawa replika perahu dan jaring. Koordinator Aksi, Elang mengatakan bahwa aksi tersebut mereka siapkan secara spesial untuk Anies Baswedan supaya tak terjebak dalam kebijakan lama.

“Di dalam perangkap ikan ini kita menyiapkan sebuah kajian yang kita siapkan spesial untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Biar apa, biar kita tidak terjebak dalam kebijakan-kebijakan lama. Agar DKI Jakarta bisa lepas dari jebakan-jebakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya,” tegas Elang saat menuju Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Continue Reading

Korupsi

Sofyan Basir Jalani Sidang Perdana Kasus Suap PLTU Riau-1 sebagai Terdakwa

Published

on

Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/5/2019). [Foto: Suara.com]

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana Direktur utama PLN nonaktif, Sofyan Basir sebagai terdakwa atas kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. pada hari ini, Senin (24/6/2019).

Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. Sidang kali ini beragendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Betul (sidang dakwaan Sofyan Basir),” tutur kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Soesilo mengatakan kliennya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan tersebut, melainkan hanya akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa KPK.

“Hanya mendengarkan saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa jaksa KPK akan menguraikan dakwaan terhadap Sofyan Basir dalam sidang perdana tersebut, termasuk penjelasan secara detail terkait peran Sofyan dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“KPK akan menguraikan secara lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan dan peran terdakwa dalam perkara dugaan suap terkait kontrak kerjasama PLTU Riau-1 tersebut mulai dari dakwaan dan rangkaian persidangan. Terdakwa diduga membantu pelaku lain dalam melakukan korupsi tersebut,” papar Febri kepada awak media, Jumat (14/6/2019).

Sebagai informasi, proses penyidikan terhadap Sofyan Basir sudah dimulai sejak 22 April lalu. Penyidik KPK pun telah memeriksa 74 orang saksi terkait dengan kasus ini, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, petinggi di PT PLN, pihak PT Samantaka Batubara, anggota DPR RI, mantan pengurus Partai Golkar dan pihak swasta lain.

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka lantaran diduga telah membantu Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Sofyan diduga telah dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, yang sudah diproses KPK lebih dulu.

Selain itu, KPK menduga Sofyan berperan aktif untuk memerintah bawahannya supaya kesepakatan dengan Kotjo bisa segera direalisasi.

Continue Reading

Nasional

Kemenhub Soal Moda Transportasi O-Bahn: Atasi Kemacetan

Published

on

Moda Transportasi Massal, O-Bahn. (Foto: ist)

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji perkembangan moda transportasi massal baru bernama O-Bahn sebagai alternatif pilihan angkutan massal.

Konsep O-Bahn menggabungkan antara moda transportasi Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit ( LRT). Artinya, O-Bahn merupakan sebuah bus dengan jalur khusus seperti jalur kereta.

Rencana pembangunan O-Bahn ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Dirjen Perkeretaapian Zulfikri. Mereka mengatakan bahwa O-Bahn mampu mengatasi kemacetan di perkotaan.

“Pada dasarnya menggunakan bus biasanya, disediakan kalau khusus di down town sehingga tidak ikut dalam kemacetan,” tutur Zulfikri di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Zulfikri mengatakan bahwa O-Bahn memiliki banyak keunggulan dibanding dengan bus way seperti TransJakarta. Salah satu kelebihannya terdapat pada kecepatan dan waktu yang akan lebih efisien sehingga nantinya mampu menjadi solusi kemacetan lalu lintas perkotaan.

“Selama ini bus way masih ikut dalam kemacetan. Ini bisa di atas kecepatan 60 km per jam, bahkan dengan bus tingkat bisa 80 km per jam dengan jalur khusus. Ini solusi pengangkutan massal di wilayah perkotaan,” paparnya.

Selain itu, O-Bahn akan melayani penggunanya hingga sampai di depan rumah sehingga warga tak perlu repot untuk terus mengganti moda transportasi dari rumah ke lokasi tujuan.

“Pada saat dia di daerah pinggiran kota bisa langsung masuk ke perumahan untuk angkut langsung penumpang dari rumah,” lanjutnya.

Untuk biaya pembangunan, Zulfikri mengakui jika O-Bahn akan memakan dana cukup besar. Sebab dengan kapasitas angkut yang lebih besar akan membuat biaya operasionalnya lebih efisien meski membutuhkan investasi yang lebih besar dibanding bus way.

“Secara umum, pembangunan O-Bahn 20 persen lebih mahal dari busway, tetapi produkivitas penumpang per km yang bisa diangkut itu lebih Kalau pembangunan lebih mahal, tapi secara biaya operasi lebih murah. Karena kapasitas angkut yang lebih besar,” tandas dia.

O-Bahn sendiri pertama kali diterapkan di Kota Essen, Jerman. Sekarang O-Bahn juga sudah digunakan di negara Australia dan Jepang sebagai moda transportasi massal.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com