Connect with us

Dunia

Dana Perbatasan Macet, Trump Ancam Status Darurat Nasional

Published

on

Presiden Donald Trump

Geosiar.com, Washington DC – Presiden AS Donald Trump menggertak akan menggunakan hak prerogatifnya dengan menyatakan negara AS dalam keadaan darurat untuk mencairkan anggaran tembok perbatasan, dan mengakhiri kebuntuan perundingan dengan Dewan Perwakilan.

“Kami bisa menyatakan negara dalam keadaan darurat. Seharusnya sih tidak perlu. Saya punya hak penuh untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Saya memang belum siap, tetapi jika terpaksa saya akan melakukannya,” kata Trump di sela-sela kunjungannya di perbatasan di negara bagian Texas, seperti dilansir Reuters, Jumat (11/1/2019).

Sebelumnya, Trump sudah pernah mengancam akan melakukan itu sebelum dia menyampaikan pidato kepresidenannya, yang menyinggung soal anggaran tembok perbatasan, pada Kamis lalu. Namun, dia urung menyatakan status darurat nasional dalam pidato yang ditunggu-tunggu itu.

Kewenangan yang diberikan undang-undang AS terhadap presiden memang bisa memotong birokrasi, dan mencairkan anggaran tanpa persetujuan Kongres.

Walau demikian, kemungkinan besar Dewan Perwakilan AS bakal mengajukan hak tanya jika Trump nekat menyatakan status darurat nasional. Namun, Trump mengklaim dia akan tetap menang dalam perdebatan itu.

Pertemuan antara Trump dengan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi dan pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer kemarin diketahui berjalan tanpa hasil. Trump dilaporkan keluar karena Nancy dan Chuck menyampaikan tetap tidak akan meloloskan proposal anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan sebesar US$5 miliar.

DPR AS hanya mau menyetujui mencairkan US$1,3 miliar untuk tembok perbatasan AS-Meksiko. Berdasarkan laporan surat kabar The Washington Post, Gedung Putih saat ini sedang menyiapkan seluruh pertimbangan untuk memenuhi permintaan Trump yang bakal menyatakan status darurat nasional.

Jika hal itu terjadi, dikabarkan kemungkinan besar Trump akan membangun tembok perbatasan dengan mengambil dana dari Korps Zeni Angkatan Darat AS. Kabarnya Trump memang akan melibatkan Angkatan Darat untuk pembangunan tembok perbatasan itu.

Penutupan sebagian pemerintahan AS yang dimulai sejak 22 Desember 2018 hingga kini belum juga berakhir. Jika situasi ini berlanjut sampai Sabtu (12/1/2019) besok, maka ini menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika Serikat.

Kemarin DPR AS hanya mengesahkan rancangan undang-undang terkait kementerian perhubungan, perumahan, dan pertanian. Namun, Trump mengancam akan menolak (veto) seluruh RUU itu jika diajukan kepada pemerintah.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dunia

Palestina Tolak Semua Bantuan dari AS

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Palestina – Semua bantuan dari Amerika Serikat akan ditolak Palestina untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina,” ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1/2019).

Erekat mengatakan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Sebelumnya, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuduh Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, apalagi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian memanas usai AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Meski kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Continue Reading

Dunia

Pembebasan Ba’asyir, PM Australia Minta RI Hormati Korban Bom Bali

Published

on

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison

Geosiar.com, Australia – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kembali menyampaikan penolakan dan kekecewaan atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, dengan mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati korban bom Bali.

“Penghormatan harus ditunjukkan bagi nyawa mereka yang meninggal,” kata Morrison sebagaimana dikutip Associated Press, Selasa (22/1/2019).

Ba’asyir dijatuhi 2,6 tahun penjara atas konspirasi serangan bom Bli 2002 pada 3 Maret 2005 yang merenggut lebih dari 200 nyawa, termasuk warga Australia.

Ia kembali ditangkap atas tuduhan pembentukan dan pelatihan cabang Al Qaidah di Aceh pada 9 Agustus 2010 dan divonis 15 tahun penjara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Seharusnya Ba’asyir bebas murni pada Desember 2023, namun Jokowi dilaporkan merencanakan pembebasan Ba’asyir dalam waktu dekat.

“Saya tentu akan sangat kecewa, seperti rakyat Australia lainnya, dan akan menyampaikan kekecewaan itu dan sikap keras saya mengenai itu,” tutur Morrison.

Melanjutkan pernyataannya, Morrison berkata, “Kami tak ingin orang itu bebas dan memicu pembunuhan warga Australia dan Indonesia, mengajarkan doktrin kebencian.”

Usai Jokowi mengumumkan rencana pembebasan ini pada Jumat pekan lalu, Morrison sebenarnya sudah menyampaikan keberatan sehari kemudian.

Namun, sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Indonesia tak akan menghiraukan sikap Australia terkait kasus Ba’asyir.

Jokowi menyampaikan bahwa rencana pembebasan Ba’asyir ini dipertimbangkan berdasarkan alasan kemanusiaan karena narapidana itu sudah sepuh. Namun, berbagai pihak mempertanyakan dasar hukum pembebasan Ba’asyir.

Pengamat terorisme, Sidney Jones, bahkan menyebut “Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis.”

Setelah diserang berbagai pertanyaan terkait rencana ini, Wiranto pun mengatakan bahwa pembebasan Ba’asyir ini masih dalam kajian pemerintah.

Continue Reading

Dunia

Mahathir Mohamad Sebut Singapura Pisah dari Malaysia Adalah Tepat

Published

on

Perdana Menteri Mahathir Mohamad

Geosiar.com, Kuala Lumpur – Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyampaikan mengeluarkan Singapura dari federasi pada 1965 merupakan keputusan tepat dan bijak, pasalnya, menurut Mahathir negara pulau itu tidak cocok dengan orang Malaysia.

Saat itu Mahathir ditanya apakah dia yakin Malaysia pantas untuk mengusir Singapura, dengan manfaat dari tinjauan sejarah.

“Itu sudah lama terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita tidak mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Singapura adalah bagian dari Malaysia sebelumnya. Ini negara kita,” katanya dalam sesi dialog setelah menyampaikan pidato di Oxford Union di Inggris pada Sabtu kemarin, seperti dilansir dari Malay Mail, 20 Januari 2019.

“Biasanya, ketika suatu negara memutuskan untuk melakukan dekolonisasi, tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah itu, ke negara yang memiliki tanah itu, yang terjadi di Hong Kong dan Makau dan tempat-tempat lain. Tetapi dalam kasus kita, kita menemukan bahwa orang-orang di Singapura tidak cocok dengan orang-orang di Malaysia. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, ide yang berbeda tentang bagaimana sebuah negara harus diperintah, jadi karena alasan itulah mereka diminta untuk meninggalkan Malaysia, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijaksana pada waktu itu,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, Malaysia berdiri pada 16 September 1963 ketika Federasi Malaya, Kalimantan Utara (sekarang Sabah), Sarawak dan Singapura memutuskan untuk bersatu sebagai negara baru.

Pada 9 Agustus 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari federasi. Ini kurang dari tiga tahun setelah sebagian besar warga Singapura memberikan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dan juga kurang dari dua tahun sejak pembentukannya.

Baik Majelis Rendah dan Tinggi Parlemen Malaysia pada 9 Agustus 1965 dengan suara bulat menyetujui RUU untuk mengamandemen konstitusi Malaysia untuk memungkinkan pemisahan Singapura menjadi negara merdeka.

Kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pada saat itu berbicara mengenai kesedihannya pada pemisahan Singapura dari Malaysia, berbagi keyakinannya bahwa ada cara lain untuk mengurangi ketegangan komunal di negara itu, tetapi juga mencatat bahwa Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman bersikeras pada pemisahan.

Tunku Abdul Rahman dilaporkan mengkonfirmasikan pada hari yang sama bahwa idenya agar Singapura dipisahkan dari Malaysia karena “tidak ada harapan untuk perdamaian” dan “tidak ada akhir pertengkaran” dengan Singapura.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com